MANAGED BY:
SELASA
26 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 07 Juni 2018 14:54
ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas
HANYA UNTUK KEDINASAN: KPK mengimbau kepala daerah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran tahun ini.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Sanusi mengklarifikasi terkait kendaraan dinas yang dibolehkan untuk dibawa oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) saat libur Lebaran mendatang.

Hal itu, kata dia, sesuai imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kepala daerah untuk melarang membawa kendaraan dinas saat cuti atau libur Lebaran. KPK menilai penggunaan kendaraan dinas saat mudik dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.

Sanusi mengatakan pemprov bakal mengikuti imbauan tersebut. “Kami baru mengetahui kemarin (Senin, Red), imbauan itu. Sekarang saja belum kami terima secara resmi. Tapi tidak masalah, karena itu sudah disampaikan oleh pihak KPK, kami siap jalankan,” terang Sanusi, Selasa (5/6).

Selain khawatir akan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, mantan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara ini juga tidak ingin fasilitas negara tersebut disalahgunakan. Pemprov terangnya, siap menjalankan imbauan tersebut.

Terkait sanksi kepada ASN yang tetap bandel menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, Sanusi mengaku belum bisa menyebutkan secara detil. Ia mengatakan akan menunggu arahan dari gubernur terlebih dahulu. “Bisa jadi kita bahas dulu dengan pak gubernur soal sanksi itu,” terangnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga telah melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik pada Rabu (6/6).

Dikutip dari JPNN, KPK dengan tegas menyampaikan bahwa mobil dinas dilarang digunakan untuk mudik. Menurut KPK, ada benturan kepentingan serta bisa membuat publik tak percaya kepada pejabat negara.

“Kepada pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas operasional, untuk kepentingan pribadi pegawai untuk kegiatan mudik,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Senin (4/6).

Agus menyatakan, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan. Sehingga, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik, pegawai negeri, dan penyelenggara negara. (rus/rio)


BACA JUGA

Selasa, 26 Maret 2019 13:15

Polisi Tunggu BB Celana Dalam

TANJUNG SELOR – Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan…

Senin, 25 Maret 2019 12:50

‘Cantik-Cantik’ Nyolong Motor

TARAKAN – Nur Aini (31), harus berurusan dengan polisi karena…

Senin, 25 Maret 2019 11:57

Gelar Sayembara, Undang Warga Ikut Coffee Morning

Media sosial menjadi salah satu sarana yang dipilih Pemkot Tarakan…

Senin, 25 Maret 2019 11:54

Peringatan Tak Mempan, Pengetap BBM Diancam Pidana 3 Tahun Penjara

TANJUNG SELOR – Tiga unit mobil dengan tangki modifikasi, diamankan…

Minggu, 24 Maret 2019 14:59

Rumah Warga Dihantam Longsor

TARAKAN – Tanah longsor dan banjir masih menjadi persoalan serius…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:10

Besok Ditarget Normal

Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor,…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:07

Pembangkit PT SAS Mati Total

TANJUNG SELOR - Pemadaman listrik bergilir untuk wilayah Tanjung Selor…

Jumat, 22 Maret 2019 14:20

Kerja Sama Indonesia – RRT, PLTA Kayan Masuk Prioritas

NUSA DUA – Kerja sama antara Indonesia dengan Republik Rakyat…

Jumat, 22 Maret 2019 14:17

Kapolda: Almarhum adalah Pahlawan Bangsa

Lagu gugur bunga mengiringi keberangkatan jenazah almarhum Bharatu Anumerta Muhammad…

Jumat, 22 Maret 2019 14:13

Hantam Orang Menyeberang Jalan, Nyawa Mahasiswi Melayang

TANJUNG SELOR - Nasib nahas menimpa Reka (19), warga Jalan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*