MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Kamis, 27 Desember 2018 14:38
Dianggap Tak Penuhi Unsur, Proses Dugaan Politik Uang Dihentikan
KONFERENSI PERS: Komisioner Bawaslu Tarakan menjelaskan kepada awak media terkait hasil kajian dugaan politik uang, Rabu (26/12).

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memutuskan tidak melanjutkan proses temuan dugaan pelanggaran politik uang yang ditangani Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan.

Keputusan diambil setelah melalui perdebatan panjang di Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan selama beberapa hari. Dugaan politik uang dianggap tidak cukup unsur pelanggaran.

Menurut koordinator Sentra Gakkumdu, Zulfauzi Hasly, kasus tersebut awalnya memenui syarat materiil dan formil sesuai Pasal 523 dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dibahas lebih lanjut di Sentra Gakkumdu.

“Di pembahasan antara Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisiandan, kejaksaan telah memutuskan bahwa dugaan pelanggaran itu memenuhi syarat materiil dan formil yang telah ditentukan dugaan pasal,” ujar Zulfauzi yang juga Ketua Divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Tarakan, Rabu (26/12).

Namun, setelah melalui kajian Bawaslu Tarakan maupun penyelidikan kepolisian dalam tahap pembahasan selanjutnya, tidak memenuhi unsur pelanggaran politik uang. 

“Tentu ada perbedaan pendapat. Itu hal biasa. Tapi akhirnya disepakati bahwa dugaan itu dihentikan. Kenapa? Karena tidak memenuhi semua unsur. Karena di dalam ketentuan pidana itu unsurnya harus kumulatif, harus terpenuhi semua,” jelasnya pada konferensi pers di Sekretariat Bawaslu Tarakan.

Unsur tidak terpenuhi yang dimaksud Zulfauzi yaitu pelaku bukan berstatus subjek yang dimaksud dalam Pasal 523 UU 7/2017. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada tiga jenis waktu yang membedakan subjeknya. Jadi, ada waktu kampanye Pasal 523 menyebutkan pada waktu pelaksanaan kampanye hanya yang bisa dijerat pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Tarakan Sulaiman menambahkan, pihaknya sangat hati-hati dalam memutuskan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak. Karena itu, meskipun sudah melalui pembahasan yang alot, terdapat unsur yang tidak memenuhi pelanggaran politik uang. 

“Jadi, orang yang kita duga melanggar tidak terpenuhi unsur sebagai pelaksana kampanye. Di dalam hukum pidana, tidak boleh lantas kemudian kita menghukum orang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Artinya, satu saja unsur yang tidak terpenuhi, maka semua unsur terabaikan. Meskipun nyata-nyata, misalnya, dia memberikan atau menjanjikan uang,” jelasnya.

Menurut Sulaiman, kasus dugaan politik uang yang ditangani pihaknya ini terbilang rumit. Karena yang dipromosikan pelaku adalah calon anggota legislatif dari partai lain. Sedangkan pelaku juga dari partai lain.

“Seandainya dia melakukan kampanye untuk partainya sendiri, maka sudah tidak ada pembahasan. Selesai. Pasti kami lanjutkan ke kepolisian,” ujar Sulaiman. 

“Karena kasusnya ini rumit, yang melaksanakan oknum partai lain, terus yang dia promosikan juga partai lain. Makanya ini kan terjadi perdebatan keras di Sentra Gakkumdu, yang kemudian memunculkan kesimpulan bahwa kasus ini dihentikan, karena tidak memenuhi unsur,” sambungnya. (mrs/fen) 


BACA JUGA

Minggu, 22 November 2015 19:15

Perang Proksi Ancaman Warga Kaltara

<p style="text-align: justify;"><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash;…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*