MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 11 Desember 2018 10:02
Pemprov Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

Survei Pelayanan Administrasi Masuk Zona Hijau

PREDIKAT HIJAU: Penghargaan anugerah predikat kepatuhan diterima Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dari Ombudsman RI di Jakarta, kemarin (10/12).

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kaltara menerima penghargaan anugerah predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 

Penghargaan diterima Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada acara Anugerah Predikat Kepatuhan di Auditorium TVRI Jakarta, Senin (10/12).

Dari sebanyak 52 produk pelayanan administrasi organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara, diperoleh nilai 91,23 atau mendapatkan penghargaan predikat hijau (kepatuhan tinggi).

Meski ada satu atau dua produk layanan publik oleh OPD Pemprov Kaltara yang poinnya masih rendah, secara umum mendapat nilai tinggi atau telah memenuhi standar pelayanan publik sesuai Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan berada di zona hijau, berarti pelayanan dengan tingkat kemudahan tinggi, lancar dan mudah dijangkau.

"Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD maupun biro dan staf di jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara yang telah bekerja keras. Sehingga, tahun ini standar pelayanan publik kita meraih predikat hijau," ujar Gubernur.

Predikat hijau, ungkapnya, sebuah peningkatan yang luar biasa. Mengingat tahun sebelumnya Pemprov Kaltara masih masuk kategori merah, dengan nilai 49. "Predikat hijau ini merupakan prestasi yang luar biasa. Mengingat kondisi Kaltara sebagai provinsi baru. Dimana fasilitas pelayanan kita masih serba terbatas," ungkapnya.

Berkaitan dengan pelayanan publik, lanjutnya, bukan predikat atau penghargaan yang menjadi tujuan utama. Namun, bagaimana dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. "Untuk itu, saya minta kepada seluruh jajaran OPD maupun biro di lingkungan Pemprov Kaltara untuk terus memperbaiki pelayanan. Utamanya bagi OPD yang nilainya masih rendah," pesannya.

Gubernur mengungkapkan, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemprov Kaltara akan selalu menyesuaikan dengan standar dari Ombudsman. Dan, yang paling penting pelayanan kepada masyarakat harus cepat, mudah, ramah dan dapat dijangkau masyarakat yang domisilinya jauh.

“Saya menginginkan kepada OPD-OPD  untuk selalu berinovasi agar pelayanan bisa lebih cepat, mudah dan tepat. Apalagi di era digital seperti sekarang, kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, penghargaan predikat kepatuhan merupakan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, pemberian predikat kepatuhan telah dilaksanakan dari 2015 lalu. Tujuannya untuk meningkatkan kewajiban penyelenggara negara agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Sesuai undang-undang, Ombudsman memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dari penyelenggara negara dan lembaga pemerintahan, termasuk BUMN dan BUMD. Predikat kepatuhan ini sangat strategis untuk mencegah terjadinya maladministrasi," kata Amzulian.

Praktik maladministrasi, kata dia, merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pelayanan publik yang baik sudah pasti tingkat korupsi suatu negara akan kecil. "Sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi dapat dipastikan pelayanan publiknya jelek," ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pelayanan publik, Ombudsman telah melaksanakan survei kepatuhan secara berkelanjutan sejak 2015. Survei kepatuhan juga dalam rangka melaksanakan RPJMN sebagi bagian dari upaya untuk mempercepat kualitas pelayanan publik.

Selain para kepala daerah yang menerima penghargaan, acara Anugerah Predikat Kepatuhan juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Kerja. Di antaranya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. (hms/fen)


BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 11:54

Agen Perjalanan Terancam Gulung Tikar

TARAKAN – Sorotan terhadap maskapai tidak hanya menyangkut tarif tiket…

Selasa, 15 Januari 2019 11:49

Pemkot Belum Serahkan P3D

TANJUNG SELOR – Pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, sarana dan prasarana…

Senin, 14 Januari 2019 10:08

Polda Incar RSUD Mantri Raga

TARAKAN - Rawannya kasus penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Utara, menjadi…

Senin, 14 Januari 2019 09:54

Lima DOB Terus Perjuangkan

TANJUNG SELOR – Moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan pemerintah…

Minggu, 13 Januari 2019 12:11

Asusila karena Ekonomi dan Pendidikan

TANJUNG SELOR - Tindakan kriminal seperti perbuatan asusila, erat kaitannya…

Minggu, 13 Januari 2019 12:08

Wakil Kaltara Pun Terseret Kasus Prostitusi Online

TANJUNG SELOR – Berita mengejutkan muncul dari pengembangan penyidikan kasus…

Sabtu, 12 Januari 2019 10:51

Parpol Diberi Waktu hingga 31 Januari

TANJUNG SELOR – Laporan pertanggungjawaban (LPj) bantuan keuangan partai politik…

Jumat, 11 Januari 2019 11:13

Sepekan, Jaring 70 Pelanggar

TANJUNG SELOR – Sebanyak 70 pelanggar lalu lintas terjaring dalam…

Jumat, 11 Januari 2019 11:11

Pengawas SPBU Diperiksa Polisi

TANJUNG SELOR – Keluhan salah seorang warga di media sosial…

Kamis, 10 Januari 2019 18:01

Tarakan ‘Diet’ Kantong Plastik

TARAKAN – Diet penggunaan kantong plastik terus diseriusi Pemkot Tarakan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*