MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 15 Mei 2018 12:57
Dewan Minta Masukan Tokoh Masyarakat
UJI PUBLIK: Dewan mengundang tokoh masyarakat adat, LSM dan unsur pemerintahan meminta masukan terkait Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Senin (14/5).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara menggelar uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Senin (14/5).

Ketua panitia khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Jhonny Laing Impang  mengatakan, uji publik dihadiri sejumlah tokoh masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi pemerintahan. Itu digelar pihaknya untuk mendengarkan masukan dan saran terhadap draf raperda sebelum diajukan ke Mendagri.

“Penyusunannya mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dan berlandaskan pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya usai uji publik.

Dari peraturan dan undang-undang itu, lanjutnya, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

“Apalagi, kepala daerah diwajibkan melindungi masyarakat hukum adat dengan membentuk panitia masyarakat hukum adat yang melakukan indentifikasi, verifikasi masyarakat hukum adat untuk penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan aliansi masyarakat adat, Yohanes menyarankan perlunya penyesuaian raperda dengan pedoman pemetaan nasional dan konsideran yang menyebutkan wilayah adat sebagai karakteristik masyarakat hukum adat.

“Pengaturan peraturan sektoral dalam pelaksanaan perda hukum adat  disesuaikan dengan perda di kabupaten/kota terkait perlindungan masyarakat adat, termasuk mengubah istilah pemerintahan adat dengan kelembagaan adat,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Malinau, Dolvina Damus, menyatakan sebagian besar wilayah adat masyarakat berada atau masuk status kawasan hutan, terutama industri kehutanan dan kawasan konservasi. Akibatnya, bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat.

“Untuk itu, perlunya perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang akan memperkuat ketahanan masyarakat adat secara kolektif sehingga budaya kebersamaan, kegotongroyongan, persatuan dalam masyarakat adat terus berkembang dan dipertahankan, serta tidak terbawa arus kecenderungan kepentingan individu,” urainya. (adv/*/isa/fen)


BACA JUGA

Rabu, 16 Januari 2019 10:51

Serapan Anggaran Jadi Sorotan

TANJUNG SELOR – Serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)…

Jumat, 04 Januari 2019 11:45

Bakal Hadir Tiga Perda Retribusi

UPAYA peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi, sudah disiapkan…

Senin, 31 Desember 2018 10:56

Maskapai Diminta Perhatikan Keselamatan Penumpang

TANJUNG SELOR - Maskapai penerbangan diimbau anggota Komisi II DPRD…

Senin, 31 Desember 2018 10:55

Kaget Ada 11 Kasus Korupsi

TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara mendorong Polda Kaltara segera tuntaskan…

Senin, 31 Desember 2018 10:53

Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

TANJUNG SELOR – Prioritas anggaran 2019 diharapkan DPRD Kaltara lebih…

Jumat, 28 Desember 2018 12:03

Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Perbatasan

TANJUNG SELOR – Kualitas pendidikan di daerah perbatasan dan pedalaman,…

Jumat, 28 Desember 2018 12:00

Dorong Pembangunan Panti Rehabilitasi

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara tidak hanya menjadi perlintasan masuknya…

Jumat, 28 Desember 2018 11:58

Pilah Informasi di Medsos

TANJUNG SELOR - Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Abdul Khair…

Kamis, 27 Desember 2018 14:53

Perlu Kesadaran dari Masyarakat

TANJUNG SELOR – Menjaga serta merawat ruang terbuka hijau (RTP),…

Kamis, 27 Desember 2018 14:52

DPRD Apresiasi PTSP Kemenag Kaltara

TANJUNG SELOR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Kaltara resmi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*