MANAGED BY:
SELASA
26 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 18 September 2018 15:15
Sarankan Tambang Emas Sekatak Dilegalkan
TAK BERIZIN: Lokasi tambang emas ilegal di Sekatak yang diharapkan DPRD Kaltara untuk dilegalkan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Utara Kosmas Kajan meminta pemerintah daerah dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan polemik aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Kecamatan Sekatak, Bulungan. 

Menurutnya, upaya keras untuk menghentikan aktivitas penambang liar oleh Polres Bulungan, harus disertai solusi agar warga Sekatak bisa mendapatkan legalitas atau izin menambang yang berdampak pada meningkatkatnya pendapatan warga maupun pendapatan asli daerah (PAD). 

“Ini kan sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Hasil tambang emas di Sekatak itu tidak bisa dipungkiri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” ujarnya, Senin (17/9). 

Menurutnya, banyaknya warga yang terjerat hukum saat terjaring razia akan menimbulkan konflik sosial baru. Apalagi jumlah penambang liar mencapai ribuan orang.

 "Solusinya pemerintah diharapkan bisa membijaki dengan membuka areal penambangan khusus masyarakat dengan lokasi yang sudah ditentukan atau alternatif lainnya membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, masyarakat yang biasa menambang itu bekerja di sektor yang lain. Tapi, ini kan agak sulit untuk dilakukan,” ujarnya. 

Dikatakan, saat ini pihaknya telah mengesahkan Peraturan daerah (Perda) tentang Pertambangan yang dapat digunakan untuk mencarikan solusi penyelesaian polemik itu. 

“Namun, jika belum ada aturannya di daerah, bisa saja undang-undang pertambangan dan perizinan ini digunakan seperti adanya tambang rakyat. Nah, tinggal bagaimana pemerintah mencarikan jalan keluarnya,” ujarnya. 

Dia juga berpendapata bahwa penertiban yang terus dilakukan aparat kepolisian tidak akan menjadi jalan keluar yang tepat. “Kalau (lokasi penambangan, Red) itu berada di areal perkebunan sawit, pemerintah bisa meminta perusahaan untuk meng-enclave-kan lahan itu dijadikan tambang rakyat,” sarannya. (adv/*/isa/fen)


BACA JUGA

Minggu, 27 Januari 2019 14:05

Inisiasi Pembentukan Perda Kepemudaan

DPRD Kaltara berencana menginisiasi pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang…

Kamis, 24 Januari 2019 13:01

Perhatikan Penerbangan di Perbatasan

Langkah Pemprov Kaltara menyurati manajemen NAM Air untuk meminta penjelasan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:51

Serapan Anggaran Jadi Sorotan

TANJUNG SELOR – Serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)…

Jumat, 04 Januari 2019 11:45

Bakal Hadir Tiga Perda Retribusi

UPAYA peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi, sudah disiapkan…

Senin, 31 Desember 2018 10:56

Maskapai Diminta Perhatikan Keselamatan Penumpang

TANJUNG SELOR - Maskapai penerbangan diimbau anggota Komisi II DPRD…

Senin, 31 Desember 2018 10:55

Kaget Ada 11 Kasus Korupsi

TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara mendorong Polda Kaltara segera tuntaskan…

Senin, 31 Desember 2018 10:53

Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

TANJUNG SELOR – Prioritas anggaran 2019 diharapkan DPRD Kaltara lebih…

Jumat, 28 Desember 2018 12:03

Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Perbatasan

TANJUNG SELOR – Kualitas pendidikan di daerah perbatasan dan pedalaman,…

Jumat, 28 Desember 2018 12:00

Dorong Pembangunan Panti Rehabilitasi

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara tidak hanya menjadi perlintasan masuknya…

Jumat, 28 Desember 2018 11:58

Pilah Informasi di Medsos

TANJUNG SELOR - Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Abdul Khair…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*