MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Minggu, 04 November 2018 14:50
Awasi Pemberlakuan Upah Minimum
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen tahun depan. Rencana kenaikan itu telah ditetapkan 1 November lalu.

Koordinator Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kalimantan Utara, Yulius mengatakan, penetapan UMP tentunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 107 tentang Dewan Pengupahan.

“Kita bersyukur tahun ini keberadaan dewan pengupahan Provinsi Kaltara sudah bekerja dengan baik, perwakilan pimpinan serikat buruh yang ada di Kaltara bersama perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menyepakati kenaikan UMP 2019 mendatang,” ungkapnya, Sabtu (3/11).

Lanjutnya, kenaikan UMP di Kaltara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 78/2015. Di Pasal 44 ayat (2), kata dia, formula perhitungannya dilakukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Gubernur menetapkan UMP telah sesuai dengan hasil rekomendasi dewan pengupahan provinsi. Nah, dengan ditetapkannya perhitungan ini menempatkan Kaltara di posisi 10 besar UMP se-Indonesia,” ujarnya.

Setelah UMP ditetapkan naik, yakni dari Rp 2,5 juta naik menjadi Rp 2,7 juta, pihaknya akan melakukan pengawasan, apalagi di tahun sebelumnya masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan kenaikan UMP yang sudah di sepakati oleh dewan pengupahan, yang notabene diisi oleh perwakilan pengusaha dalam hal ini Apindo dan buruh diwakili oleh serikat buruh atau serikat pekerja.

“Setelah ini juga akan ditetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Kami akan mengawasi penerapan atau pelaksanaannya, apalagi banyak perusahaan sering mengakali upah minimum yang sudah disepakati oleh dewan pengupahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengungkapkan, besaran UMP mengacu pada Inpres Nomor 9/2013 tentang Penetapan Kebijakan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

“Ini dilakukan agar terpenuhinya kebutuhan hidup tenaga kerja yang disesuaikan kebutuhan hidup layak dan inflasi periode September tahun lalu hingga periode September tahun berjalan,” ujarnya. (*/isa/fen)


BACA JUGA

Rabu, 16 Januari 2019 10:44

Tiga Calon DPD Lolos dari Sanksi

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan memutuskan untuk…

Rabu, 16 Januari 2019 10:37

Parpol Ditagih LPj Bankeu

TARAKAN – Waktu bagi partai politik (Parpol) penerima bantuan keuangan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:24

5 Tahun Gagal Persembahkan Adipura, Sofian Tak Merasa Kecewa

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan di bawah kepempimpinan Sofian Raga…

Selasa, 15 Januari 2019 12:57

Waspada, Pelaku Pencurian Berkeliaran

TARAKAN – Polres Tarakan berhasil mengungkap 5 kasus pencurian yang…

Senin, 14 Januari 2019 11:44

Pos Laut Terpadu Tak Masuk Prioritas

TARAKAN – Harapan Pemkot Tarakan mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk…

Senin, 14 Januari 2019 11:43

Nasib Tiga Calon DPD Ditentukan Pekan Ini

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan segera mengambil…

Sabtu, 12 Januari 2019 10:58

Pengalihan Panti Sosial Belum Jelas

TARAKAN – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,…

Sabtu, 12 Januari 2019 10:53

Alokasi untuk Pemberdayaan Dibatasi

TARAKAN – Setelah mendapatkan kepastian penyaluran dana kelurahan dari pemerintah…

Jumat, 11 Januari 2019 11:22

Palsukan Surat Rekomendasi untuk Dapatkan BBM, Polres Bakal Telusuri

TARAKAN – Fakta terbaru terungkap pada pertemuan yang digelar Polres…

Jumat, 11 Januari 2019 11:19

ALHAMDULILLAH..!! Wilayah Kumuh Kaltara Menyusut

TARAKAN – Luas permukiman kumuh di Kalimantan Utara sudah mulai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*