MANAGED BY:
JUMAT
18 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Jumat, 11 Januari 2019 11:22
Palsukan Surat Rekomendasi untuk Dapatkan BBM, Polres Bakal Telusuri
Ilustrasi

PROKAL.CO, class="p1">TARAKAN – Fakta terbaru terungkap pada pertemuan yang digelar Polres Tarakan dengan pengelola agen premium dan minyak solar (APMS), Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disdagkop-UMKM) Tarakan, serta Pertamina membahas persoalan BBM bersubsidi khusus nelayan, Kamis (10/1).

Yakni, terkait adanya oknum warga yang mengaku sebagai nelayan memalsukan surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi.

“Mereka ngakunya nelayan, ternyata bukan nelayan. Saya sudah ngecek langsung ke lapangan. Saya sudah ngelihat, dan saya ketemu dengan orang-orang ternyata mereka pengetap,” ungkap pengawas APMS Bengal Jaya, Dewi Santa pada pertemuan tersebut.

Dia juga mengaku pernah melaporkan ke kepolisian terkait adanya pemalsuan surat rekomendasi itu. Menurutnya, dalam melayani nelayan, pihaknya selalu berdasarkan rekomendasi Pemkot Tarakan untuk membeli BBM bersubsidi. Jika tidak memiliki surat rekomendasi, pihaknya tidak melayani. Rekomendasi pun, kata dia, harus yang diterbitkan pada bulan dan tahun yang sama saat membeli bahan bakar. Jika lewat, pihaknya tidak memberikan.

Dia menyebutkan, rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Tarakan. Dalam rekomendasi itu ada nama nelayan, kapasitas kapal dan jatah lokasi. Menurutnya, penyaluran solar subsidi bervariasi. Tergantung rekomendasi yang diberikan. Ada yang 80 liter per bulan, ada juga yang sampai 200 liter per bulan. Kalau sudah dapat jatah tersebut, pihaknya tidak akan memberikan lagi di bulan yang sama.

“Kami enggak bisa sembarang kasih keluar minyak, karena kami juga diperiksa dari BPH Migas. Nanti di akhir tahun kami diperiksa,” ujarnya.

Disebutkan, dalam sehari ada 20–30 nelayan yang membeli solar subsidi di APMS Bengal Jaya, dengan jatah yang dibatasi. Pihaknya setiap bulan mendapatkan jatah 65 kiloliter. Namun, jumlah itu dinilainya masih kurang. “Kami sebenarnya sudah mengajukan (penambahan), tapi belum dapat jatah. Karena terbatas kan solarnya,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyawan melalui Kabag Ops AKP Argo Budi Sarwono, berjanji akan mengawasi. “Kami awasi dari hulu sampai dengan hilir agar tepat guna dan tepat sasaran. Subjek fokus kami adalah jeritan para nelayan yang kesulitan mendapatkan (solar subsidi, Red) untuk pergi melaut,” ujarnya.

Terhadap adanya dugaan pengetap, Argo menegaskan, akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Tidak hanya pengetap, pihaknya juga akan mendalami dugaan adanya oknum yang memalsukan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Tarakan. 

“Kami akan mengupayakan polemik ini jangan berkepanjangan, kemudian bisa berdampak pada kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kelautan Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Tarakan Husna Ersant Dirgantara, telah menegaskan bahwa pihaknya tidak sembarang dalam mengeluarkan rekomendasi pengambilan solar subsidi untuk nelayan. 

Untuk mendapatkan surat rekomendasi, kata dia, nelayan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Di antaranya, memiliki surat kapal yang dikeluarkan oleh KSOP Tarakan berupa PAS kecil. Selain itu, harus memiliki kartu nelayan. Pihaknya juga memverifikasi langsung keberadaan kapal nelayan di lapangan. Karena pengalaman mendapatkan ada ditemukan nelayan yang sudah tidak punya kapal, ataupun ada kapal tapi tidak layak berlayar. Selain itu, ditemukan juga perbedaan kapasitas kapal.

Rekomendasi pengambilan kuota solar subsidi, kata Husna, hanya berlaku tiga bulan dan diperpanjang lagi apabila habis masa berlakunya. Per 1 Januari 2019, pihaknya sudah memberlakukan pengawasan ketat dengan melakukan verifikasi di lapangan. Hasilnya, ada 345 rekomendasi yang telah diterbitkan, dari hampir 1.000 nelayan yang menggunakan BBM solar subsidi. (mrs/fen)


BACA JUGA

Kamis, 17 Januari 2019 13:30

Wali Kota Tarakan Target Februari

TARAKAN – Peraturan wali kota Tarakan terkait pengurangan penggunaan kantong…

Rabu, 16 Januari 2019 10:44

Tiga Calon DPD Lolos dari Sanksi

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan memutuskan untuk…

Rabu, 16 Januari 2019 10:37

Parpol Ditagih LPj Bankeu

TARAKAN – Waktu bagi partai politik (Parpol) penerima bantuan keuangan…

Rabu, 16 Januari 2019 10:24

5 Tahun Gagal Persembahkan Adipura, Sofian Tak Merasa Kecewa

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan di bawah kepempimpinan Sofian Raga…

Selasa, 15 Januari 2019 12:57

Waspada, Pelaku Pencurian Berkeliaran

TARAKAN – Polres Tarakan berhasil mengungkap 5 kasus pencurian yang…

Senin, 14 Januari 2019 11:44

Pos Laut Terpadu Tak Masuk Prioritas

TARAKAN – Harapan Pemkot Tarakan mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk…

Senin, 14 Januari 2019 11:43

Nasib Tiga Calon DPD Ditentukan Pekan Ini

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan segera mengambil…

Sabtu, 12 Januari 2019 10:58

Pengalihan Panti Sosial Belum Jelas

TARAKAN – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,…

Sabtu, 12 Januari 2019 10:53

Alokasi untuk Pemberdayaan Dibatasi

TARAKAN – Setelah mendapatkan kepastian penyaluran dana kelurahan dari pemerintah…

Jumat, 11 Januari 2019 11:22

Palsukan Surat Rekomendasi untuk Dapatkan BBM, Polres Bakal Telusuri

TARAKAN – Fakta terbaru terungkap pada pertemuan yang digelar Polres…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*