MANAGED BY:
SABTU
19 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Sabtu, 20 Oktober 2018 14:23
30 Persen Balita Pendek di Daerah Tertinggal
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Timbul Sibarani mengatakan, angka balita pendek menjadi problem yang cukup serius pada daerah tertinggal di Kaltara.

Berdasarkan informasi yang ia terima, terdapat 30 persen balita pendek yang ada di daerah tertinggal. Dari sisi perencanaan, menurutnya, angka ini bisa ditekan pada 2019.

Dikatakan, persoalan yang ada di daerah tertinggal cukup merata. Baik persoalan penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, persoalan konektivitas dan kegiatan ekonomi masih perlu mendapat perhatian.

“Di Kabupaten Nunukan, misalnya. Potensi SDA bisa dikatakan cukup. Tetapi sampai saat ini belum ada nilai tambah dari SDA yang dimiliki. Walaupun bisa diekspor, mayoritas dalam bentuk mentah. Semisal, rumput laut, komoditas perikanan dan beras adan yang endemik dari wilayah Krayan,” ujarnya saat ditemui belum lama ini.

Terkait langkah yang diambil untuk mempersiapkan ancang-ancang meninggalkan status daerah tertinggal, Timbul menyampaikan, saat ini berada dalam grand design Rencana Aksi Daerah dan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PDT) hingga 2020. Dokumen tersebut, nantinya berfungsi untuk mengintervensi seluruh jenjang pemerintah memberi perhatian yang saling bersinergi.

“Intervensi ini supaya Kabupaten Nunukan keluar dari zona tertinggal. RAD-PDT ini dibuat berdasarkan kebutuhan di sana secara rinci dan detail. Nantinya bisa semakin jelas, siapa yang akan berbuat apa. Sehingga, kucuran anggaran ke Kabupaten Nunukan mendapat atensi semua pihak,” ulasnya.

Sementara itu, hasil evaluasi RAD-PDT yang telah berjalan di 2017 lalu, Timbul mengaku kewenangannya berada di pemerintah pusat. Namun, Timbul menegaskan RAD PDT dibuat dengan tujuan yang jelas. Atau dengan kata lain, tidak hanya menggugurkan kewajiban semata.

“Belum ada hasilnya untuk evaluasi tahun ini. Namun, saya jamin dokumen ini mampu menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan fungsinya mengentaskan Kabupaten Nunukan dari status daerah tertinggal,” ujarnya. (*/fai/fen)

 


BACA JUGA

Jumat, 20 November 2015 18:16

165 Calon Banpol PP Tak Lolos Tes Fisik

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Sebanyak 165 orang calon anggota Bantuan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Mu