MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Rabu, 12 Desember 2018 10:12
Kaltara Urutan 19 Indeks Kesiapan Geospasial
SATU PETA: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Selasa (11/12).

PROKAL.CO, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Geospatial Readiness Index (GRI) atau Indeks Kesiapan Geospasial 2018 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikoordinasikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kaltara berada di urutan ke-19 dari 34 provinsi.

 

“Sebagai provinsi baru, indeks penilaian ini sudah cukup bagus bagi Kaltara. Kita masih berada di atas Sumut (20), Sultra (21), Riau (22), Banten (23), Sulut (24), Sulsel (25), Bengkulu (26), Malut (27), Maluku (28), Sulteng (29), NTT(30),  Papua Barat (31), Sulbar (32), Bali (33), dan Kepulauan Riau (34),” ungkap Irianto usai menghadiri acara peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (GKSP) dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional, serta Penganugerahan Bhumandala Award oleh Presiden Joko Widodo di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Selasa (11/12).

 

Disampaikan, pada 2017 Kaltara memperoleh Bhumandala Award sebagai provinsi baru yang tercepat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Untuk diketahui, Kaltara baru resmi terbentuk pada 2013. Sehingga, saat disahkannya Perda RTRW, usia Kaltara baru 4 tahun.

 

“Penetapan RTRW Kaltara telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ungkapnya. Adapun legitimasinya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

 

Sementara, dalam arahannya Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakan satu peta salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Hal demikian dilakukan karena selama ini banyak pembangunan infrastruktur di berbagai daerah terkendala dengan persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. 

 

Presiden mencontohkan, di Kalimantan 19,3 persen wilayahnya masih ada persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, dengan adanya penyatuan peta merupakan kemajuan. Ada 83 peta dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi.

 

Percepatan kebijakan satu peta, kata Presiden, merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan data masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. Dan, dimandatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII.

 

“Percepatan kebijakan satu peta diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan,” ungkap Gubernur mengutip arahan Presiden.

 

BIG bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan, kebijakan satu peta bisa keluar pada tahun ini. Konsep kebijakan satu peta meliputi satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. 

 

Ditambahkan, percepatan percepatan kebijakan satu peta tidak hanya berdampak pada kepastian investasi, tapi juga pencegahan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, permasalahan kependudukan (transmigrasi), dan data lainnya yang harus mengacu pada satu peta.

 

“Tujuan utama dibuatnya Geoportal KSP adalah menyediakan satu peta akurat dan akuntabel sebagai acuan dalam merumuskan pembangunan ke depan,” ujarnya.

 

Geoportal KSP merupakan website berbasis spasial untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Melalui https://portalksp.ina-sdi.or.id, peta tematik hasil integrasi dan sinkronisasi kebijakan satu peta dapat diakses.

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/Tahun 2018, kewenangan akses berbagi data diperuntukkan bagi presiden, menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota. (humas)


BACA JUGA

Rabu, 16 Januari 2019 11:07

Gubernur Resmikan RKB SMAN 1 Sebatik

SEBATIK – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meresmikan ruang…

Rabu, 16 Januari 2019 11:06

Disiplin Kerja Jadi Penekanan Gubernur

SEBATIK – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Sebatik, Nunukan, Gubernur…

Rabu, 16 Januari 2019 11:04

Pemberkasan CPNS Berakhir 21 Januari

TANJUNG SELOR – Sesuai jadwal, masa pemberkasan bagi para peserta…

Rabu, 16 Januari 2019 10:59

YESS..!! Program Dokter Terbang Ada di 14 Wilayah

TANJUNG SELOR – Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah tertinggal,…

Rabu, 16 Januari 2019 10:57

Beri Bantuan Rumah Ibadah hingga Pelaku UKM

SEBATIK – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memberikan bantuan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:08

Gubernur Sarankan Relokasi dan Hunian Pengganti

SEBATIK - Guna memastikan secara langsung progres sejumlah kegiatan pembangunan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:05

Nunukan, Wakili Kaltara Raih Penghargaan Adipura

TANJUNG SELOR – Kabupaten Nunukan menjadi satu-satunya wakil Kaltara yang…

Selasa, 15 Januari 2019 13:04

KP2KP Jadi KPP Mikro

TANJUNG SELOR – Sebagai ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor…

Selasa, 15 Januari 2019 13:03

Gubernur Minta Kinerja 2019 Lebih Baik

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie…

Senin, 14 Januari 2019 12:55

Tujuh Sekolah Raih Adiwiyata

TANJUNG SELOR – Tujuh sekolah di Kaltara meraih penghargaan nasional…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*