MANAGED BY:
JUMAT
26 APRIL
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Kamis, 20 Desember 2018 11:07
Bayi Wajib Didaftarkan
Wahyudi Wira Sirait

PROKAL.CO, MASYARAKAT Kalimantan Utara perlu mengetahui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, regulasi tersebut tidak hanya mengatur tentang kebijakan baru mengenai denda bagi peserta JKN–KIS yang menunggak, tapi juga menyangkut kepesertaan bayi baru lahir.  

Perpres tersebut mengamanahkan mulai 18 Desember, bayi yang baru lahir dari peserta jaminan kesehatan, wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. 

"Kalau tidak didaftarkan bagaimana? Akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala PBJS Kesehatan Tarakan Wahyudi Putra Pujianto, Selasa (19/12). 

Selain didaftarkan, lanjut Wahyudi, iurannya juga langsung dibayarkan hingga paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Jika hal itu dipatuhi, si bayi langsung mendapatkan manfaat jaminan kesehatan dari kepesertaannya.  

"Jaminan kesehatannya itu diberlakukan sejak si peserta dilahirkan, tapi tentu untuk mendapatkan pelayanan atau jaminan dia harus didaftarkan dan dibayarkan iurannya," terang Wahyudi.  

Bagi bayi yang lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah pusat maupun daerah, secara otomatis menjadi peserta PBI.  

Adapun bayi yang lahir bukan dari peserta JKN-PBI, diwajibkan tetap melapor ke kantor BPJS Kesehatan untuk didaftarkan. Namun, manfaat jaminan kesehatannya baru bisa dimulai 14 hari setelah didaftarkan. 

"Kami mendorong, mengimbau fasilitas kesehatan (faskes) agar memberikan informasi, serta mendorong peserta yang mungkin kedapatan melahirkan di faskes tersebut atau lagi ada rencana melahirkan, dia kontrol ketika masih dalam kandungan untuk segera mendaftarkan bayinya kita sudah lahir," ujarnya.

Sementara itu, mulai 18 Desember, BPJS Kesehatan juga telah menerapkan ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN–KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan. Apalagi, bila menunggak lebih dari 1 bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika sudah membayar iuran bulan tertunggak. Paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

Jika sebelumnya hanya dihitung maksimal 12 bulan, sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan. Ilustrasinya, kata Wahyudi, peserta yang pada saat perpres berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan, dan seterusnya pada bulan berikutnya sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan.

Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur tentang waktu keterlambatan pembayaran iuran setiap bulannya yang juga berlaku sejak 18 Desember. "Kalau dulu itu Januari bayar, Februari menunggak dan tidak bayar sampai tanggal 10 Maret, tanggal 11-nya akan dihentikan sementara atau non aktif. Nah, yang sekarang Januari bayar, Februari belum bayar sampai dengan akhir bulan Februari, otomatis di tanggal satu bulan berikutnya akan dihentikan sementara," jelasnya. (mrs/fen)


BACA JUGA

Jumat, 26 April 2019 15:07

Coblosan Ulang Sepi Pemilih

TARAKAN – Pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan…

Kamis, 25 April 2019 12:43

Belum Berani Klaim Kursi

TARAKAN – Proses rekapitulasi suara yang masih berlangsung di tingkat…

Senin, 22 April 2019 14:25

Berebut Palu Ketua DPRD

TARAKAN – Tahapan rekapitulasi suara tingkat kecamatan memang masih berlangsung…

Minggu, 21 April 2019 13:43

Dua Siswa Diseruduk Mobil Guru

TARAKAN – Suara benturan keras dari halaman sekolah, membuat guru…

Jumat, 19 April 2019 15:08

Seleksi Sekkot Belum Disetujui Mendagri

TARAKAN – Seleksi penerimaan sekretaris Kota Tarakan definitif masih belum…

Jumat, 19 April 2019 14:59

Potensi Pencoblosan Ulang di Dua TPS

TARAKAN – Proses pencoblosan pemilu 2019 di dua tempat pemungutan…

Rabu, 17 April 2019 14:28

Pelayanan SIM Diliburkan

TARAKAN — Pelayanan pembuatan SIM akan diliburkan untuk sementara waktu,…

Selasa, 16 April 2019 12:04

Kaltara Masuk Garis Merah IKP

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara mendapatkan data…

Jumat, 12 April 2019 14:20

Pengamanan Pemilu Diperkuat

TARAKAN – Pengamanan pemilu serentak tahun ini, juga akan dibantu…

Kamis, 11 April 2019 14:52

Ini Loh Kendala Pariwisata Kaltara

TARAKAN – Minimnya pembangunan infrastruktur menuju ke obyek wisata yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*