MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 09 Januari 2019 13:37
Pengetap ‘Sikat’ Solar Nelayan

Dewan Dukung Pembentukan Tim Pengawas

HEARING: Perwakilan nelayan menumpahkan unek-uneknya kepada anggota DPRD Tarakan, Selasa (8/1).

PROKAL.CO, TARAKAN – Perwakilan nelayan kembali mengadukan persoalan cepatnya bahan bakar jenis solar habis di APMS. Mereka menyampaikan ke DPRD Tarakan, Selasa (8/1).

Dari pertemuan tersebut, perwakilan nelayan meminta dilakukannya pengawasan ketat dari pihak terkait, karena menduga banyak pengetap yang memanfaatkan bahan bakar untuk nelayan.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena dimusuhi pengetap. Kuncinya adalah aparat harus bertugas di situ, aparat harus ada di APMS kalau mau aman. Setiap hari,” ujar salah seorang perwakilan nelayan, Armin.

Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng, juga tidak memungkiri dugaan banyaknya pengetap yang memanfaatkan BBM bersubsidi. Bahkan, ia mengaku melihat langsung.

Karena itu, Salman mendukung dilakukannya pengawasan ketat terhadap pendistribusian BBM bersubsidi dengan mengusulkan dibentuknya tim pengasawan. Ini dimaksudkan untuk mengawasi tata kelola pendistribusian BBM bersubsidi sesuai aturan yang berlaku. Salman setuju ada tindakan hukum bagi pengetap.

“Pengetap ini harus ditindak, karena melanggar aturan,” tegasnya.

“Jangan berlarut-larut. Kasihan masyarakat nelayan yang ingin melaut,” sambung Salman.

Adapun upaya tindakan penegakan hukum di lapangan, Salman menyerahkan kepada aparat kepolisian. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolres Tarakan.

Salman juga mengimbau masyarakat agar berani melaporkan apabila ada pengetap yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena menurut Salman, nelayan sebenarnya mengetahui ada pengetap. Yang menjadi persoalan mereka enggan melaporkan.

Sementara itu, Salman juga menyetujui dibuat payung hukum berupa peraturan daerah, terkait pendistribusian dan pengawasan BBM bersubsidi untuk menjamin tepat sasaran.

Di pihak pemerintah, Kepala Bidang Kelautan Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Tarakan Husna Ersant Dirgantara mengusulkan agar dalam pembentukan tim pengawasan melibatkan aparat kepolisian. Karena berdasarkan aturan, yang memiliki kewenangan mengawasi adalah polisi.

“Di Peraturan Menteri ESDM, kewenangan kita tidak ada. Kewenangan kita cuma mengeluarkan rekomendasi. Selanjutnya yang melakukan pengawasan dari aparat (kepolsiian). Makanya perlu ada rapat koordinasi nanti,” ujarnya.

Terlepas rencana pembentukan tim pengawasan, Ersan menegaskan pihaknya tidak sembarangan dalam mengeluarkan rekomendasi pengambilan kuota solar subsidi untuk nelayan. Untuk mendapatkannya, nelayan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Di antaranya, memiliki surat kapal yang dikeluarkan oleh KSOP Tarakan berupa PAS kecil. Selain itu, harus memiliki kartu nelayan.

Pihaknya juga memverifikasi langsung keberadaan kapal nelayan di lapangan. Karena dari pengalaman pihaknya, pernah menemukan nelayan yang sudah tidak punya kapal. Ataupun ada kapal, tapi tidak layak berlayar. Selain itu, ditemukan juga perbedaan kapasitas kapal.

“Kami cek ke lapangan. Mana kapalnya. Begitu juga dengan mesin, kami kroscek dengan dokumen yang ada. Betul enggak,” tegasnya.

Rekomendasi pengambilan kuota solar subsidi, lanjutnya, hanya berlaku tiga bulan dan diperpanjang lagi apabila habis masa berlakunya. Per 1 Januari 2019, pihaknya sudah memberlakukan pengawasan ketat untuk dengan melakukan verifikasi di lapangan. Hasilnya, ada 345 rekomendasi yang telah diterbitkan, dari hampir 1.000 nelayan yang menggunakan BBM jenis solar subsidi. (mrs/fen)


BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 11:54

Agen Perjalanan Terancam Gulung Tikar

TARAKAN – Sorotan terhadap maskapai tidak hanya menyangkut tarif tiket…

Selasa, 15 Januari 2019 11:49

Pemkot Belum Serahkan P3D

TANJUNG SELOR – Pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, sarana dan prasarana…

Senin, 14 Januari 2019 10:08

Polda Incar RSUD Mantri Raga

TARAKAN - Rawannya kasus penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Utara, menjadi…

Senin, 14 Januari 2019 09:54

Lima DOB Terus Perjuangkan

TANJUNG SELOR – Moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan pemerintah…

Minggu, 13 Januari 2019 12:11

Asusila karena Ekonomi dan Pendidikan

TANJUNG SELOR - Tindakan kriminal seperti perbuatan asusila, erat kaitannya…

Minggu, 13 Januari 2019 12:08

Wakil Kaltara Pun Terseret Kasus Prostitusi Online

TANJUNG SELOR – Berita mengejutkan muncul dari pengembangan penyidikan kasus…

Sabtu, 12 Januari 2019 10:51

Parpol Diberi Waktu hingga 31 Januari

TANJUNG SELOR – Laporan pertanggungjawaban (LPj) bantuan keuangan partai politik…

Jumat, 11 Januari 2019 11:13

Sepekan, Jaring 70 Pelanggar

TANJUNG SELOR – Sebanyak 70 pelanggar lalu lintas terjaring dalam…

Jumat, 11 Januari 2019 11:11

Pengawas SPBU Diperiksa Polisi

TANJUNG SELOR – Keluhan salah seorang warga di media sosial…

Kamis, 10 Januari 2019 18:01

Tarakan ‘Diet’ Kantong Plastik

TARAKAN – Diet penggunaan kantong plastik terus diseriusi Pemkot Tarakan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*