MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 11 Januari 2019 11:28
Maturitas SPIP Kaltara Level 3
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, class="p1">JAKARTA - Setelah sebelumnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kaltara yang mencapai level 3 (integrited) untuk ukuran penilaian (1-5). Kini, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemprov Kaltara juga mencapai level 3 (terdefinisi).

Pencapaian ini diperoleh Pemprov Kaltara lebih awal dari target Presiden Joko Widodo yang menginginkan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia bisa mencapai di 2019.  

“Sesuai laporan dari Inspektorat Provinsi, SPIP Pemerintah Provinsi Kaltara sudah mencapai level 3 sejak November 2018. Jadi lebih awal dari target Presiden agar capaian SPIP level 3 pada 2019 ini,” ujar Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (10/1).

Kaltara, kata Gubernur, merupakan provinsi ke-18 dari 34 provinsi se-Indonesia yang sudah mencapai level 3. “Ini sebuah capaian yang luar biasa. Di usia Kaltara yang baru lima tahun lebih, sudah bisa level 3. Masih ada belasan provinsi yang belum bisa mencapai level 3. Bahkan, termasuk di kementerian dan lembaga,” kata Irianto. 

Dari ukuran level 1-5, disebutkan, belum ada pemerintah daerah yang mencapai 4. Di kementerian baru ada satu, yaitu Kementerian Keuangan RI.

Dikatakan, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraansistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tingkat maturitas penyelenggaraan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai level 3 (terdefinisi) dari skala 1-5 pada 2019. Atas capaian ini, Gubernur memberikan apresiasi atas kinerja Inspektorat Kaltara melalui para APIP-nya yang telah melakukan berbagai aksi percepatan penerapan sistem pengendalian intern pada kegiatan utama di seluruh unit kerja lingkup Pemprov Kaltara. 

“Ini juga merupakan hasil dari kerja yang baik dari OPD di lingkup Pemprov Kaltara,” ujar Irianto.

Gubernur mengungkapkan, penilaian APIP maupun SPIP dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan dasar hukum penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP adalah PP No. 60/2008, dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, lanjutnya, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. “Penilaian maturity level SPIP difokuskan pada 25 sub unsur SPIP, masing-masing sub unsur mempunyai 5 indikator. Sehingga terdapat 125 buah parameter maturity level SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum),” jelasnya.

Capaian perkembangan maturitas itu, menurutnya, juga telah masuk ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah Indonesia menginginkan 85 persen pemerintah daerah mencapai level kapabilitas APIP level III serta 1 persen lainnya level I.

“SPIP itu tujuan utamanya adalah mencegah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jadi tak hanya korupsi, kolusi dan nepotisme juga penting menjadi perhatian. Terlebih, dalam penerimaan pegawai negeri maupun tenaga kontrak yang rawan praktik kolusi dan nepotisme,” ungkap Gubernur.

Secara prestise, capaian maturitas SPIP pada level tertinggi, pastinya akan berpengaruh pada pemberian opini terbaik pula dari lembaga pemeriksa keuangan negara. “Secara keseluruhan, SPIP ini bermuara pada upaya membangun good governance,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, ada 3 hal penting yang patut menjadi perhatian aparatur pengawasan juga aparatur pemerintahan lainnya, berkaitan dengan SPIP. Yakni, mengenai operasional kegiatan yang harus berjalan pada koridor perundangan. Lalu, pelaporan harus detail dan memenuhi peraturan yang berlaku. Dan, ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku.(humas)


BACA JUGA

Rabu, 16 Januari 2019 11:07

Gubernur Resmikan RKB SMAN 1 Sebatik

SEBATIK – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meresmikan ruang…

Rabu, 16 Januari 2019 11:06

Disiplin Kerja Jadi Penekanan Gubernur

SEBATIK – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Sebatik, Nunukan, Gubernur…

Rabu, 16 Januari 2019 11:04

Pemberkasan CPNS Berakhir 21 Januari

TANJUNG SELOR – Sesuai jadwal, masa pemberkasan bagi para peserta…

Rabu, 16 Januari 2019 10:59

YESS..!! Program Dokter Terbang Ada di 14 Wilayah

TANJUNG SELOR – Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah tertinggal,…

Rabu, 16 Januari 2019 10:57

Beri Bantuan Rumah Ibadah hingga Pelaku UKM

SEBATIK – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memberikan bantuan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:08

Gubernur Sarankan Relokasi dan Hunian Pengganti

SEBATIK - Guna memastikan secara langsung progres sejumlah kegiatan pembangunan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:05

Nunukan, Wakili Kaltara Raih Penghargaan Adipura

TANJUNG SELOR – Kabupaten Nunukan menjadi satu-satunya wakil Kaltara yang…

Selasa, 15 Januari 2019 13:04

KP2KP Jadi KPP Mikro

TANJUNG SELOR – Sebagai ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor…

Selasa, 15 Januari 2019 13:03

Gubernur Minta Kinerja 2019 Lebih Baik

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie…

Senin, 14 Januari 2019 12:55

Tujuh Sekolah Raih Adiwiyata

TANJUNG SELOR – Tujuh sekolah di Kaltara meraih penghargaan nasional…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*