MANAGED BY:
RABU
27 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Senin, 05 Maret 2018 13:04
Kendaraan Luar Daerah Pelanggaran Asas Domisili
LANGGAR ASAS DOMISILI: Banyak kendaraan yang beroperasi di wilayah Kaltara masih menggunakan pelat luar daerah.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu potensi pemasukan asli daerah (PAD) di Kaltara. Namun, banyaknya penggunaan kendaraan dari luar Kaltara bakal membuat potensi pemasukan dari pajak kendaraan bermotor tidak maksimal.

Pasalnya, pajak tersebut akan lari ke provinsi lain tempat kendaraan terdaftar. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara Busriansyah mengatakan, pembelian kendaraan luar daerah yang digunakan di Kaltara merupakan dampak dari pelanggaran asas domisili.

Dijelaskan, setiap orang yang ingin membeli kendaraan bermotor harus sesuai dengan domisili yang ada dalam kartu tanda penduduk (KTP). Tidak mungkin pembelian kendaraan bisa dilakukan jika tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kita kan punya satu KTP, satu domisili. Pembelian kendaraan bermotor itu kan untuk mendapatkan surat-suratnya dengan KTP sebagai dasar domisilinya. Mana mungkin satu orang punya dua KTP,” terang Busriansyah, beberapa waktu lalu.

Dia mencontohkan orang di Tanjung Selor, Bulungan tidak bisa membeli kendaraan bermotor di Malinau, karena sudah ada zona-zonanya. Jika bisa membeli kendaraan di Malinau, bisa dipastikan bukan menggunakan namanya sendiri. Namun, yang saat ini terjadi adalah pelarian wajib pajak yang ingin murah, karena bukan atas namanya.

“Dampaknya adalah akan sulit melakukan jual beli kendaraan, karena pakai nama orang. Misalnya, namanya Rusli orang Tanjung Selor akan membeli kendaraan bermotor di Malinau, karena lebih murah. Tapi pakai nama dia tidak boleh, karena dia domisilinya Tanjung Selor, zonanya juga di Tanjung Selor,” terangnya.

Dia menambahkan, pembelian kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sebab, daya beli masyarakat tergantung pada belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta belanja investasi. Dengan adanya belanja pemerintah, daya beli masyarakat akan ikut tumbuh. Namun, yang terjadi soal pembelian kendaraan bermotor hanyalah pelanggaran asas domisili.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, harga kendaraan di Kaltara memang lebih mahal. “Pertama, di sana barangnya sudah ready stock, perusahaan tidak banyak ambil untung, dan tarif lebih rendah karena daerahnya sudah mapan seperti DKI Jakarta,” sebutnya.

Ditambahkan, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan diskresi terhadap tarifnya, yakni antara 0-20 persen. BP2RD sendiri hanya mengambil angka di tengah-tengah, yakni 15 persen. Dikatakan, angka tersebut dalam rangka menghitung sesuai dengan target pendapatan yang ditetapkan.

Pemprov Kaltara sendiri menargetkan penerimaan daerah dari pajak tahun ini sebesar Rp 333 miliar. Terdiri dar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. (rus/fen)


BACA JUGA

Selasa, 26 Maret 2019 13:14

Pembibitan Jadi Opsi

TARAKAN – Persoalan larangan ekspor kepiting bertelur, mendapat perhatian Pemkot…

Minggu, 24 Maret 2019 15:02

Akibat Pemadaman Listrik Bergilir, Usaha Warga Jadi Sepi

TANJUNG SELOR – Pemadaman listrik bergilir yang kembali berlanjut, dirasakan…

Jumat, 22 Maret 2019 14:30

Beredar tanpa Izin Edar, Tim Gabungan Sita Produk Pangan asal Malaysia

TARAKAN – Tim gabungan dari berbagai instansi mengamankan aneka pangan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:54

Berharap Dapat Kebijakan Khusus

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kaltara tidak memiliki kewenangan untuk…

Senin, 18 Maret 2019 14:44

Bentuk Tim Pengawas Elpiji

TANJUNG SELOR – Masih ditemukannya penjualan elpiji 3 kg di…

Minggu, 17 Maret 2019 15:03

Relaksasi DNI Belum Lirik Kaltara

TANJUNG SELOR – Izin investasi untuk relaksasi Daftar Negatif Investasi…

Minggu, 17 Maret 2019 15:01

B20 Diyakini Kerek Harga TBS

TANJUNG SELOR – Program Biodisel 20 (B20) persen yang diberlakukan…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:17

Kaltara Dapat Bantuan Rp 5 M dari Norwegia

TANJUNG SELOR – Pemerintah Norwegia melalui United Nations Development Programme…

Jumat, 15 Maret 2019 14:17

Eksplorasi 26 Sumur Migas Kaltara

Sebanyak 26 titik sumur migas dari 48 titik yang dikelola…

Kamis, 14 Maret 2019 14:41

Ekspor Kayu Lapis Tak Lagi Transit

TARAKAN – Ekspor kayu lapis atau plywood asal Tarakan nantinya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*