MANAGED BY:
SELASA
19 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Kamis, 08 Maret 2018 13:46
Dewan Seriusi Raperda Kepelabuhanan
KONSULTASI: Timker Pansus II DPRD Kaltara bertemu Direktur Perkapalan dan Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Selasa (6/3).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tim kerja Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Utara menggelar pertemuan dengan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (6/3) lalu.

Ketua Timker Pansus II DPRD Kaltara Asnawi Arbain mengatakan, pertemuan itu membahas rencana penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rencana induk pembangunan pelabuhan oleh Kemenhub.

“Melalui pertemuan yang digelar bersama Direktur Perkapalan dan Kepelabuhanan Junaidi dan jajarannya, timker pansus melaporkan tentang kondisi riil sejumlah pelabuhan besar yang ada kabupaten/kota, termasuk kondisi pelabuhan desa yang ada di wilayah pesisir dan pedalaman Kaltara, yang sebagian besar dominan digunakan untuk sarana penghubung,” ungkap Asnawi, Rabu (7/3).

Lanjutnya, pansus akan bergerak cepat untuk menyusun raperda secara progresif dan merespons semua informasi maupun masukan dari masyarakat, termasuk kementerian. Apalagi, ada dua hal penting yang dijadikan dasar penyusunan raperda.

“Ke depan raperda akan mengatur dua hal penting, yakni tentang keselamatan operasional pelabuhan kapal yang disesuaikan dengan kondisi perairan, baik di laut maupun sungai. Pelabuhan yang dibangun diharapkan memiliki kekhasan Kaltara,” ujarnya.

Hal lain yang juga perlu diatur yaitu tentang kenyamanan untuk calon penumpang. Sebab, kata dia, penumpang yang sudah membeli tiket merasakan suasana kapal tidak nyaman dan gerah, karena kursi berukuran kecil ditambah lagi alat keselamatan berupa pelambung yang kurang memadai.

Dijelaskan, kunjungan yang juga dihadiri Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon, Kementerian Perhubungan mengakui Kaltara merupakan satu-satunya daerah yang baru melakukan koordinasi dan bersinergi membahas raperda tentang kepelabuhanan.

“Menurut Kemenhub ada dua jenis pelabuhan yang perlu ditingkatkan, yakni pelabuhan regional dan lokal. Yang bertanggung jawab dengan kegiatan operasional di pelabuhan adalah KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan. Pihak Kemenhub berharap raperda kita tidak overlapping dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (adv/*/isa/fen)


BACA JUGA

Minggu, 27 Januari 2019 14:05

Inisiasi Pembentukan Perda Kepemudaan

DPRD Kaltara berencana menginisiasi pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang…

Kamis, 24 Januari 2019 13:01

Perhatikan Penerbangan di Perbatasan

Langkah Pemprov Kaltara menyurati manajemen NAM Air untuk meminta penjelasan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:51

Serapan Anggaran Jadi Sorotan

TANJUNG SELOR – Serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)…

Jumat, 04 Januari 2019 11:45

Bakal Hadir Tiga Perda Retribusi

UPAYA peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi, sudah disiapkan…

Senin, 31 Desember 2018 10:56

Maskapai Diminta Perhatikan Keselamatan Penumpang

TANJUNG SELOR - Maskapai penerbangan diimbau anggota Komisi II DPRD…

Senin, 31 Desember 2018 10:55

Kaget Ada 11 Kasus Korupsi

TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara mendorong Polda Kaltara segera tuntaskan…

Senin, 31 Desember 2018 10:53

Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

TANJUNG SELOR – Prioritas anggaran 2019 diharapkan DPRD Kaltara lebih…

Jumat, 28 Desember 2018 12:03

Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Perbatasan

TANJUNG SELOR – Kualitas pendidikan di daerah perbatasan dan pedalaman,…

Jumat, 28 Desember 2018 12:00

Dorong Pembangunan Panti Rehabilitasi

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara tidak hanya menjadi perlintasan masuknya…

Jumat, 28 Desember 2018 11:58

Pilah Informasi di Medsos

TANJUNG SELOR - Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Abdul Khair…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*