MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Selasa, 16 Oktober 2018 13:45
APK Bertebaran di Tarakan
Ilustrasi

PROKAL.CO, TARAKAN – Alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu berupa baliho, mulai menghiasi setiap sudut Kota Tarakan. Misal, di Jalan Sei Sesayap, di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Taman Berlabuh maupun di sekitar Grand Tarakan Mall (GTM).

Padahal, dalam pembuatan alat peraga kampanye tidak hanya telah ditentukan ukuran maupun lokasi pemasangan. Tapi, parpol pun harus mencantumkan seluruh calegnya di satu alat peraga kampanye. Misal, baliho.

Namun, baliho yang terpasang hanya memajang satu orang calon saja. Kondisi ini membuat penyelenggara pemilu di Bumi Paguntaka resah. Namun, KPU Tarakan saat ini hanya fokus pada penanganan parpol di tingkat kota saja.

“Untuk yang partai tingkat provinsi dan pusat, kami harus berkoordinasi lagi dengan tingkat provinsi,” ujar Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo, Senin (15/10).

Teguh menilai kemungkinan ada miskomunikasi antara caleg dan partai politiknya dalam memahami aturan. Sebab, dalam Peraturan KPU dengan tegas menjelaskan bahwa yang melakukan kampanye adalah partai politik, bukan calon.

Kalaupun caleg ingin memasang baliho, maka sesuai hasil rapat pada 27 September lalu, pihaknya memperbolehkan hanya di rumah caleg, bukan di tempat keramaian. Itu pun hanya berlaku bagi caleg tingkat Kota Tarakan.

Sedangkan untuk caleg tingkat provinsi maupun pusat, pihaknya belum mendapatkan gambaran lebih lanjut. Karena itu, Teguh menilai kondisi yang terlihat saat ini merupakan masalah dan pihaknya perlu berkoordinasi dengan KPU Kaltara untuk tindakan selanjutnya.

“Hari ini (kemarin) akan kami sampaikan surat secara tertulisnya. Supaya menjadi pembahasan bersama. Karena memang kalau itu tidak diantisipasi, tidak dibicarakan dengan tuntas, akan menimbulkan masalah,” ujarnya.

Teguh mengaku sejauh ini tidak ada koordinasi yang dilakukan individu caleg maupun parpol dalam pemasangan baliho. Namun, ia tidak mengetahui apabila individu caleg maupun parpol sudah berkoordinasi dengan KPU Kaltara.

Menurut Teguh, mestinya partai politik yang lebih berperan untuk memberi ketegasan kepada calegnya. Kalau tidak, akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di internal partainya, karena menyangkut kemampuan keuangan indvidu caleg dalam mensosialisasikan diri.

“Pasti akan ada unsur kecemburuan. Ini saya kira partai politik yang harus ada ketegasan. Mungkin jadi bahan kami untuk sampaikan lagi pada saat pertemuan-pertemuan yang akan datang,” ujarnya.

Adapun baliho untuk caleg Tarakan yang terpajang saat ini, pihaknya menyerahkan kebijakan kepada partai politik masing-masing untuk menyikapi dengan tegas. Jika tidak, akan mengurangi jatah pemasangan baliho partai politik yang dicetak KPU Tarakan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan, Zulfauzi Hasly belum mau menyimpulkan bahwa baliho caleg yang terpajang saat ini melanggar aturan. Ia masih menunggu hasil kajian dari jajarannya di kecamatan. 

“Kita mengatakan itu melanggar berdasarkan hasil kajian nanti. Untuk mengkaji hal itu, teman-teman kecamatan sudah kita instruksikan untuk melakukan kajian," ujar Zulfauzi.

Apabila nantinya dinyatakan melanggar aturan, seusai PKPU bisa diberikan sanksi administrasi berupa teguran, tidak dapat mengikuti dalam proses tahapan pemilu tertentu hingga pembersihan atau penertiban. Namun, sanksi baru berlaku setelah ada putusan KPU.

Dari hasil pantuannya, Zul mengakui baliho yang terpasang saat ini banyak didominasi caleg provinsi maupun pusat.

Dikatakannya, berdasarkan kesepakatan KPU bersama parpol tingkat kota Tarakan, beberapa waktu lalu, jumlah alat peraga kampanye yang akan dicetak KPU, yakni 16 spanduk dan 10 baliho untuk setiap parpol. Sedangkan dari parpol hanya boleh memasang maksimal 5 baliho masing-masing di setiap posko daerah pemilihan, serta sekretariat.

Dari hasil komunikasinya dengan KPU Tarakan, hingga kemarin memang belum dilakukan proses pencetakan, karena masih ada 7 parpol yang belum menyerahkan desain alat peraga kampanye. (mrs/fen)


BACA JUGA

Rabu, 16 Januari 2019 10:44

Tiga Calon DPD Lolos dari Sanksi

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan memutuskan untuk…

Rabu, 16 Januari 2019 10:37

Parpol Ditagih LPj Bankeu

TARAKAN – Waktu bagi partai politik (Parpol) penerima bantuan keuangan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:24

5 Tahun Gagal Persembahkan Adipura, Sofian Tak Merasa Kecewa

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan di bawah kepempimpinan Sofian Raga…

Selasa, 15 Januari 2019 12:57

Waspada, Pelaku Pencurian Berkeliaran

TARAKAN – Polres Tarakan berhasil mengungkap 5 kasus pencurian yang…

Senin, 14 Januari 2019 11:44

Pos Laut Terpadu Tak Masuk Prioritas

TARAKAN – Harapan Pemkot Tarakan mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk…

Senin, 14 Januari 2019 11:43

Nasib Tiga Calon DPD Ditentukan Pekan Ini

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan segera mengambil…

Sabtu, 12 Januari 2019 10:58

Pengalihan Panti Sosial Belum Jelas

TARAKAN – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,…

Sabtu, 12 Januari 2019 10:53

Alokasi untuk Pemberdayaan Dibatasi

TARAKAN – Setelah mendapatkan kepastian penyaluran dana kelurahan dari pemerintah…

Jumat, 11 Januari 2019 11:22

Palsukan Surat Rekomendasi untuk Dapatkan BBM, Polres Bakal Telusuri

TARAKAN – Fakta terbaru terungkap pada pertemuan yang digelar Polres…

Jumat, 11 Januari 2019 11:19

ALHAMDULILLAH..!! Wilayah Kumuh Kaltara Menyusut

TARAKAN – Luas permukiman kumuh di Kalimantan Utara sudah mulai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*