MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Rabu, 11 April 2018 12:25
Satpol PP Janji Tertibkan Reklame Kedaluwarsa

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berpotensi bagi Pemkab Bulungan untuk mendongkrak besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Salah satu potensi pajak yaitu reklame. Namun, tak sedikit pula pihak yang kurang patuh dengan pajak reklame ini. Seperti reklame salah satu bank badan usaha milik negara yang ada di Tanjung Selor. Media ini melihat stiker reklame bank tersebut lunas pajak sampai dengan 1 Januari 2018.

Terkait adanya reklame yang telah berakhir masa berlakunya itu, diakui koordinator lapangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dispol PP) Bulungan Ardiansyah bahwa pihaknya telah menerima laporan papan reklame yang habis masa berlakunya.

"Dalam waktu dekat ini kami akan mengecek di lapangan untuk menertibkan papan reklame yang sudah habis masa berlakunya," ujar Ardiansyah, Selasa (10/4).

"Kami yang eksekusi di lapangan soal penertiban. Sudah menjadi tugas kami melakukan penertiban terhadap papan reklame itu," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bulungan Adi Irwansyah mengatakan, penertiban reklame yang telah habis masa berlakunya atau kedaluwarsa bukan kewenangan pihaknya.

"Mekanisme yang tertibkan papan reklame jadi ranah Dinas Polisi Pamong Praja," ujarnya, Senin (9/4).

Menurutnya, papan reklame yang kedaluwarsa harus dilepas. Karena batas waktu yang diberikan terhadap izin pemasangan papan reklame, kata dia, hanya setahun. Apabila sudah berakhir, maka yang bersangkutan harus kembali mengajukan izin baru. 

"Apakah pemasang papan reklame ingin lanjut atau tidak, tetap harus melaporkan ke perizinan," ujarnya.

Dia juga mengatakan, kesadaran masyarakat atau pihak yang memasang reklame masih kurang mematuhi aturan yang berlaku. Padahal, kata dia, telah ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur terkait pajak reklame tersebut. 

Ditegaskan, apabila hal itu diabaikan pemasang reklame, ketika ingin memasang lagi akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. "Uang pembayaran pajak juga untuk kepentingan masyarakat. Dibutuhkan kontrol bersama tidak hanya dari kami saja untuk menertibkan reklame," ujarnya. (uno/fen)

loading...