MANAGED BY:
SELASA
19 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Jumat, 08 Juni 2018 14:59
Sertifikasi, Pemilik Tambak Tak Aktif

Baru 16 Persen Lahan Didaftarkan Sertifikasi

SERTIFIKASI TAMBAK: Kepala DKP Kaltara Amir Bakry menunjukkan peta lokasi tambak yang ada di Kaltara, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara mencatat sejak Maret hingga awal Juni ini, baru 1.516 pemilik tambak yang mendaftarkan dirinya untuk sertifikasi lahan tambak. Jumlah tersebut baru meliputi pemilik tambak di Tarakan dan Bulungan. Dengan luasan lahan sekitar 13.615,34 Hektare (Ha).

Kepala DKP Kaltara Amir Bakry, menyatakan jumlah tersebut masih sangat sedikit. Pasalnya, luas lahan tambak di Kaltara mencapai 149 ribu Ha, yang terdiri dari 78 ribu Ha kawasan area penggunaan lain (APL) dan sisanya masuk kawasan hutan produksi (HP). Lahan yang disertifikasi sendiri merupakan lahan yang masuk APL. Artinya, baru sekitar 16 persen lahan tambak yang didaftarkan oleh masyarakat.

“Lahan di Bulungan 13.434,64 Ha dan di Tarakan 180,7 Ha. Kami sudah mencoba memfasilitasi, termasuk dengan melakukan jemput bola sejak dua bulan lalu. Ini yang akan kami usulkan ke Kanwil BPN (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional) di Samarinda untuk diterbitkan sertifikat,” terang Amir ditemui di Gedung Gabungan Dinas (Gadis), Kamis (7/6).

Amir mengaku, masih banyak masyarakat yang tidak aktif terhadap program yang dijalankan oleh instansinya. Padahal, yang akan merasakan kemudahan dari kepemilikan sertifikat tersebut adalah pemilik tambak. Karena itu, dia mengingatkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan sertifikasi lahan tambaknya.

“Kami sudah memfasilitasi, repot nanti kalau yang tidak aktif. Masyarakat, pemilik tambak tinggal datang ke DKP Kaltara dengan membawa KTP (Karu Tanda Penduduk) untuk mendaftarkan lahannya ke Kanwil supaya sesuai nama pemiliknya by name by address. Untuk luasan lahannya kami sudah punya datanya, jadi pemilik tambak tinggal menyerahkan identitas saja,” jelasnya.

Sementara, untuk lahan tambak yang masuk kawan hutan produksi prosesnya menjadi kewenangan Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara. Tambak yang masuk hutan produksi kemungkinan akan masuk dalam program perhutanan sosial yang digalakkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Masyarakat mendapatkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yang berlaku hingga 35 tahun dan bisa diperpanjang.

“Kami usulkan melalui Prona (Proyek Nasional). Seperti yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo saat datang ke Tanjung Selor bahwa tahun ini Kaltara akan dapat 50 ribu sertifikat,” bebernya. (rus/rio)


BACA JUGA

Selasa, 24 November 2015 18:39

Pasar Tenguyun jadi Lautan Sahabat Pejuang

<p><strong>TARAKAN &ndash;</strong> Setelah sukses menggelar jalan sehat santai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*