MANAGED BY:
SENIN
25 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Kamis, 02 Agustus 2018 14:38
Anggota Dewan Wajib Serahkan LHKPN
Marthen Sablon

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR – Salah satu upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan, yakni mewajibkan pejabat publik memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Ketua DPRD Kalimantan Utara, Marthen Sablon mengatakan, dengan memberikan LHKPN dapat menaikkan kepercayaan publik masyarakat kepada para pejabat dan anggota DPRD di  Kaltara.

 “Kewajiban tersebut tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Selain itu pelaporan LHKPN juga sebuah upaya KPK dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi seperti yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” ungkapnya kepada Bulungan Post, Rabu (1/8).

Pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD untuk melaporkan LHKPN. Apalagi lembaga yang dipimpinnya itu baru satu anggota DPRD Kaltara yang telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

“LHKPN ini mempermudah pihak penegak hukum dalam menelusuri penyimpangan uang negara, ini wujud transparansi ke publik. Apalagi di zaman keterbukaan ini semua masyarakat harus tahu apalagi terhadap konstituennya,” ujarnya.

Dijelaskannya, keterlambatan anggota DPRD Kaltara menyampaikan LHKPN kepada KPK disebabkan berkas pelaporan belum diberikan kepada anggota dewan.

 “Baru dalam minggu ini kami menerima berkas LHKPN yang harus diisi. Kemungkinan ini hanya kurang koordinasinya sekretariat dengan para anggota,” jelasnya.

Ditegaskannya, KPK akan mengevaluasi LHKPN dewan ini yang selanjutnya  akan dikembalikan ke Inspektorat. Melaporkan kewajiban penyelenggara negara harus dilakukan guna menghindari adanya dugaan-dugaan yang tidak diinginkan.

“Saya meyakini anggota DPRD Kaltara saat ini telah menyiapkan LHKPN yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan segera dilaporkan kepada KPK,” pungkasnya. (adv/*/isa/rio) 


BACA JUGA

Minggu, 27 Januari 2019 14:05

Inisiasi Pembentukan Perda Kepemudaan

DPRD Kaltara berencana menginisiasi pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang…

Kamis, 24 Januari 2019 13:01

Perhatikan Penerbangan di Perbatasan

Langkah Pemprov Kaltara menyurati manajemen NAM Air untuk meminta penjelasan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:51

Serapan Anggaran Jadi Sorotan

TANJUNG SELOR – Serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)…

Jumat, 04 Januari 2019 11:45

Bakal Hadir Tiga Perda Retribusi

UPAYA peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi, sudah disiapkan…

Senin, 31 Desember 2018 10:56

Maskapai Diminta Perhatikan Keselamatan Penumpang

TANJUNG SELOR - Maskapai penerbangan diimbau anggota Komisi II DPRD…

Senin, 31 Desember 2018 10:55

Kaget Ada 11 Kasus Korupsi

TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara mendorong Polda Kaltara segera tuntaskan…

Senin, 31 Desember 2018 10:53

Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

TANJUNG SELOR – Prioritas anggaran 2019 diharapkan DPRD Kaltara lebih…

Jumat, 28 Desember 2018 12:03

Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Perbatasan

TANJUNG SELOR – Kualitas pendidikan di daerah perbatasan dan pedalaman,…

Jumat, 28 Desember 2018 12:00

Dorong Pembangunan Panti Rehabilitasi

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara tidak hanya menjadi perlintasan masuknya…

Jumat, 28 Desember 2018 11:58

Pilah Informasi di Medsos

TANJUNG SELOR - Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Abdul Khair…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*