MANAGED BY:
JUMAT
18 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Jumat, 08 Juni 2018 14:42
Direksi PT MKJ Diseleksi Juli
Usdiansyah

PROKAL.CO, PERATURAN daerah (Perda) tentang pembentukan PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) sudah disahkan pada akhir Februari lalu. Saat ini, proses yang sedang dilakukan Pemprov Kaltara, melakukan seleksi jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan bergerak di bidang minyak dan gas bumi tersebut.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Usdiansyah memprediksi seleksi jajaran direksi PT MKJ akan selesai pada Juli mendatang. Seleksi jajaran direksi akan dilakukan secara terbuka, namun waktunya belum bisa dipastikan.

“Siapa saja asal memenuhi kriteria dan punya pengalaman di sektor migas bisa mengisi posisi direksi. Yang perlu digarisbawahi adalah jajaran direksi tidak diperkenankan diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS),” tutur Usdiansyah, Selasa (5/6).

Setelah terpilih, jajaran direks, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris. Dengan adanya jajaran direksi, PT MKJ pun bisa ikut serta dalam pengelolaan wilayah kerja migas di Blok Nunukan. Terutama melalui hak participating interest (PI) 10 persen. Blok Nunukan saat ini dikelola oleh Pertamina Hulu Energy Nunukan Company (PHENC).

“Jajaran direksi terpilih yang nantinya akan melakukan pendekatan,” ujarnya.

Terkait penyertaan modal, dijelaskan, PT Migas Kaltara Jaya punya modal dasar sebesar Rp 10 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun yang disiapkan baru sebesar Rp 2,5 miliar. Kepemilikan saham 99 persen milik pemprov, 1 persen dimiliki oleh BUMD yang juga berafiliasi dengan Pemprov, yakni PT Benuanta Kaltara Jaya.

Dikatakan Usdianyah, besaran modal yang disertakan dalam investasi nanti tergantung kesepakatan bisnis antara PHENC dengan Pemprov Kaltara.  Jika Pemprov tidak memiliki modal yang cukup, kontraktor bisa menalangi lebih dulu.

Skema dana talangan sudah tertera pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas. Skema kerja sama dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD.

Blok Nunukan di Perairan Pulau Bunyu diproyeksi memiliki nilai investasi USD 500 juta. Sesuai peraturan, pemerintah daerah diberikan hak partisipasi pengelolaan sebesar 10 persen. Artinya, pemerintah daerah perlu mempersiapkan dana 10 persen dari nilai invesatasi berkisar USD 500 juta atau USD 50 juta.

“Sudah ada ketentuan yang membuka peluang bagi PT Migas Kaltara Jaya tetap diikutkan dalam pengelolaan. Harapan kita juga cepat terlaksana,” tutupnya. (rus/rio)


BACA JUGA

Selasa, 24 November 2015 18:39

Pasar Tenguyun jadi Lautan Sahabat Pejuang

<p><strong>TARAKAN &ndash;</strong> Setelah sukses menggelar jalan sehat santai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*