MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Minggu, 23 September 2018 15:10
Jumlah Guru Masih Minim
MASIH MINIM : Jumlah tenaga pengajar di Provinsi Kaltara, Terutama dideaerah perbatasan

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Sebagai provinsi termuda di Indonesia tentu membutuhkan pendidikan yang baik. Apalagi, selama ini, masalah pendidikan di Kaltara masih menjadi polemik. Kekurangan guru juga menjadi maslaah di daerah perbatasan.

Hal ini juga dikatakan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara Ambo Intang. Ia mengatakan, harus ada peninjauan dari segi geografi dan data yang akurat terkait jumlah guru dan penempatannya. Sebab, jumlah guru di Kaltara minim. Hal tersebut berdampak pada pemerataan pendidikan di Bumi Benuanta.

“Ada sekolah di salah satu daerah hanya dididik oleh satu tenaga pengajar atau guru. Berarti ada kekurangan tenaga pengajar di daerah tersebut," ungkapnya.

Dijelaskannya, ada beberapa alasan mengapa daerah yang ada diperbatasan minim tenaga pengajar. Alasan tersebut, kemungkinan untuk mengarahkan tenaga pengajar bukan pegawai negeri sipil (PNS) akan sulit. Karena status tenaga pengajar bukan PNS. Kemudian, akses ke lokasi sekokah yang sulit dijangkau. Tidak hanya itu, Kaltara tidak memungkinakan untuk melaksanakan ujian akhir secara online dengan merata.

"Ini, berbicara masalah signal atau jaringan. Otomatis, pemerintah harus mengambil bagian di situ. Karena ketidak mungkin, pemerintah sendiri yang melakukannya. Harus bersinergi dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Lanjutnya, harus ada pembagian secara porposional untuk tenaga pengajar. Jika daerah padat penduduk harus disesuaikandengan kapasitas tenaga pengajar di daerahnya. Sebagai contoh, kata dia, daerah perbatasan yang sulit jangkauan perlu perlu tenaga pengajar yang berbeda dengan daerah kota. Apalagi, kewenangan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada kabupaten/kota. Sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) pada provinsi dan sudah tertera aturannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. “Karena adil bukan harus dua sama dua,” ucapnnya menegaskan. (*/fai/rio)


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 11:53

Tegaskan Rekrutmen Pegawai Sesuai Aturan

TANJUNG SELOR – Sejak resmi terbentuk sebagai provinsi baru, Pemprov…

Rabu, 20 Maret 2019 11:47

Polisi Obok-Obok Arena Sabung Ayam

TANJUNG SELOR – Judi sabung ayam di perkebunan kelapa sawit…

Selasa, 19 Maret 2019 14:45

Anggaran Kurang, Pembangunan Pelabuhan Sulit Dituntaskan

TANJUNG SELOR - Sejak pelabuhan Tengkayu I atau SDF Tarakan…

Senin, 18 Maret 2019 16:25

BPIH Turun Rp 266 Ribu

TANJUNG SELOR - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019…

Senin, 18 Maret 2019 14:37

Proses Jadi Sekolah Negeri

TANJUNG SELOR - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara telah…

Minggu, 17 Maret 2019 15:05

Masih Terbentur Status Lahan

TANJUNG SELOR – Kegiatan belajar mengajar di SMKN 2 Tanjung…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:09

6 Tahun Gedung SD Dibiarkan Rusak

TANJUNG SELOR – Kondisi gedung SD 004 Jelarai Selor, sangat…

Jumat, 15 Maret 2019 14:39

Kembangkan Kreativitas di Kampus, Unikaltar Gelar Automotor Show

TANJUNG SELOR – Universitas Kaltara (Unikaltar) Automotor Show 2019 resmi…

Jumat, 15 Maret 2019 14:18

Segini Lamanya Masa Uji Coba untuk PNS Baru

Pertimbangan Teknis (Pertek), tentang penetapan Nomor Induk Kepawaian (NIP), sudah…

Kamis, 14 Maret 2019 14:46

Usulan Mobil Damkar Tak Kunjung Terealisasi

TANJUNG SELOR – Mobil pemadam kebakaran (damkar) yang dimiliki Pemkab…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*