MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Selasa, 12 Desember 2017 12:35
Tingkatkan PAD, Gubernur Minta OPD Berinovasi

Pemda Diingatkan soal Pungutan Pajak dan Retribusi

Irianto Lambrie

PROKAL.CO, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginginkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan inovasi atau berkreasi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

 

“Meskipun keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana, kita dituntut untuk berinovasi. Di samping juga perlu meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta melakukan kerja sama dengan pihak terkait,” ujar Irianto, Senin (11/12).

 

Dirinya juga menginginkan peningkatan kualitas SDM, deregulasi dan debirokratisasi guna memberikan kondisi yang kondusif untuk berinvestasi, izin usaha yang mudah dan mencabut atau membatalkan peraturan daerah (Perda) yang menghambat.

 

“Pemerintah daerah pun perlu rutin melakukan pengawasan dan mengefektifkan Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar), dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam artian, pelayanan itu menjadi cepat, tepat, ramah, santun, transparan, jujur dan bebas pungli,” bebernya.

 

Irianto juga menegaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah. Dimana pajak dan retribusi hanya dapat dipungut dengan menetapkan perda. Guna mewujudkan hal itu, pemerintah daerah perlu melakukan persiapan untuk memungut jenis, objek dan tarif baru.

 

Disebutkan, objek pajak dan retribusi daerah dimaksud sesuai petunjuk dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah pajak hotel, pajak restoran, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

 

Untuk tarif barunya meliputi pungutan pajak parkir, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, PKB, BBN-KB dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Dan, jenis pajak baru yang potensial untuk dipungut di daerah, adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

 

“Pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran untuk penyusunan perda itu. Disamping itu, daerah juga perlu persiapan untuk memungut PBB-Perdesaan dan Perkotaan, menginventarisir seluruh perda pajak dan retribusi daerah untuk disesuaikan dengan UU (Undang-Undang) 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta mengkaji potensi pajak dan retribusi yang ada di daerahnya,” ulas Gubernur.

 

Hal tersebut, menurut Irianto lagi, patut dilakukan. Mengingat di dalam elemen penerimaan daerah dari PAD, Kaltara sangat mengandalkan pemasukan PDRD disamping unsur PAD lainnya. Seperti, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

 

“Yang pasti, daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU, dan tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP (Peraturan Pemerintah),” ucap Irianto.

 

Pentingnya peningkatan penerimaan daerah melalui PAD, juga tergambar dari diagram derajat otonomi fiskal provinsi tentang proporsi PAD terhadap total pendapatan per tahun anggaran. Dimana, pada 2016, rasio PAD terhadap total pendapatan di Kaltara baru 16,18 persen.

 

Disampaikan juga, lantaran pendapatan daerah yang cenderung stagnan dalam pembiayaan APBD dan dana perimbangan dari pemerintah pusat, maka perlu kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber penerimaan baru yang dapat menjadi pengganti berkurangnya dana perimbangan itu.

 

“Caranya, dengan meningkatkan penerimaan PBB dan PPh yang diperoleh daerah,” ucapnya.

 

Gubernur juga mengarahkan untuk dilakukannya optimalisasi pendapatan daerah. Upayanya dengan memperkuat proses internal, meningkatkan sosialisasi, membangun sistem, efisiensi biaya pemungutan, kerja sama dengan pihak lain, peningkatan mutu SDM, dan memperbaiki regulasi dan birokrasi. “Penggalian potensi sektor PPh itu diwujudkan lewat kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), kerja sama pertukaran data antar instansi terkait yang dapat digunakan untuk intensifikasi perpajakan,” urai Irianto.

KSWP sendiri, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Di sini, diatur paling sedikit 9 perizinan yang wajib dilakukan konfirmasi kepatuhan perpajakannya harus diterapkan. Serta, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah sebagaimana Surat Edaran Mendagri No. SE-973/3953/S/Permendagri.

 

“Kerja sama pemerintah daerah dan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tentang pertukaran data dan KSWP dapat dilakukan dengan pembuatan kesepakatan bersama. Selain itu, pemerintah daerah harus membuat Perda yang menindaklanjuti Permendagri No. 112/2016,” urainya. (humas)


BACA JUGA

Rabu, 16 Januari 2019 11:07

Gubernur Resmikan RKB SMAN 1 Sebatik

SEBATIK – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meresmikan ruang…

Rabu, 16 Januari 2019 11:06

Disiplin Kerja Jadi Penekanan Gubernur

SEBATIK – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Sebatik, Nunukan, Gubernur…

Rabu, 16 Januari 2019 11:04

Pemberkasan CPNS Berakhir 21 Januari

TANJUNG SELOR – Sesuai jadwal, masa pemberkasan bagi para peserta…

Rabu, 16 Januari 2019 10:59

YESS..!! Program Dokter Terbang Ada di 14 Wilayah

TANJUNG SELOR – Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah tertinggal,…

Rabu, 16 Januari 2019 10:57

Beri Bantuan Rumah Ibadah hingga Pelaku UKM

SEBATIK – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memberikan bantuan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:08

Gubernur Sarankan Relokasi dan Hunian Pengganti

SEBATIK - Guna memastikan secara langsung progres sejumlah kegiatan pembangunan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:05

Nunukan, Wakili Kaltara Raih Penghargaan Adipura

TANJUNG SELOR – Kabupaten Nunukan menjadi satu-satunya wakil Kaltara yang…

Selasa, 15 Januari 2019 13:04

KP2KP Jadi KPP Mikro

TANJUNG SELOR – Sebagai ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor…

Selasa, 15 Januari 2019 13:03

Gubernur Minta Kinerja 2019 Lebih Baik

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie…

Senin, 14 Januari 2019 12:55

Tujuh Sekolah Raih Adiwiyata

TANJUNG SELOR – Tujuh sekolah di Kaltara meraih penghargaan nasional…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*