MANAGED BY:
SELASA
23 APRIL
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 11 Januari 2019 11:28
Maturitas SPIP Kaltara Level 3
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, class="p1">JAKARTA - Setelah sebelumnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kaltara yang mencapai level 3 (integrited) untuk ukuran penilaian (1-5). Kini, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemprov Kaltara juga mencapai level 3 (terdefinisi).

Pencapaian ini diperoleh Pemprov Kaltara lebih awal dari target Presiden Joko Widodo yang menginginkan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia bisa mencapai di 2019.  

“Sesuai laporan dari Inspektorat Provinsi, SPIP Pemerintah Provinsi Kaltara sudah mencapai level 3 sejak November 2018. Jadi lebih awal dari target Presiden agar capaian SPIP level 3 pada 2019 ini,” ujar Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (10/1).

Kaltara, kata Gubernur, merupakan provinsi ke-18 dari 34 provinsi se-Indonesia yang sudah mencapai level 3. “Ini sebuah capaian yang luar biasa. Di usia Kaltara yang baru lima tahun lebih, sudah bisa level 3. Masih ada belasan provinsi yang belum bisa mencapai level 3. Bahkan, termasuk di kementerian dan lembaga,” kata Irianto. 

Dari ukuran level 1-5, disebutkan, belum ada pemerintah daerah yang mencapai 4. Di kementerian baru ada satu, yaitu Kementerian Keuangan RI.

Dikatakan, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraansistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tingkat maturitas penyelenggaraan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai level 3 (terdefinisi) dari skala 1-5 pada 2019. Atas capaian ini, Gubernur memberikan apresiasi atas kinerja Inspektorat Kaltara melalui para APIP-nya yang telah melakukan berbagai aksi percepatan penerapan sistem pengendalian intern pada kegiatan utama di seluruh unit kerja lingkup Pemprov Kaltara. 

“Ini juga merupakan hasil dari kerja yang baik dari OPD di lingkup Pemprov Kaltara,” ujar Irianto.

Gubernur mengungkapkan, penilaian APIP maupun SPIP dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan dasar hukum penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP adalah PP No. 60/2008, dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, lanjutnya, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. “Penilaian maturity level SPIP difokuskan pada 25 sub unsur SPIP, masing-masing sub unsur mempunyai 5 indikator. Sehingga terdapat 125 buah parameter maturity level SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum),” jelasnya.

Capaian perkembangan maturitas itu, menurutnya, juga telah masuk ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah Indonesia menginginkan 85 persen pemerintah daerah mencapai level kapabilitas APIP level III serta 1 persen lainnya level I.

“SPIP itu tujuan utamanya adalah mencegah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jadi tak hanya korupsi, kolusi dan nepotisme juga penting menjadi perhatian. Terlebih, dalam penerimaan pegawai negeri maupun tenaga kontrak yang rawan praktik kolusi dan nepotisme,” ungkap Gubernur.

Secara prestise, capaian maturitas SPIP pada level tertinggi, pastinya akan berpengaruh pada pemberian opini terbaik pula dari lembaga pemeriksa keuangan negara. “Secara keseluruhan, SPIP ini bermuara pada upaya membangun good governance,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, ada 3 hal penting yang patut menjadi perhatian aparatur pengawasan juga aparatur pemerintahan lainnya, berkaitan dengan SPIP. Yakni, mengenai operasional kegiatan yang harus berjalan pada koridor perundangan. Lalu, pelaporan harus detail dan memenuhi peraturan yang berlaku. Dan, ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku.(humas)


BACA JUGA

Selasa, 23 April 2019 14:16

HUT Jadi Momen Introspeksi dan Evaluasi

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr H Irianto Lambrie bertindak sebagai…

Selasa, 23 April 2019 14:14

Kaltara Jadi Fokus Perhatian Pusat

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menerima…

Selasa, 23 April 2019 14:12

DPMPTSP Kaltara Replikasi Aplikasi Simpatik

TANJUNG SELOR – Peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan menjadi…

Senin, 22 April 2019 14:36

Gubernur Ajak Jaga Keharmonisan Kaltara

TANJUNG SELOR – Lima hari sudah berlalu. Namun, suasana Pemilu…

Senin, 22 April 2019 14:35

Program Dokter Terbang Layani 1.655 Pasien

TANJUNG SELOR – Program pelayanan dokter terbang pada tahun ini…

Senin, 22 April 2019 14:34

Program Harus Berdampak ke Masyarakat

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr H Irianto Lambrie menginginkan agar…

Senin, 22 April 2019 14:32

SEBENTAR LAGI TEREALISASI..!! PLTA Kayan dan KIPI Masuk MoU

TANJUNG SELOR – Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia…

Jumat, 19 April 2019 15:57

Partisipasi Pemilih Pilpres Capai 80 Persen

TANJUNG SELOR – Berdasarkan tinjauan di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat…

Jumat, 19 April 2019 15:20

Rp 12,7 M untuk Jalan Pendukung KIPI

TANJUNG SELOR – Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk percepatan…

Jumat, 19 April 2019 15:16

HUT Kaltara Digelar Sederhana

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*