MANAGED BY:
SENIN
22 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Sabtu, 03 Maret 2018 12:48
BPJPH Bakal Dibentuk
JAMINAN PRODUK HALAL: Tim gabungan dari Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan dan Polres Bulungan melakukan sidak di Pasar Induk Tanjung Selor, akhir tahun lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Keberadaan produk halal kini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Untuk memberikan kepastian terhadap produk-produk yang beredar merupakan produk halal, pemerintah telah membentuk lembaga baru Badan Pengawasan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah dibentuk di pusat, BPJPH juga bakal dibentuk di tingkat provinsi, termasuk di Kaltara.

Menurut Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kaltara Basmar, nantinya BPJPH ruang lingkupnya meliputi pengawasan terhadap semua produk. Mulai dari pertanian, pariwisata, produk olahan, perhotelan, hingga ke pasar.

Sebagai langkah awal pembentukan di Kaltara, BPJPH telah meminta data kepada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kaltara, di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara.

Dalam menentukan halal atau haram produk, BPJPH nantinya berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Ini kan badan baru, tapi badan ini yang nantinya menentukan dan mengeluarkan sertifikat halal. Semua komponen harus hadir di sini (untuk menentukan produk halal), termasuk pertanian. Jadi, kalau ada masalah, ya kita minta data dari situ,” tutur Basmar, belum lama ini.

Pembentukan BPJPH di Kaltara, kata dia, cukup penting mengingat posisi provinsi termuda ini yang berada di perbatasan antarnegara. Sehingga, memiliki kerentanan terhadap masuknya barang-barang yang diragukan kehalalannya. Misal, kebutuhan pokok seperti gula hingga daging beku asal Malaysia.

“Barang dari Malaysia di sini rentan sekali. Kalau perlu dikhususkan di Kaltara karena kita di perbatasan,” ujarnya.

Dikatakan, saat ini regulasi pembentukan BPJPH di daerah sedang disusun di pusat. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga meminta data di daerah untuk pembentukan perwakilan.

Selain produk makanan dan bahan pokok, pengawasan halal juga akan menyasar ke sektor pariwisata dan perhotelan. Nantinya, semua hotel akan dinilai dan mendapatkan sertifikat dari BPJPH. Yakni, halal dan haram.

“Pilihannya hanya dua. Kalau tidak halal, ya haram. Kalau hotel halal, tamu yang akan menginap harus menunjukkan buku nikah. Kalau hotel haram pasti orang sudah tahu, pasti jahat itu. Kami harus memberikan dakwah, tapi terserah nanti dipilih yang mana. Halal atau haram,” paparnya.

Untuk sementara, tahap pembentukan BPJPH di Kaltara masih mengumpulkan data. Jika sudah ada data baru bisa dibentuk BPJPH Perwakilan Kaltara. “Ini badan sendiri seperti Basarnas,” imbuhnya.

Kepala DPKP Kaltara Andi Santiaji menyambut dan merespons baik rencana pembentukan BPJPH di Kaltara. Dia juga setuju bahwa letak Kaltara yang ada di perbatasan antarnegara perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pengawasan produk halal. Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di Kaltara, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Misal, daging segar yang dipotong di rumah pemotongan hewan (RPH) maupun daging beku yang dikirim dari luar Kaltara.

“Kami berharap Kaltara ini bisa dijadikan prioritas utama dibentuk lembaga itu, karena letak kita di perbatasan. Setiap saat, barang-barang dari Malaysia ini bisa dengan mudah masuk ke Kaltara. Kami harapkan juga segera membuka kantor di Kaltara,” ujarnya. (rus/fen)


BACA JUGA

Selasa, 16 Juli 2019 13:33

UMKM di Kya-Kya Dibatasi

TARAKAN – Rencana membuka kya-kya seperti di Surabaya, terus dipersiapkan.…

Jumat, 12 Juli 2019 13:53

Bulungan Akan Menyusul

TANJUNG SELOR – Pengurangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis…

Kamis, 11 Juli 2019 15:07

Pemkot Tarakan Lobi Air Asia

TARAKAN – Maskapai yang membuka penerbangan ke Tarakan, kembali bertambah.…

Rabu, 10 Juli 2019 14:07

Siapkan Lahan Pertanian Nasional

TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat melalui Kemeterian Pertanian (Kementan) menginstruksikan…

Rabu, 10 Juli 2019 14:05

Bentuk BUMD Untuk Kelola Perikanan

TARAKAN - Perikanan dan kelautan kini menjadi sektor primadona Tarakan.…

Rabu, 10 Juli 2019 13:50

Hanya Sampai November

SUBSIDI ongkos angkut (SOA) barang yang dialokasikan melalui APBD Kaltara…

Selasa, 09 Juli 2019 14:15

273 Koperasi di Kaltara Tidak Aktif

TANJUNG SELOR – Dari 747 koperasi yang berdiri di Kalimantan…

Selasa, 09 Juli 2019 14:08

Okupansi Hotel Hanya 20 Persen

TARAKAN – Pengusaha hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan…

Minggu, 07 Juli 2019 20:53

Permudah Regulasi Izin Usaha

TANJUNG SELOR - Regulasi pemberian izin untuk pelaku usaha dari…

Minggu, 07 Juli 2019 20:45

DPKP Upayakan Cadangan Pangan, Gimana Caranya..??

TANJUNG SELOR – Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*