MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 21 November 2018 10:44
Pengesahan APBD Ditarget 30 November
SEPAKAT DIBAHAS: Ketua DPRD Bulungan Syarwani bersama Bupati Bulungan Sudjati menandatangani KUA-PPAS APBD 2019, Senin (19/11) malam.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama dewan telah menandatangani kesepakatan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019, Senin (19/11) malam. 

KUA-PPAS merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Sebelum KUA-PPAS disepakati bersama, Badan Anggaran DPRD Bulungan telah melaksanakan beberapa rangkaian pembahasan. Hasilnya kemudian disepakati dan dituangkan dalam satu kesepakatan bersama dan ditandatangani. Kesepakatan KUA-PPAS terbagi tiga, yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebesar Rp 863.525.933.600, belanja daerah Rp 978.525.933.600 dan pembiayaan daerah Rp 115 miliar. 

Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengungkapkan, setelah KUA-PPAS ditetapkan, selanjutnya bupati membuat surat edaran kepada organisasi perangkat daerah sebagai upaya lebih lanjut dalam bentuk rencana kerja anggaran (RKA). Tahap berikutnya akan disampaikan nota RAPBD Bulungan 2019. Termasuk rangkaian pandangan umum, mekanisme pembahasan sebelum disahkan. 

"Kami mengejar dengan sisa waktu sampai 31 November ini, karena merupakan aturan Mendagri yang harus kami tuntaskan," ujarnya usai rapat paripurna, Senin (19/11) malam. 

Dengan waktu yang tersisa hanya beberapa hari ke depan, Syarwani optimistis rancangan APBD 2019 bisa selesai tepat waktu. "Kami rencanakan pada 30 November malam diparipurnakan keputusan dewan terhadap RAPBD Bulungan anggaran 2019," ungkapnya.

Dikatakan, anggaran mengalami perubahan dan penurunan yang disebabkan kondisi diterima pemerintah daerah. Apalagi, dari sisi pendapatan daerah masih berharap dari bantuan pemerintah pusat melalui APBN. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat belum maksimal.

"Dalam pembahasan soal PAD, kami meminta pemerintah daerah dapat mengoptimalkan untuk ditingkatkan," ujarnya. 

Sementara itu, Bupati Bulungan Sudjati mengatakan, dengan ditandatangani kesepakatan KUA-PPAS berarti telah melalui satu tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah. "Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD. Sehingga, APBD Bulungan anggaran 2019 segera ditetapkan sesuai ketentuan sebelum 30 November," ujarnya. (uno/fen)


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 11:51

Sudah 10 Hektare Lahan Terbakar di Bulungan, Pemilik Sengaja Membakar

TANJUNG SELOR – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) belum berhasil…

Rabu, 20 Maret 2019 11:48

Pusat Kampanyekan Visit Heart of Borneo

JAKARTA – Jantung Kalimantan atau Heart of Borneo (HoB) mulai…

Selasa, 19 Maret 2019 13:58

Percikan Api Muncul saat Penyedotan Kondensat

Lead of HSE and Pasec Tarakan and Bengara Operation PT…

Selasa, 19 Maret 2019 13:56

Cium Pelanggaran SOP

TARAKAN – Insiden di Stasiun Pengumpul Utama Gas (SPUG) G-8…

Selasa, 19 Maret 2019 13:55

Listrik Padam, Satu Rumah Jadi Arang

TARAKAN – Kebakaran menghanguskan satu rumah milik Fatimah, sekira pukul…

Selasa, 19 Maret 2019 13:53

Akun FB Wawali Diretas, Dimanfaatkan Oknum untuk Meminta Sumbangan

TARAKAN – Baru menjabat sebagai Wakil Wali Kota (Wawali) Tarakan,…

Senin, 18 Maret 2019 14:01

Penampungan Meledak, 23.730 Pelanggan Jargas Terdampak

Ledakkan di penampungan utama gas Plant G-8 yang dikelola PT…

Senin, 18 Maret 2019 14:00

SPUG G-8 PT Medco E&P Meledak, Satu Pekerja Meregang Nyawa

TARAKAN – Dua orang menjadi korban ledakkan di Stasiun Pengumpul…

Senin, 18 Maret 2019 13:55

Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

TANJUNG SELOR - Seorang balita berusia 4 tahun bernama Sefrileon,…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:07

Patuhi Aturan, Pemprov Tak Pernah Janjikan Legalisasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tak pernah menjanjikan akan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*