MANAGED BY:
JUMAT
18 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Jumat, 04 Mei 2018 14:11
Dua Pergub Lindungi Pasien Kurang Mampu
Usman

PROKAL.CO, WARGA kurang mampu akan mendapat bantuan dari  Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam biaya kesehatan. Melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Tidak hanya itu, Pemprov Kaltara juga menyiapkan biaya transportasi dan akomodasi pengobatan bagi pasien kurang mampu yang harus di rujuk ke rumah sakit baik di Kalimantan Utara maupun ke luar.

Hal itu dipastikan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2017 tentang pembiayaan berobat bagi masyarakat miskin tidak mampu dan terlantar yang tidak terdaftar sebagai penerima PBI/KIS. Serta Pergub 42/2017 tentang  pedoman pemberian bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin.

“Misalnya ada masyarakat yang tidak mampu terlantar, ketika dia bermasalah dengan persoalan kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit. Kami menyiapkan anggaran untuk klaimnya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, saat ditemui di Hotel Duta Tarakan, Kamis (4/5).

Dengan fasilitas ini, Usman membeberkan, masyarakat tidak perlu bingung lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Warga tinggal menjalani pengobatan saja. Selesai pengobatan, biayanya menjadi urusan rumah sakit dan Pemprov Kaltara. Dengan catatan persyaratannya lebih dulu dilengkapi. 

Mengenai besaran bantuannya, Usman menuturkan bahwa pihaknya menyiapkan sesuai dengan klaim yang diajukan rumah sakit. Dari hasil pelayanan yang diberikan kepada pasien kurang mampu.

Untuk pembiayaan, Usman memastikan tidak ada klasifikasi berdasarkan jenis penyakit. Menurutnya, semua penyakit yang diderita pasien kurang mampu, kategori ringan atau berat, tetap ditanggung Pemprov Kaltara selama sesuai peruntukkannya dan memenuhi prosedur.

Program ini, sebenarnya sudah diterapkan sejak 2017 lalu. Hanya saja perlu payung hukum untuk mem-backup program tersebut agar tidak bermasalah nantinya. Karena itu, dibuatkanlah peraturan gubernur yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan.   

Selain membuat aturan, berdasarkan instruksi Gubernur Kaltara, pihaknya juga sudah membentuk satuan tugas (satgas) yang melayani pasien kurang mampu. Misalnya saja di RSUD Tarakan, disiapkan petugas untuk menjemput pasien kurang mampu dari rumah menuju rumah sakit.

Mengenai kategori pasien kurang mampu atau miskin yang berhak mendapatkan fasilitas ini, Usman tidak mengetahui persis karena ada petugas yang melakukan verifikasi. Namun, ada standarisasi bagi warga yang masuk kategori kurang mampu.

“Tidak semua yang sakit, langsung mendapat bantuan. Siapa tahu hanya pengakuan saja. Jadi nanti dilihat, ada verifikasinya,” kata Usman.

Tidak hanya pasien kurang mampu ataupun terlantar, Usman juga menyebut bahwa warga yang mengalami gangguan jiwa, maupun korban konflik, juga berhak mendapatkan fasilitas pelayanan ini. Hanya saja, untuk kelas pelayanan, semua masuk dalam kategori kelas III.

Agar Pergub ini berjalan sesuai harapan, pihaknya nanti akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah rumah sakit yang di Kaltara maupun di luar. “Pemprov Kaltara, menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk program ini,” bebernya.

Anggaram tersebut turun dibandingkan tahun lalu yang di atas Rp 1 miliar. Pihaknya beralasan, program ini hanya alternatif untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu.

Menurutnya, pelayanan kesehatan melalui peserta PBI/KIS tetap menjadi prioritas. Dengan keikutsertaan warga dalam program PBI/KIS, akan mengurangi beban Pemprov Kaltara dalam hal anggaran karena subsidi silang. Sedangkan program yang disiapkan pihaknya saat ini, murni menggunakan anggaran dari APBD Kaltara.

Menurutnya, masih ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan seperti ini karena belum terdaftar sebagai peserta PBI/KIS. Begitu sakit dan berobat ke rumah sakit, mereka bingung harus kemana mengklaim biaya rumah sakit.

“Kami merasa bersyukur karena dengan adanya Pergub ini masyarakat bisa terbantu dan ada dasar hukumnya. Mereka tidak mencari harus uang kemana-kemana,” ujar Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Bulungan, Maria.  

Tidak hanya itu, program ini juga dianggap terobosan positif untuk diterapkan, khususnya di Bulungan yang belum melakukan program tersebut. (mrs/rio)


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 13:39

Empat Residivis Kembali Masuk Penjara

TANJUNG SELOR – Sempat merasakan hidup di balik jeruji besi,…

Jumat, 18 Januari 2019 13:35

Pemilih Pemula Capai Dua Digit

TANJUNG SELOR – Jumlah pemilih pemula yang didata Komisi Pemilihan…

Jumat, 18 Januari 2019 12:01

Dua Pekan, 39 Budak Narkoba Diringkus

TANJUNG SELOR – Kapolda Kaltara Brigjen Indrajit merasa prihatin dengan…

Kamis, 17 Januari 2019 13:41

Sabu Rp 14 M Berakhir di Air

TANJUNG SELOR – Polda Kaltara kembali memusnahkan barang bukti kasus…

Kamis, 17 Januari 2019 13:39

KTT Siapkan Rp 9 Miliar Untuk Pembangunan Markas Polres

TANJUNG SELOR – Kabupaten Tana Tidung (KTT) resmi terbentuk sesuai…

Kamis, 17 Januari 2019 13:37

Pria Ini Hilang saat Mengantar Semen

TANJUNG SELOR – Keberadaan Rustan, (50), warga Tarakan yang dilaporkan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:50

Pemerintah Desa Diwanti-wanti

TANJUNG SELOR – Dana desa yang didapat Kabupaten Bulungan pada…

Rabu, 16 Januari 2019 10:49

Karena Ini, Warga Kembali ke Air Sungai

TANJUNG SELOR – Warga di kawasan Bulu Perindu, Kelurahan Tanjung…

Rabu, 16 Januari 2019 10:46

Turun, Penduduk Miskin Masih Diangka 49.590 Jiwa

TANJUNG SELOR – Jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat…

Rabu, 16 Januari 2019 10:34

LAMANYA BAH..!! Daftar Tunggu Haji 24 Tahun..!!

TANJUNG SELOR – Daftar tunggu haji di Kalimantan Utara sangat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*