MANAGED BY:
SENIN
25 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Rabu, 01 Agustus 2018 14:01
Kesbangpol Awasi Semua Ormas
Basiran

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR – Rencana pembentukan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Utara, mendapat penolakan sejumlah pihak. Namun, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara, Basiran menegaskan, organisasi masyarakat  (ormas) yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 “Ormas FPI mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Sebab, dengan SKT itu semua cabang FPI yang ada di Indonesia  telah terdaftar dan secara otomatis tercatat di Kesbangpol wilayah. Aturannya kan memang begitu di dalam undang-undang,” kata Basiran kepada Bulungan Post, Selasa (31/7)

Dikatakannya, setiap warga negara memiliki hak sama untuk berkumpul dan berserikat. Termasuk FPI yang keberadaannya diakui oleh negara dan dilindungi oleh Undang -Undang tentang Ormas.

“Hingga saat ini kepengurusan FPI tingkat provinsi belum terbentuk. Jadi kami tetap mengawasi. Serta tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak, apalagi resmi terdaftar,” ucapnya.

Dikatakannya, seharusnya sesama warga negara tidak perlu saling berselisih. Ia pun menyayangkan sikap penolakan terhapad FPI yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun, pemerintah ujarnya tidak tinggal diam. Kesbangpol pun ucapnya terus mengawasi gerak-gerik setiap ormas di Kaltara. Termasuk FPI. Bahkan Basiran menjelaskan, pengurus FPI di Kaltara hingga kini belum ada.

“Yang bisa dibubarkan itu kalau ormas aliran sesat. Itu juga harus ada fatwa majelis ulama dan tokoh-tokoh agama, keputusannya ada di MA. FPI yang ingin membentuk kepengurusan di daerah, hanya diwajibkan untuk melapor saja di Kesbangpol,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah dapat mengambil sikap terhadap ormas yang dirasa mengancam kesatuan Republik Indonesia serta mengganggu kondusifitas kemanan.  “Ormas itu juga harus patuh terhadap NKRI dan Pancasila sehingga tidak boleh melakukan kegiatan yang radikal,” jelasnya.

Ditegaskannya, munculnya gejolak penolakan FPI di Kaltara telah diantisipasi aparat keamanan bersama pemerintah. 

“Saya berharap Pemkot Tarakan dapat membangun komunikasi dengan semua ormas yang ada,” pungkasnya. (*/isa/rio)


BACA JUGA

Minggu, 24 Maret 2019 15:11

Disnaker Terkendala Anggaran untuk Sertifikasi

TANJUNG SELOR – Sertifikasi tenaga kerja dianggap penting Kepala Dinas…

Minggu, 24 Maret 2019 15:08

Tak Ada Ruang Khusus Caleg Gagal dan Stress

TANJUNG SELOR – Ruang khusus di rumah sakit sejumlah daerah…

Minggu, 24 Maret 2019 15:06

90.913 Lembar Surat Suara Rusak

TANJUNG SELOR – Sebanyak 90.913 lembar surat suara pemilu serentak…

Minggu, 24 Maret 2019 15:04

Jalan Rusak ‘Dicuekin’ Pemkab

TANJUNG SELOR – Jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Palas…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:19

Rumah Ibadah Bebas dari Aktivitas Kampanye

TANJUNG SELOR - Direktorat Bimbingan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Kalimantan Utara,…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:13

Pencuri Spesialis Beraksi Subuh Dibekuk

TARAKAN – Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pepatah itulah…

Jumat, 22 Maret 2019 14:23

Korban Luka Jadi Saksi Utama

TARAKAN – Penyelidikan atas insiden kebakaran di stasiun G-8 PT…

Kamis, 21 Maret 2019 14:23

Guru TK Wajib Berijazah S-1

TANJUNG SELOR – Guru-guru TK lulusan SMA yang saat ini…

Kamis, 21 Maret 2019 14:21

Ruang Rawat Inap Ditambah

TANJUNG SELOR – Bertambahnya jumlah pasien yang harus menjalani rawat…

Rabu, 20 Maret 2019 12:52

Soal Ini, Kaltara Hanya Dijatah 132 Orang

TANJUNG SELOR – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali membuka penerimaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*