MANAGED BY:
SABTU
19 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Sabtu, 13 Oktober 2018 13:51
Bawaslu Akan Tindak Tegas Calon yang Kampanye di Lembaga Pendidikan
Ilustrasi

PROKAL.CO, TARAKAN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara Siti Nuhriyati dengan tegas menyatakan tidak boleh berkampanye di fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat ibadah.

Itu menyikapi penyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak mempermasalahkan kampanye pemilu di lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

Dikatakan Nuhriyati, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan tegas menyebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk berkampanye seperti fasilitas-fasilitas pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan dan tempat ibadah. 

Selain itu, dia juga menilai pernyataan Kemendagri bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. 

“Dua produk hukum itu adalah dasar kami bertindak. Kami tidak ada kompromi bagi siapa saja yang berkampanye di tempat yang dilarang tersebut,” ujar Nuhriyati, Jumat (12/10).

“Kami sebagai pengawas bertanggung jawab dalam mewujudkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemilu dan PKPU. Siapa yang melanggar tetap akan kami tindak tegas,” sambungnya.

Namun, Siti mengatakan, Mendagri tidak secara vulgar membuat pernyataan kampanye pemilu boleh di sekolah, melainkan ada konteks-konteks tertentu. “Seperti yang dijelaskan Mendagri, jika sekolah yang mengundang peserta pemilu untuk hadir dalam sebuah acara yang diselenggarakan, dan peserta pemilu itu hadir, Itu tidak merupakan sebuah pelanggaran,” ujarnya.

Hanya saja, lanjutnya, bagi calon yang melakukan kampanye di lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah, dan tempat ibadah dapat diberikan sanksi administratif hingga didiskualifikasi dari pencalonan.

Selama tahapan kampanye, pihaknya belum menemukan calon tertentu yang berkampanye di sejumlah lokasi terlarang itu. Namun, pihaknya terus mengingatkan agar para calon taat pada aturan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tarakan Ilham Nor menyatakan, jika dalam aturan merupakan sebuah pelanggaran, maka pihaknya tidak akan mengizinkan peserta pemilu melakukan kampanye di sekolah. (*/hai/fen)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 12:58

Ratusan Warga Binaan Terancam Kehilangan Hak Pilih

TARAKAN — Ratusan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II…

Jumat, 18 Januari 2019 13:49

Disdik Yakin Tak Ada Kendala

TARAKAN – Jadwal pelaksanaan ujian siswa SD dan SMP tahun…

Jumat, 18 Januari 2019 13:37

Kepsek Dituntut Punya Inovasi

TARAKAN – Sebanyak 17 kepala SD dan SMP di Tarakan…

Jumat, 18 Januari 2019 13:24

Buka Penerimaan P3K, Atasi Kekurangan Guru

TARAKAN – Pemerintah pusat telah secara resmi menyatakan bahwa pada…

Kamis, 17 Januari 2019 13:30

Wali Kota Tarakan Target Februari

TARAKAN – Peraturan wali kota Tarakan terkait pengurangan penggunaan kantong…

Rabu, 16 Januari 2019 10:44

Tiga Calon DPD Lolos dari Sanksi

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan memutuskan untuk…

Rabu, 16 Januari 2019 10:37

Parpol Ditagih LPj Bankeu

TARAKAN – Waktu bagi partai politik (Parpol) penerima bantuan keuangan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:24

5 Tahun Gagal Persembahkan Adipura, Sofian Tak Merasa Kecewa

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan di bawah kepempimpinan Sofian Raga…

Selasa, 15 Januari 2019 12:57

Waspada, Pelaku Pencurian Berkeliaran

TARAKAN – Polres Tarakan berhasil mengungkap 5 kasus pencurian yang…

Senin, 14 Januari 2019 11:44

Pos Laut Terpadu Tak Masuk Prioritas

TARAKAN – Harapan Pemkot Tarakan mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*