MANAGED BY:
SELASA
26 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 16 Juli 2018 16:21
FKUB Minta Pemkot Mediasi Kedua Pihak
SAMPAIKAN PENDAPAT: Sekelompok ormas melakukan demonstrasi di pintu keluar terminal Bandara Juwata Tarakan, Sabtu (14/7).

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Aksi penolakan kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Tarakan , kembali terjadi. Sabtu (14/7) pagi, ratusan orang  menghadang kedatangan beberapa pengurus pusat FPI yang akan menghadiri musyawarah daerah (musda), di pintu keluar terminal Bandara Juwata, Tarakan.

Sebenarnya penolakan sudah dilakukan beberapa kali oleh sekelompok orang yang tergabung dalam  organisasi masyarakat (ormas). Aksi pada dua hari lalu, merupakan rentetan dari aksi-aksi sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sekelompok ormas juga mendatangi kantor Pemkot Tarakan dengan tujuan yang sama. 

Forum Komunikasi Umat Bergama (FKUB) Tarakan menilai, harus ada solusi konkret atas masalah ini. Syamsi Sarman, salah satu anggota FKUB Tarakan, mengkhawatirkan,  setiap kali FPI akan menggelar kegiatan, akan timbul reaksi yang sama. 

Karena itu, Pemerintah Kota Tarakan diminta turun tangan menyelesaikan persoalan ini dengan memastikan status keberadaan FPI. Agar tidak berlarut-larut. 

“Saya mengharapkan ada sikap adil dari pemerintah. Jadi jangan segala sesuatunya diselesaikan secara di lapangan. Satu kelompok tidak suka dengan kelompok lain diselesaikan di lapangan dengan demo,” kata Syamsi Sarman  kepada awak media, Minggu (15/7).  

Menurut pria yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan ini, dalam melihat persoalan ini harus ditinjau dari aspek hukum. Karena Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. 

Sepengetahuannya, FPI adalah ormas yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Layaknya ormas Islam lainnya. Sehingga keberadaannya tidak dilarang oleh negara. Oleh karena itu, Syamsi Sarman mengajak semua pihak untuk melihat keberadaan FPI secara objektif. 

Menurutnya, kalau tindakan FPI selama ini merugikan masyarakat dan mengancam negara, sudah pasti pemerintah membubarkan. Namun, sampai sekarang negara masih mengakui. 

“Kenapa di pusat boleh, di sini (Kaltara) tidak boleh?,” tanya pria yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan ini.  

Pertimbangan-pertimbangan seperti ini harus dicarikan solusi oleh Pemerintah Kota Tarakan agar tidak terjadi kerancuan dalam penegakkan hukum. Caranya dengan memediasi kedua pihak didampingi pihak terkait lainnya untuk bermusyawarah.  

“Pasti ada solusi. Tidak mungkin tidak ada solusi,” tuturnya pria yang juga menjabat Sekretaris DPW Muhammadiyah Kaltara ini. 

Kewengan untuk mempertemukan kedua belah pihak, sejatinya ada pada Pemkot Tarakan. Terlebih FKUB ujarnya, tidak memiliki wewenang.

Syamsi Sarman mengaku, pascademo, ia sempat dipanggil Kepolisian sebagai perwakilan FKUB Tarakan untuk memediasi kedua pihak. Namun, kehadirannya tidak membuahkan solusi. Ia pun diminta pulang oleh pihak Kepolisian. 

“Kemarin saya usulkan coba kita hadirkan panitia, biar dia berkomunikasi dengan tamunya. Kemudian hadirkan juga pihak-pihak yang tidak setuju. Kita duduk sama-sama di sini, perwakilannya, kita bicarakanlah baik-baik, masa kita tidak bisa bermusyawarah baik-baik,” cetusnya. 

Sebelumnya Laskar Persekutuan Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) menegaskan, sikapnya terhadap aksi berkumpul di Bandara Juwata Tarakan. Komandan LPADKT Markus mengatakan, Tarakan saat ini sudah aman dan kondusif. Umat beragama pun sudah hidup rukun. 

“Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sudah aman, kondusif, antarumat beragama sudah rukun,” ujarnya. 

Ia pun meminta kepada pihak yang ingin membentuk FPI di Tarakan agar mempertimbangkan dengan baik. Terutama membahasnya dahulu dengan pihak terkait.

“Kami sarankan kepada saudara-saudara kami yang punya keinginan membentuk ormas ini, tolong dipertimbangkan sebaik-baik mungkin. Karena yang kami tahu adalah bahwa  rekam jejak ormas FPI ini di berbagai wilayah sudah membuat keresahan,”  sambungnya. (mrs/rio)


BACA JUGA

Senin, 25 Maret 2019 12:54

Khairul Kantongi Nama Pj Sekkot

TARAKAN – Siapa yang menjadi penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan,…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:16

Pidanakan Penyebar Hoaks, Kapolda: Jangan Coba-Coba Merusak Pesta Demokrasi

TARAKAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara bersama Tentara Nasional…

Kamis, 21 Maret 2019 13:51

Tarakan Masih ‘Gelap’

TARAKAN – Para pekerja PT Medco E&P Indonesia di Blok…

Rabu, 20 Maret 2019 12:50

Kenaikan Gaji PNS Tunggu Payung Hukum

TARAKAN – Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah…

Rabu, 20 Maret 2019 12:00

Pakai Sampah untuk Listrik, Investor Di-deadline Tiga Bulan

TARAKAN – Wali Kota Tarakan Khairul, memberikan waktu tiga bulan…

Selasa, 19 Maret 2019 14:50

Tahun Ini, Mapolres KTT Ditarget Rampung

TANJUNG SELOR – Pembangunan markas polres di Kabupaten Tana Tidung…

Selasa, 19 Maret 2019 14:44

Jargas Normal, Pemadaman Bergilir Lanjut

Walau sempat terganggu, pelayanan jaringan gas (jargas) bagi masyarakat Tarakan…

Senin, 18 Maret 2019 14:05

Banyak Juga, Selisih Utang Capai Rp 155 M

Kota Tarakan menjadi yang pertama di Kalimantan Utara yang telah…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:13

PLTMG Ditarget Beroperasi Awal April

TARAKAN – Listrik di ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor,…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:11

Pasutri Jadi Pengedar Narkoba

TARAKAN – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara kembali menangkap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*