MANAGED BY:
SENIN
18 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Kamis, 20 Desember 2018 11:03
Bawaslu Wanti-Wanti Dosen Nyaleg
CEGAH PELANGGARAN: Penyelenggara pemilu di Kaltara menandatangani komitmen partisipasif pemilu, Rabu (19/12).

PROKAL.CO, TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara mewanti-wanti adanya calon anggota legislatif (caleg) yang melakukan sosialisasi pada fasilitas pendidikan seperti kampus. Terlebih lagi apabila caleg tersebut memanfaatkan statusnya sebagai dosen di kampusnya. 

Pasalnya, data yang diperoleh Bawaslu Kaltara, ada sejumlah dosen yang bertugas di sejumlah universitas di Kaltara yang ikut mencalonkan diri pada pemilu tahun depan. Di antaranya, ada yang berdomisili di Tarakan.

“Ada beberapa sih yang kita tahu. Yang jelas, tadi ada satu dari STIE Bulungan Tarakan. Informasi ada juga yang dari (Univeristas) Borneo. Cuma kan biasanya kalau Borneo karena negeri itu kan harus mundur,” ujar Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati, Rabu (19/20).

Ia menjelaskan, pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah melarang sarana pemerintah, pendidikan dan tempat ibadah untuk dijadikan tempat berkampanye.

Kampus dinilai sebagai salah satu sarana pendidikan yang dimaksud dalam regulasi tersebut. Sanksinya pun sudah tegas, yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta sesuai Pasal 531 UU 7/2017 bila terbukti melanggar.

“Dalam konteks ada peserta pemilu calon anggota legislatif yang dosen, tentu kami mengimbau bahwa silakan lakukan kampanye, proses menjual diri dalam tanda kutip menyampaikan visi misi dan program, tapi tidak di lingkungan kampus, tidak di lingkungan pendidikan, tidak di lingkungan yang dilarang,” ujarnya.

Ia menegaskan, kampus dari dulu sampai sekarang merupakan daerah bersih dari praktik politik praktis. Sehingga, apabila ada dosen yang juga peserta pemilu melakukan kampanye, tidak diperbolehkan.

“Jangan berkampanye di lingkungan pendidikan, di sarana pemerintah dan di sarana ibadah. Menempel stiker kecil saja itu sudah masuk kategori (pelanggaran) dan itu tidak boleh,” tegasnya.  

Peran mahasiswa diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengawasi adanya sosialisasi yang dilakukan caleg di kampus. Peran mahasiswa pun, kata dia, dijamin dalam Pasal 448 UU 7/2017 yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

Mahasiswa sebagai salah satu unsur masyarakat, lanjutnya, harus tahu apa yang boleh dilakukan peserta pemilu maupun yang dilarang. Dengan demikian, ada rasa keinginan untuk melaporkan jika melihat pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka.

“Kami mengimbau kepada semua jajaran (civitas akademika), terutama teman-teman mahasiswa silakan kawal kampusnya supaya bersih dari ajang berpolitik praktis,” ujarnya. (mrs/fen)


BACA JUGA

Minggu, 22 November 2015 19:15

Perang Proksi Ancaman Warga Kaltara

<p style="text-align: justify;"><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash;…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*