MANAGED BY:
SABTU
23 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Minggu, 24 Juni 2018 14:40
Soal Keterlibatan Ketua RT dalam Politik Praktis
Pemkot dan Panwaslu Beda Pandangan
Ilustrasi

PROKAL.CO, TARAKAN — Menyusul terjeratnya sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dalam praktik politik praktis, Pemkot Tarakan justru balik menyoroti kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang dinilai belum maksimal dalam pengawasan.

Pasalnya, menurut penilaian Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tarakan, Budi Prayitno, mestinya keterlibatan ketua rukun tetangga (RT) dalam politik praktis juga perlu ditindak karena dilarang dalam aturan.

“Sekarang gini, di ketentuan itu juga kan sebenarnya keterlibatan RT segala kan enggak boleh. Inikan yang disorot cuma PNS saja, sementara banyak RT iyakan. Ya enggak boleh terlibat, ya netral,” cetus Budi Prayitno, Jumat (22/6).

Namun, di mata Ketua Panwaslu Tarakan, Sulaiman, keterlibatan ketua RT tidak dilarang dalam aturan. Karena itu, pihaknya pun tidak bisa menindak jika menemukan ketua RT terlibat dalam politik praktis. 

“Kita enggak punya wewenang untuk mengawasi R. Karena RT itu bukan bagian daripada pemerintah. Dia lepas daripada struktural itu. Kalau dijelaskan di dalam kamus-kamus bahasa, kamus-kamus hukum, bahkan pengertiannya pemerintah itu sampai hanya batas kelurahan saja hirarkinya. Jadi tidak terikat,” jelas Sulaiman, dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Jumat (22/6).

Kalaupun ada ketua RT ditindak oleh Panwaslu Tarakan, lebih karena statusnya sebagai pegawai negeri sipil seperti yang pernah ditemukan beberapa waktu lalu.

Di luar itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan menindak. Justru, kata Sulaiman, pihaknya terancam dituntut balik jika menindak ketua RT tanpa status dan alasan yang jelas.

“Tidak ada satu pun bahasa di dalam Undang-Undang (Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada) disebut RT. Jadi kita enggak punya wewenang terkait RT itu,” tegasnya.

Pakar hukum Tata Negara, Yahya Ahmad Zain, setuju jika Ketua RT tidak masuk dalam hirarki pemerintahan. Ketua RT hanyalah lembaga kemasyarakatan yang posisinya setara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desar (LKMD), lembaga adat atau tim penggerak Pemberdayaan dan Keseahteraan Keluarga (PKK), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 5/2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Namun, bila mengacu pada aturan itu juga, jelas Yahya Zein, Ketua RT mestinya tidak boleh terlibat politik praktis. Ini mengacu pada Pasal 20 Ayat 2, yang melarang Ketua RT merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan tidak boleh menjadi anggota partai politik. 

“Kalau dia terlibat untuk menyukseskan orang agar jangan golput segala macam, itu kewajiban semua. Tapi kalau dia terlibat sebagai anggota partai politik, itu yang enggak boleh. Karena dia menyebutkan merupakan anggota salah satu partai politik,” jelasnya.

Selain berpatokan pada aturan itu, Yahya menjelaskan, kebanyakan di daerah sudah mengikat tugas dan fungsi Ketua RT dengan peraturan daerah (Perda) dan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan (SK) kelurahan, sehingga secara tidak langsung menjadi bagian dari pemerintahan.

Dengan landasan hukum tersebut, tidak jarang pemerintah daerah menuntut kepada Ketua RT untuk bersikap netral. Karena terikat dengan tugasnya yang membantu pemerintah dalam melayani masyarakat.  

Padahal, yang dikatakan bagian dari struktur pemerintahan hanyalah yang masuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni hanya sampai tingkat kelurahan saja. (mrs/rio)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Maret 2019 13:16

Pidanakan Penyebar Hoaks, Kapolda: Jangan Coba-Coba Merusak Pesta Demokrasi

TARAKAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara bersama Tentara Nasional…

Kamis, 21 Maret 2019 13:51

Tarakan Masih ‘Gelap’

TARAKAN – Para pekerja PT Medco E&P Indonesia di Blok…

Rabu, 20 Maret 2019 12:50

Kenaikan Gaji PNS Tunggu Payung Hukum

TARAKAN – Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah…

Rabu, 20 Maret 2019 12:00

Pakai Sampah untuk Listrik, Investor Di-deadline Tiga Bulan

TARAKAN – Wali Kota Tarakan Khairul, memberikan waktu tiga bulan…

Selasa, 19 Maret 2019 14:50

Tahun Ini, Mapolres KTT Ditarget Rampung

TANJUNG SELOR – Pembangunan markas polres di Kabupaten Tana Tidung…

Selasa, 19 Maret 2019 14:44

Jargas Normal, Pemadaman Bergilir Lanjut

Walau sempat terganggu, pelayanan jaringan gas (jargas) bagi masyarakat Tarakan…

Senin, 18 Maret 2019 14:05

Banyak Juga, Selisih Utang Capai Rp 155 M

Kota Tarakan menjadi yang pertama di Kalimantan Utara yang telah…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:13

PLTMG Ditarget Beroperasi Awal April

TARAKAN – Listrik di ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor,…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:11

Pasutri Jadi Pengedar Narkoba

TARAKAN – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara kembali menangkap…

Jumat, 15 Maret 2019 14:38

Kecelakaan Kerja Dianggap Fatal

TARAKAN – Kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja pada proyek…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*