MANAGED BY:
SENIN
18 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 01 Februari 2019 11:02
Rekomendasi Dewan Belum Jalan

Soal Pembatasan Penjualan BBM di SPBU

SEGERA DIBATASI: Antrean kendaraan yang mengisi BBM di SPBU Gunung Lingkas, Tarakan, Kamis (31/1).

PROKAL.CO, TARAKAN – Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tidak hanya terjadi di ibu kota Kalimantan Utara. Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah SPBU di Tarakan, sejak beberapa pekan terakhir.

Persoalan tersebut sebenarnya sudah diupayakan penyelesaiannya oleh DPRD Tarakan saat menggelar hearing dengan Pertamina serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disdagkop dan UMKM), Selasa (22/1) lalu.

Ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari hasil hearing tersebut. Di antaranya, wakil rakyat merekomendasikan kepada Pemkot Tarakan untuk menerbitkan surat edaran dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU.

Surat edaran itu nantinya akan membatasi jumlah pengisian BBM, baik roda dua maupun roda empat. Surat edaran itu nantinya akan dititipkan di setiap SPBU agar menjadi pedoman dalam pendistribusian BBM.

Dikonfirmasi terkait tindak lanjut hasil hearing tersebut, Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain mengaku belum tahu perkembangannya.

“Hari ini (kemarin, red) rapat Bamus (badan Musyawarah), kami agendakan untuk memanggil pemerintah berkenaan dengan rekomendasi DPRD terkait pembatasan pembelian BBM di beberapa SPBU untuk mengurangi antrean. Mudah-mudahan kalau bisa hari Senin,” ujar Muddain ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/1).

Terkait pembatasan BBM, disepakati untuk kendaraan roda dua maksimal 5 liter per kendaraan, sementara roda empat dibatasi maksimal 30 liter.

Jumlah itu berdasarkan usulan Pertamina yang diwakili Sales Exekutif Ritel III PT Pertamina, Andi Reza Ramadhan. Ia berharap Pemerintah Tarakan cepat tanggap melihat kondisi yang terjadi. Sebab, persoalan ini merupakan persoalan rakyat yang menyangkut pelayanan. Solusi yang diharapkannya dari pemerintah adalah merumuskan suatu kebijakan.

Sehingga, lanjut Muddain, dengan kebijakan tersebut nantinya membuat sistem pelayanan menjadi lebih baik. Tidak tampak lagi antrean kendaraan yang panjang dan berjam-jam di SPBU, yang bisa berimbas pada kemacetan di jalan.

“Bahkan kalau subuh saya lihat di Gunung Lingkas, SPBU-nya belum buka, mobilnya sudah antre. Inikan pelayanan yang tidak baik yang diberikan kepada masyarakat kita. Sehingga pembatasan dan pengkajian secara teknis itu, tujuannya memperbaiki pelayanan,” harapnya.   

Selain akan memanggil kembali jajaran Pemkot Tarakan, DPRD juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU.

Dikonfirmasi, Wali Kota Tarakan Sofian Raga, mengaku urusan tersebut masih dibahas Disdagkop dan UMKM.  

“Sudah dibahas itu sama dinas terkait,” tutur Sofian Raga, ditemui awak media di sela meresmikan transfer depo di Kelurahan Mamburungan Timur, Kamis (31/1).

Namun, Kepala Disdagkop dan UMKM Tarakan, Tajuddin Tuwo, justru mengaku belum melakukan langkah apapun. Pihaknya masih bingung OPD mana yang sebenarnya ditugaskan membuat rekomendasi tersebut.

“Kemarin kan DPR katanya menyurat ke Bagian Ekonomi. Siapa yang membuat usulan itu ke wali kota, apakah Disdagkop atau Bagian Ekonomi,” katanya.

Tapi, Tajuddin tidak mau memperpanjang persoalan. Ia akan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Ekonomi untuk merumuskan regulasi seperti yang diharapkan semua pihak.

Menurut Tajuddin, pembatasan jumlah BBM untuk kendaraan sebenarnya bukan yang pertama dilakukan. Sebelumnya sudah pernah diterapkan, dengan sasaran mengurangi penyalahgunaan BBM jenis premium bersubsidi. Namun, kondisi yang dikeluhkan saat ini justru pada solar subsidi, menyusul dicabutnya subsidi premium.

Persoalan inilah yang sedang dicarikan solusinya. Menurut Tajuddin, Pertamina sudah menyetujui jika dilakukan pembatasan. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pembatasan BBM subsidi sebelumnya, pemerintah hanya memberikan pilihan bahwa setiap truk boleh mengisi sebanyak Rp 200 ribu, atau 30 liter.

Selain itu, yang perlu ditegaskan juga, menurut Tajuddin, terkait pembatasan mobil plat merah milik pemerintah yang mestinya tidak boleh menggunakan lagi solar subsidi. Hal itu perlu diakomodir dalam regulasi nanti. Terkecuali mobil pemerintah untuk pelayanan umum seperti ambulans, mobil pengangkut sampah dan mobil PMI.     

“Selain dari itu, itulah yang enggak boleh menggunakan solar bersubsidi, pakai BBM non subsidi. Solar kan ada non subsidi dijual di SPBU,” harapnya. (mrs/udi)


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 11:49

Bawaslu ‘Sapu’ APK Liar

TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bulungan dan…

Minggu, 17 Februari 2019 14:20

Penyuluh Pertanian Tak Sebanding Jumlah Desa

TANJUNG SELOR – Pertanian dalam arti luas merupakan salah satu…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:01

Kebutuhan Listrik Kaltara Akan Ditambah

TANJUNG SELOR – Ignasius Jonan kembali menginjakkan kakinya di Kalimantan…

Sabtu, 16 Februari 2019 12:21

Kompor Meledak, Diduga Penyebab Kebakaran

TARAKAN - Kepolisian Resor Tarakan telah melakukan olah tempat kejadian…

Sabtu, 16 Februari 2019 12:19

Sekali Jalan, Ratusan Liter Diselewengkan

TANJUNG SELOR – Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus)…

Jumat, 15 Februari 2019 11:30

Mulai Realisasikan Janji Politik

TARAKAN – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih…

Jumat, 15 Februari 2019 11:14

7 Bangunan Jadi Arang

TARAKAN – Kebakaran kembali membuat panik warga RT 36, Kelurahan…

Kamis, 14 Februari 2019 13:38

He Belum Tereliminasi, Pencoretan DCT Menunggu Inkrah

TANJUNG SELOR – Status tersangka yang kini disandang He, calon…

Kamis, 14 Februari 2019 13:37

Kirim Data DPO ke Malaysia

TANJUNG SELOR – Polres Nunukan terus mengembangkan hasil penangkapan sabu-sabu…

Kamis, 14 Februari 2019 13:34

Pesta Sabu Gagal, Tiga Nelayan di Tarakan Jadi Calon Penghuni Lapas

TARAKAN – Tiga orang nelayan yang menjadi budak narkoba, dibekuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*