MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Kamis, 22 Maret 2018 13:33
Perjuangkan Hak Masyarakat Adat

Raperda Ditargetkan Rampung Tiga Bulan

Jhonny Laing Impang

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - DPRD Kalimantan Utara berinisiatif mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Pasalnya, masyarakat adat di Kaltara perlu mendapatkan perhatian akibat banyak persoalan kriminalisasi yang dihadapi ketika memperjuangkan hak-haknya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara Jhonny Laing Impang kepada Bulungan Post mengungkapkan, keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum harus diakui melalui penetapan peraturan daerah. Kemudian, wilayah adatnya sebagai objek diajukan ke menteri untuk ditetapkan sebagai hak bagi masyarakat adat.

Beberapa wilayah masyarakat adat di Kaltara telah, kata Jhonny, dikuasai oleh kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Padahal, sebelum kawasan itu dibuat, masyarakat adat sudah ada lebih dulu.

“Penyusunan raperda inisiatif ini mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 yang menyebutkan wilayah adat adalah berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur dan gugatan kepemilikan tanah ulayat atau hutan adat,” jelasnya kepada media ini, Rabu (21/3).

Dijelaskan, kepala daerah diwajibkan melindungi masyarakat hukum adat dengan cara membentuk panitia masyarakat hukum adat dengan melakukan indentifikasi, verifikasi masyarakat hukum adat untuk penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

“Setelah Undang-Undang Kehutanan itu di judicial review, hutan adat berada di kawasan hutan negara. Nah, saat ini hutan adat telah diakui oleh negara. Jadi, hutan itu ada 3 klasifikasinya. Di antaranya hutan adat, negara dan hutan hak. Kami menargetkan perda menyangkut kehidupan masyarakat adat ini selesai 3 bulan ke depan. Untuk kajian akademisnya kami akan melibatkan perguruan tinggi seperti Unikal, (Universitas) Borneo dan Unmul,” bebernya. (adv/*/isa/fen) 


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*