MANAGED BY:
JUMAT
18 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Senin, 21 Mei 2018 16:28
Pejabat Dingatkan soal LHKPN
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak melalaikan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini dikarenakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, masih ada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.

 

LHKPN pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

 

“Hingga batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret lalu, ada 104 wajib lapor yang belum menyampaikannya. Dari 104 itu, 41 orang sudah menyampaikan LHKPN-nya, kini tinggal 63 orang lagi. Permasalahannya, kini sudah masuk tahapan sanksi. Dan, untuk tahap I adalah teguran lisan,” ungkap Gubernur, belum lama ini.

 

Untuk meningkatkan kepatuhan para pejabat wajib LHKPN ini, Gubernur akan mengumpulkan kepala OPD bersangkutan. “Nanti akan diberikan teguran secara berjenjang kepada yang melakukan kesalahan. Juga harus ada naskah tertulisnya,” urai Irianto.

 

Untuk diketahui, pelaporan LHKPN diwajibkan bagi pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara, semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan, pemeriksa Bea dan Cukai, pemeriksa pajak, auditor, pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat, dan pejabat pembuat regulasi.

 

Bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.(humas)


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 13:55

Perikanan dan Pertanian Diharapkan Tumbuh Positif

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat…

Jumat, 18 Januari 2019 13:54

Gubernur Ajak Pelajar Perangi Narkoba

TANJUNG SELOR – Peredaran narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) yang…

Jumat, 18 Januari 2019 13:53

Warga Miskin Dikucur KUBE Rp 2,3 M

TANJUNG SELOR – Program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di…

Jumat, 18 Januari 2019 13:51

Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan BPJS

TANJUNG SELOR – Di awal 2019, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial…

Jumat, 18 Januari 2019 13:50

107 Guru dan Pengawas Ikuti Penilaian

TANJUNG SELOR – Guru memiliki hak kenaikan pangkat yang telah…

Kamis, 17 Januari 2019 13:47

Tinjau Tiga Proyek APBN

SELAIN meninjau jalan yang rusak akibat longsor, Gubernur Kaltara Dr…

Kamis, 17 Januari 2019 13:46

Kucurkan Rp 12 M untuk Jalan Longsor

TANJUNG SELOR – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 12 miliar untuk…

Kamis, 17 Januari 2019 13:45

Ketua Dekranas Bakal Kunjungi Kaltara

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Hj Mufidah…

Kamis, 17 Januari 2019 13:44

KIA Upaya Pemerintah Penuhi Hak Anak

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie…

Rabu, 16 Januari 2019 11:07

Gubernur Resmikan RKB SMAN 1 Sebatik

SEBATIK – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meresmikan ruang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*