MANAGED BY:
RABU
20 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Sabtu, 01 Desember 2018 10:47
Permentan Baru Berpihak ke Petani Sawit
PROSPEK: Hamparan sawit yang berada di Kabupaten Nunukan. Penetapan harga TBS sawit pekebun mengacu Permentan 1/2018.

PROKAL.CO, TARAKAN – Kabar gembira bagi petani kelapa sawit. Menteri Pertanian telah mengeluarkan peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Regulasi tersebut dinilai oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sangat berpihak kepada petani kepala sawit, karena berpotensi memberikan keuntungan lebih dari hasil penjualan.

“Sepanjang petani mitranya nanti mengikuti aturan-aturan yang dimaksud perusahaan, dan perusahaan menganut good apricature practices, maka diuntungkan dan itu prinsip daripada permentan (peraturan menteri pertanian). Jadi, upaya pemerintah untuk memberikan kewajaran harga yang layak bagi para petani,” ujar Untung Jokowiyono dari Bidang Kemitraan Gapki, Jumat (30/11).

Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi dalam regulasi tersebut, jelas Untung, pekebun harus bermitra dengan kelembagaan dalam hal ini perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian minimal 10 tahun dan diketahui oleh kepala daerah setempat.

“Kalau tidak bermitra, maka dia tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan harga TBS (tandan buah segar), yang ditetapkan oleh tim provinsi setempat,” jelasnya.

Selain itu, perusahaan juga punya kewajiban membina seluruh petani yang menjadi mitranya agar dapat meningkatkan produksi hasil perkebunan, dan meningkatkan kualitas TBS agar sama dengan inti maupun plasma.

Jika itu dilakukan perusahaan, maka hasil TBS pekebun akan dihargai seperti harga yang sudah ditentukan oleh tim setempat, sesuai dengan Permentan 1/2018. Dengan sistem itu, pekebun tidak hanya mendapatkan keuntungan dari harga jual yang layak, tapi juga berkesempatan mendapatkan perhatian dari perusahaan untuk memperbaiki kualitas perkebunan kepala sawitnya.

Untung mencontohkan, petani menggunakan bibit tidak bersertifikat, secara otomatis berdampak pada rendahnya harga jual TBS. Terhadap persoalan ini, perusahaan yang menjadi mitra pekebun dapat melakukan pencegahan dini. 

“Kesempatan ini harus digunakan betul-betul oleh petani, terutama di dalam memperbaiki kebunnya, karena kelapa sawit ini kan sampai 25 tahun atau 30 tahun. Jadi sayang sekali kalau petani sudah memelihara kebun dengan sedemikian rupa, dengan biaya pemeliharaan yang tinggi, sedangkan produktivitasnya rendah dan jangka panjang lagi,” bebernya.

Dia juga mengatakan, sebenarnya permentan baru itu tidak hanya menguntungkan petani sawit saja, tapi juga perusahaan. Karena perusahaan mendapatkan hasil kelapa sawit yang berkualitas. Apalagi, lanjutnya, aturan baru terbit dilatarbelakangi keluhan petani sawit yang merasa tidak mendapatkan perlakuan wajar terhadap harga jual. Namun, di satu sisi petani tidak menyadari bahwa kewajaran dalam hal harga, bisa dipengaruhi kondisi kebun petani sendiri.

“Ini yang perlu kita sosialisasikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat agar mereka menyadari untuk melihat kualitas kebunnya seperti apa. Sehingga kalau kualitas kebunnya bisa dikenali, maka dia akan tertarik untuk melakukan reflenting dini manakala dia memikili varietas yang bukan tenera,” ujarnya.

Dengan terbitnya aturan baru itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara akan menindaklanjuti. “Masih perlu kita lakukan sosialisasi,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara  Andi Santiaji Pananrangi. (mrs/fen) 


BACA JUGA

Selasa, 24 November 2015 18:39

Pasar Tenguyun jadi Lautan Sahabat Pejuang

<p><strong>TARAKAN &ndash;</strong> Setelah sukses menggelar jalan sehat santai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*