MANAGED BY:
RABU
27 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Minggu, 11 Maret 2018 13:56
Pemkab Tak Miliki Aturan Tegas, Soal Jual Beli Rumah PNS
RUMAH PNS: Perumahan Korpri di daerah Jelarai Tanjung Selor. Beberapa pemilik rumah menjual dan menyewakan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Menjual rumah di perumahan PNS, tidak hanya dilakukan oleh oknum di Tarakan. Di Tanjung Selor pun, beberapa oknum menjual rumah di Perum Korpri.

Selain dijual, ada juga oknum pegawai yang mendapat hunian di Perum Korpri menyewakan kepada masyarakat umum. Namun, jual beli dan sewa hunian di Perum Korpri tidak diketahui Sekkab Bulungan Safril.

Pria yang juga ketua Korpri Bulungan, itu juga mengaku belum ada aturan tegas soal kepemilikan hunian di Perum Korpri. “Sejak awal kami hanya memfasilitasi saja. Kami belum melakukan larangan terhadap pegawai yang ingin menjual rumahnya itu,” ujarnya, Sabtu (10/3).

Dia menyebutkan setiap PNS yang ingin membeli rumah tersebut hanya mendapat jatah 1 unit rumah tipe 36 yang dibangun di atas lahan seluas 10x15 meter.

“Semestinya rumah yang diperuntukkan bagi PNS itu tidak diperjualbelikan, Untuk saat ini baru sebatas imbauan atau anjuran saja dan belum ada aturannya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Bulungan Sudjati. Meski dia mengaku telah mengetahui ada beberapa PNS yang menjual rumah di Perum Korpri, dia menyatakan belum ada aturan yang mengikat.

“Semestinya itu tidak boleh dijualbelikan dengan pihak lain yang bukan berstatus PNS dan ini harus ditindak tegas. Namun, sampai saat ini tidak aturan yang mengikat kepada mereka. Padahal, seharusnya jika ada pegawai yang ingin menjual rumah tersebut, harus sepengetahuan pengurus Korpri jualnya, juga harus ke sesama pegawai, bukan dijual ke umum dan calon pembeli juga harus memang tidak memiliki rumah,” jelasnya.

Sudjati menegaskan, ke depan akan menerapkan aturan larangan untuk menjual rumah yang dibangun untuk PNS, mengingat perumahan Korpri memang diperuntukkan bagi PNS yang tidak memiliki rumah, dimana tanahnya pun disubsidi oleh negara.

“Ke depan kita akan pastikan penerima rumah tersebut benar-benar orang yang layak untuk mendapatkannya, termasuk membuat kesepakatan terlebih dahulu sehingga tidak asal menerima pendaftaran. Evaluasi penempatannya juga perlu dilakukan,” ujarnya. (*/isa/fen)


BACA JUGA

Selasa, 26 Maret 2019 13:22

Awasi Tarif Tiket Subsidi

TARAKAN – Warga perbatasan kembali bisa menikmati penerbangan dengan biaya…

Selasa, 26 Maret 2019 13:15

Polisi Tunggu BB Celana Dalam

TANJUNG SELOR – Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan…

Senin, 25 Maret 2019 12:50

‘Cantik-Cantik’ Nyolong Motor

TARAKAN – Nur Aini (31), harus berurusan dengan polisi karena…

Senin, 25 Maret 2019 11:57

Gelar Sayembara, Undang Warga Ikut Coffee Morning

Media sosial menjadi salah satu sarana yang dipilih Pemkot Tarakan…

Senin, 25 Maret 2019 11:54

Peringatan Tak Mempan, Pengetap BBM Diancam Pidana 3 Tahun Penjara

TANJUNG SELOR – Tiga unit mobil dengan tangki modifikasi, diamankan…

Minggu, 24 Maret 2019 14:59

Rumah Warga Dihantam Longsor

TARAKAN – Tanah longsor dan banjir masih menjadi persoalan serius…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:10

Besok Ditarget Normal

Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor,…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:07

Pembangkit PT SAS Mati Total

TANJUNG SELOR - Pemadaman listrik bergilir untuk wilayah Tanjung Selor…

Jumat, 22 Maret 2019 14:20

Kerja Sama Indonesia – RRT, PLTA Kayan Masuk Prioritas

NUSA DUA – Kerja sama antara Indonesia dengan Republik Rakyat…

Jumat, 22 Maret 2019 14:17

Kapolda: Almarhum adalah Pahlawan Bangsa

Lagu gugur bunga mengiringi keberangkatan jenazah almarhum Bharatu Anumerta Muhammad…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*