MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Senin, 28 Mei 2018 14:01
Hanya 19 Koperasi Punya Barcode

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara mencatat, hingga kini, masih ada koperasi di Bumi Benuanta yang belum memiliki barcode.

Berdasarkan data Disperindagkop dan UKM Kaltara, 451 koperasi sudah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan baru 19 koperasi yang memiliki barcode.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Disperindagkop dan UKM Kaltara Ihin Surang menyebut, koperasi yang belum memiliki barcode memang bukan koperasi abal-abal.

Pasalnya, untuk mendapatkan barcode sudah ada ketentuannya. Saat ini, terdapat sistem yang dinamakan Online Data Sistem (ODS) untuk koperasi. Sistem ini merupakan salah satu program Kementerian Koperasi yang bisa memantau perkembangan koperasi.

“Akan ketahuan koperasi yang aktif dan tidak. Usulan untuk NIK dan barcode juga kelihatan. Operator ODS di Kaltara sendiri ada dua. Ada operastor ODS koperasi, ada untuk UKM,” ujar Ihin, beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan, sistem tersebut memudahkan pemerintah pusat mengontrol dan menyusun program. Keberadaan sistem ini juga merupakan kepedulian pemerintah terhadap koperasi untuk mendorong sebagai basis pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Dia mengaku, di Kaltara masih sulit untuk mengarahkan koperasi mendapatkan NIK. Salah satu alasannya, karena kurangnya sumber daya manusia (SDM). “Banyak koperasi yang sudah jalan, tetapi malas mengajukan,” akunya.

Ihin menyebut, kesulitan dalam penyelenggaraan koperasi di Kaltara adalah pengurus yang malas melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini, kata dia, memang sudah jadi masalah klasik. Padahal, untuk mengajukan NIK dan barcode, syaratnya adalah koperasi harus melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut. “Itu memang sudah jadi salah satu aturan,” sambungnya.

Meski banyak koperasi yang sudah memiliki NIK, namun untuk mendapatkan sertifikat barcode syaratnya cukup berat. Selain harus menggelar RAT, koperasi wajib memiliki penilaian kesehatan dari tim penilai, badan hukum yang sah dan kepengurusan terdaftar secara jelas. “Selama tidak RAT, fungsi koperasi meningkatkan ekonomi rakyat belum bisa diandalkan,” sebutnya.

Dia menargetkan ada penambahan tiga koperasi di Kaltara yang memiliki NIK dan barcode tahun ini. (rus/rio)


BACA JUGA

Selasa, 24 November 2015 18:39

Pasar Tenguyun jadi Lautan Sahabat Pejuang

<p><strong>TARAKAN &ndash;</strong> Setelah sukses menggelar jalan sehat santai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*