MANAGED BY:
RABU
27 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 09 Maret 2018 14:16
Buruh Tagih Janji Dewan
SAMPAIKAN ASPIRASI: Buruh unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Kaltara, Selasa (20/2) lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalimantan Utara menagih janji DPRD Kaltara tentang penyelesaian masalah pekerja yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa, Selasa (20/2) lalu.

Koordinator SBSI wilayah Kaltara, Yulius mengatakan bahwa aspirasi terkait kekurangan pembayaran upah minimum kabupaten (UMK), pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pelanggaran perusahaan dan usulan Pengadilan Hubungan Industri (PHI) di Kaltara hingga kini belum dibahas.

“Buruh sangat mengharapkan ada campur tangan dewan dalam menuntaskan masalah antara pekerja dengan pihak perusahaan. Sayangnya, kami (buruh) belum mendengar itu dibahas. Sampai saat ini belum ada kabar mengenai janji para legislator di komisi IV untuk memanggil pihak terkait,” ujarnya, Kamis (8/3).

Yulius mengungkapkan, pihaknya mengklaim di Kalimantan Utara banyak terjadi PHK yang tidak mematuhi dan memenuhi syarat seperti diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

“Bisa saja jika masalah ini tidak disikapi buruh akan menggelar aksi lanjutan. Namun kita harapkan dewan bisa mengambil langkah nyata. Sebenarnya, ini sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kondusifnya Kalimantan Utara dan bisa berpengaruh terhadap iklim investasi. Padahal, buruh salah satu unsur atau aset berharga negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Asnawi Arbain menegaskan pihaknya tidak mengabaikan tuntutan buruh. Salah satu yang sudah disikapi mengenai tuntutan buruh yaitu mengenai agar Kaltara memiliki PHI, telah ditindaklanjuti pihaknya dengan berkonsultasi ke Mahkamah Agung (MA).

“MA telah menyambut baik keinginan buruh agar di Kaltara ada PHI. Tata cara pembentukannya pun sudah disampaikan ke anggota dewan. Rencananya, dalam waktu dekat ini kami akan menjadwalkan bertemu Gubernur Kaltara, termasuk menyurati Pengadilan Tinggi Kaltim untuk memberikan dukungan berdirinya PHI di Kaltara,” ujarnya.

Terkait tuntutan buruh kepada pihak perusahaan, rencananya, Senin (12/3), dewan akan memanggil Disnakertrans Kaltara dan BPJS untuk membahas masalah tersebut. “Semoga tidak ada halangan lagi,” ujarnya. (*/isa/fen)


BACA JUGA

Selasa, 26 Maret 2019 13:22

Awasi Tarif Tiket Subsidi

TARAKAN – Warga perbatasan kembali bisa menikmati penerbangan dengan biaya…

Selasa, 26 Maret 2019 13:15

Polisi Tunggu BB Celana Dalam

TANJUNG SELOR – Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan…

Senin, 25 Maret 2019 12:50

‘Cantik-Cantik’ Nyolong Motor

TARAKAN – Nur Aini (31), harus berurusan dengan polisi karena…

Senin, 25 Maret 2019 11:57

Gelar Sayembara, Undang Warga Ikut Coffee Morning

Media sosial menjadi salah satu sarana yang dipilih Pemkot Tarakan…

Senin, 25 Maret 2019 11:54

Peringatan Tak Mempan, Pengetap BBM Diancam Pidana 3 Tahun Penjara

TANJUNG SELOR – Tiga unit mobil dengan tangki modifikasi, diamankan…

Minggu, 24 Maret 2019 14:59

Rumah Warga Dihantam Longsor

TARAKAN – Tanah longsor dan banjir masih menjadi persoalan serius…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:10

Besok Ditarget Normal

Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor,…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:07

Pembangkit PT SAS Mati Total

TANJUNG SELOR - Pemadaman listrik bergilir untuk wilayah Tanjung Selor…

Jumat, 22 Maret 2019 14:20

Kerja Sama Indonesia – RRT, PLTA Kayan Masuk Prioritas

NUSA DUA – Kerja sama antara Indonesia dengan Republik Rakyat…

Jumat, 22 Maret 2019 14:17

Kapolda: Almarhum adalah Pahlawan Bangsa

Lagu gugur bunga mengiringi keberangkatan jenazah almarhum Bharatu Anumerta Muhammad…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*