MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Rabu, 14 November 2018 12:35
Gubernur Jamin Ada Bagi Hasil

Pengelolaan Aset yang Diserahkan Kabupaten/Kota

BERALIH: Pelabuhan Tengkayu II resmi diserahkan Pemkot Tarakan kepada Pemprov Kaltara.

PROKAL.CO, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menerima aset yang sebelumnya dikelola Pemerintah Kota Tarakan, beberapa hari lalu. Yakni, Pelabuhan Tengkayu II, serta Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB).

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menegaskan pelimpahan aset tersebut merupakan amanah Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga wajib dilaksanakan. Jika tidak, bakal ada sanksi. Karena itu, tidak ada bargaining atau tawar-menawar dalam proses pelimpahannya.

Namun, Irianto Lambrie menjamin tidak menutup kemungkinan ada bagi hasil dari retribusi yang diperoleh melalui pengelolaan aset yang telah diserahterimakan.

“Paling nanti kalau memang itu menghasilkan, kita atur. Kan kita ini hubungan provinsi sama kabupaten seperti ayah dan anak, tidak ada masalah,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri wisada XX Universitas Borneo Tarakan di gedung tenis indoor Telaga Keramat, Selasa (13/11).

“Bagi hasil nanti ditentukan kemudian. Pasti ada. Bagi hasil itu otomatis. Pajak retribusi daerah itu selalu ada bagi hasil, ada bagian dari kabupaten/kota penghasil. Itu memang ketentuan undang-undang perimbangan keuangan negara,” sambungnya.

Adapun pengelola Pelabuhan Tengkayu II Tarakan, akan ditangani oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Bahkan, sudah terbentuk. Sama seperti pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan.

Selanjutnya, Irianto berharap aset-aset yang pengelolaannya harus beralih ke Pemprov Kaltara, namun belum diserahkan, segera menyusul. Pihaknya juga bersedia melepas aset jika kewenangannya memang harus diserahkan ke kabupaten dan kota.

Pelabuhan Liem Hie Djung di Nunukan, menurut Irianto, merupakan aset Pemprov Kaltim –sebelum pemekaran. Lalu, dipinjampakaikan ke Kabupaten Nunukan agar bisa dikelola dengan baik.  

“Ternyata pengelolaannya kan tidak seperti yang diharapkan dan undang-undang juga meminta ditarik lagi. Ya ditarik,” ujarnya.

Irianto menginginkan agar Pelabuhan Liem Hie Djung dapat segera dikelola Pemprov Kaltara seperti pelabuhan lain. Pemprov Kaltara juga akan merenovasi pelabuhan tersebut menjadi lebih baik, serta memperbaiki manajemennya. (mrs/fen) 


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 12:50

Kenaikan Gaji PNS Tunggu Payung Hukum

TARAKAN – Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah…

Rabu, 20 Maret 2019 12:00

Pakai Sampah untuk Listrik, Investor Di-deadline Tiga Bulan

TARAKAN – Wali Kota Tarakan Khairul, memberikan waktu tiga bulan…

Selasa, 19 Maret 2019 14:50

Tahun Ini, Mapolres KTT Ditarget Rampung

TANJUNG SELOR – Pembangunan markas polres di Kabupaten Tana Tidung…

Selasa, 19 Maret 2019 14:44

Jargas Normal, Pemadaman Bergilir Lanjut

Walau sempat terganggu, pelayanan jaringan gas (jargas) bagi masyarakat Tarakan…

Senin, 18 Maret 2019 14:05

Banyak Juga, Selisih Utang Capai Rp 155 M

Kota Tarakan menjadi yang pertama di Kalimantan Utara yang telah…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:13

PLTMG Ditarget Beroperasi Awal April

TARAKAN – Listrik di ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor,…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:11

Pasutri Jadi Pengedar Narkoba

TARAKAN – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara kembali menangkap…

Jumat, 15 Maret 2019 14:38

Kecelakaan Kerja Dianggap Fatal

TARAKAN – Kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja pada proyek…

Jumat, 15 Maret 2019 14:20

Terbawa Arus, Nelayan Tenggelam di Bawah Tongkang

TARAKAN – Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional…

Kamis, 14 Maret 2019 14:43

PLTSa Dibangun di Kawasan Kunak

TARAKAN – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) oleh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*