MANAGED BY:
SELASA
26 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Minggu, 23 September 2018 15:13
SLRT Wajib Dibentuk

Bantu Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan

MASALAH SOSIAL: Kepala Dissos Kaltara Sugiono (dua dari kiri) saat memberikan penjelasan terkait persoalan kemiskinan, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Kementerian Sosial (Kemensos) membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), guna membantu mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan meningkatkan peran potensi serta Kesejahteraan Sosial (Kesos).

SLRT merupakan sistem layanan sosial satu pintu yang mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, bagi warga miskin dalam satu wadah.

Sebab, layanan satu atap terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat ini menjangkau desa-desa. Sehingga langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Bahkan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Kemensos SLRT ingin masing-masing provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk, tak terkecuali bagi wilayah Kaltara.

Untuk Dinas Sosial (Dissos) Kaltara, SLRT telah terbantuk. Tinggal masing-masing kabupaten dan kota yang membentuk. Dikatakan Kepala Dissos Kaltara Sugiono mengatakan, telah menyurati tiap kabupaten dan kota, agar segera membentuk.

Dengan adanya SLRT masyarakat miskin yang tidak terdata bisa melaporkan ke RT setempat. "Warga miskin bisa lapor ke RT untuk ditindaklanjuti. SLRT ini wajib dibentuk, tapi kami belum mengetahui apakah kabupaten/kota sudah terbentuk," terangnya, pekan lalu.

Mengingat, kata dia, bila telah terbentuk selanjutnya mendapat pengawasan dari Kemensos. Termasuk untuk personel yang bertugas nantinya, digaji Kemensos.

"Ketika masyarakat melapor harus didampingi ketua RT, bagi yang masuk kategori miskin untuk mendapatkan bantuan," ungkapnya.

Setelah adanya laporan tersebut, ketua RT berkewajiban menghadap Dissos kabupaten/kota. Pasalnya, data masyarakat miskin dimiliki di masing-masing kabupaten dan kota.

Pedoman Umum pelaksanaan SLRT untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos) Nomor 25 Tahun 2017. Pedoman tersebut disusun sebagai acuan bagi semua pihak, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. (uno/rio)


BACA JUGA

Selasa, 26 Maret 2019 13:19

Ombudsman Tegur PLN

TANJUNG SELOR - Persoalan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan Unit…

Senin, 25 Maret 2019 12:52

Calon Anggota Polisi Teken Pakta Integritas

TANJUNG SELOR – Sebanyak 727 calon taruna Akpol, calon siswa…

Senin, 25 Maret 2019 11:59

15 UPT Jadi Desa

Belasan Satuan Permukiman (SP) transmigrasi di Kabupaten Bulungan, ditingkatkan statusnya…

Minggu, 24 Maret 2019 15:11

Disnaker Terkendala Anggaran untuk Sertifikasi

TANJUNG SELOR – Sertifikasi tenaga kerja dianggap penting Kepala Dinas…

Minggu, 24 Maret 2019 15:08

Tak Ada Ruang Khusus Caleg Gagal dan Stress

TANJUNG SELOR – Ruang khusus di rumah sakit sejumlah daerah…

Minggu, 24 Maret 2019 15:06

90.913 Lembar Surat Suara Rusak

TANJUNG SELOR – Sebanyak 90.913 lembar surat suara pemilu serentak…

Minggu, 24 Maret 2019 15:04

Jalan Rusak ‘Dicuekin’ Pemkab

TANJUNG SELOR – Jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Palas…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:19

Rumah Ibadah Bebas dari Aktivitas Kampanye

TANJUNG SELOR - Direktorat Bimbingan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Kalimantan Utara,…

Sabtu, 23 Maret 2019 13:13

Pencuri Spesialis Beraksi Subuh Dibekuk

TARAKAN – Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pepatah itulah…

Jumat, 22 Maret 2019 14:23

Korban Luka Jadi Saksi Utama

TARAKAN – Penyelidikan atas insiden kebakaran di stasiun G-8 PT…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*