MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 10 November 2018 14:36
Jaringan Internet Jadi Kendala Pemdes
Wahyuni Nuzband

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR – Pelaporan penggunaan dana desa saat ini harus menggunakan aplikas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang disiapkan oleh pemerintah. 

Aplikasi ini bertujuan untuk memasukkan laparon dana desa yang dikeluarkan oleh negara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam aplikasi ini operator desa harus dapat memasukkan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat terwujudnya keterbukaan. Namun begitu, belum seluruh perangkat desa yang ada di Kaltara yang dapat mengakses aplikasi tersebut, karena keterbatasan jaringan internet.

Kendala tersebut, juga diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kaltara Wahyuni Nuzband. "Tapi sudah ada instruksi agar laporan keuangan bisa dikerjakan secara offline (luar jaringan/luring). Skema offline sangat memungkinkan untuk diterapkan tanpa memerhatikan ketersediaan jaringan," ujarnya, Jumat (9/11).

Dirinya juga meminta laporan dikerjakan sesuai ketentuan atau peraturan. Misal, teknis per item hingga batas waktu pengumpulan, baik secara dalam jaringan (daring) atau online maupun luring.

“Solusi yang diberikan DMPD Kaltara adalah membuat laporan dan melaporkannya secara offline. Setiap desa saya rasa tidak terkendala dengan kepemilikan komputer atau laptop sebagai sarananya,” ujarnya.

Terkait realisasi penggunaan dana desa, pihaknya optimistis bisa tercapai, karena adanya tenaga pendamping profesional yang langsung diturunkan ke lapangan seperti pedalaman dan perbatasan. Karena dia yakin bisa terealisasi seratus persen. 

Dikatakan, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur telah mencapai 42,1 persen, pemberdayaan masyarakat 21,32 persen. Total anggaran pembangunan sarana prasarana dari Rp 298,50 miliar, telah terealisasi Rp 125,67 miliar. Dan, untuk anggaran non sarana prasarana dari Rp 92,72 miliar telah terealisasi Rp 19,76 miliar.

"Dengan adanya tenaga pendamping yang sesuai di bidangnya bisa membantu kepala desa memenuhi aspek akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban," ujarnya.

Menurutnya, tenaga pendamping profesional diturunkan secara merata sejak masih menyusun rencana kerja pemerintah desa. (*/fai/fen)


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 11:51

Sudah 10 Hektare Lahan Terbakar di Bulungan, Pemilik Sengaja Membakar

TANJUNG SELOR – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) belum berhasil…

Rabu, 20 Maret 2019 11:48

Pusat Kampanyekan Visit Heart of Borneo

JAKARTA – Jantung Kalimantan atau Heart of Borneo (HoB) mulai…

Selasa, 19 Maret 2019 13:58

Percikan Api Muncul saat Penyedotan Kondensat

Lead of HSE and Pasec Tarakan and Bengara Operation PT…

Selasa, 19 Maret 2019 13:56

Cium Pelanggaran SOP

TARAKAN – Insiden di Stasiun Pengumpul Utama Gas (SPUG) G-8…

Selasa, 19 Maret 2019 13:55

Listrik Padam, Satu Rumah Jadi Arang

TARAKAN – Kebakaran menghanguskan satu rumah milik Fatimah, sekira pukul…

Selasa, 19 Maret 2019 13:53

Akun FB Wawali Diretas, Dimanfaatkan Oknum untuk Meminta Sumbangan

TARAKAN – Baru menjabat sebagai Wakil Wali Kota (Wawali) Tarakan,…

Senin, 18 Maret 2019 14:01

Penampungan Meledak, 23.730 Pelanggan Jargas Terdampak

Ledakkan di penampungan utama gas Plant G-8 yang dikelola PT…

Senin, 18 Maret 2019 14:00

SPUG G-8 PT Medco E&P Meledak, Satu Pekerja Meregang Nyawa

TARAKAN – Dua orang menjadi korban ledakkan di Stasiun Pengumpul…

Senin, 18 Maret 2019 13:55

Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

TANJUNG SELOR - Seorang balita berusia 4 tahun bernama Sefrileon,…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:07

Patuhi Aturan, Pemprov Tak Pernah Janjikan Legalisasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tak pernah menjanjikan akan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*