MANAGED BY:
SENIN
18 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 01 Februari 2019 11:03
Tak Digunakan, Kok Tagihan Membengkak..??

Pelanggan Jargas Kaget Dianggap Menunggak

Bramantya Pradhana Saputra

PROKAL.CO, TARAKAN - Meskipun program jaringan gas (jargas) sudah mengalir ke rumah-rumah masyarakat Tarakan sejak beberapa tahun lalu, tapi masih ada warga yang mengeluhkan terkait pembayaran tarifnya.

Keluhan tersebut dituangkan dalam unggahan di grup Facebook oleh pemilik akun Laila Laila. Pemilik akun tersebut mempertanyakan persoalan tarif penggunaan jargas. Pasalnya dirinya mengaku belum menggunakannya, namun telah mendapat tagihan pembayaran.

“Sekadar bertanya, siapa tahu aja ada warga Tarakan yang mengalami hal yang sama dengan saya. Kurang lebih setahun lalu saya bangun rumah, kebetulan ada pemasangan gas gratis, jadi saya ikut pasang. Selama setahun ini sama sekali saya belum gunakan, karena rumah saya belum kelar. Sampai tadi pagi begitu saya pergi ke kantor PGN, untuk mengaktifkan gas karena saya mau pakai, tapi herannya kok tiba-tiba sudah ada tagihan sebanyak ini. Katanya biaya beban dan tunggakan. Loh kok bisa,” tulis akun Laila Laila yang diunggah pada Rabu (30/1).

“Padahal saya kan belum pakai sama sekali. Kalaupun itu peraturan, kenapa dari awal pemasangan tidak ada pemberitahuan sebelumnya jika sudah terpasang wajib bayar. Kalau seperti ini gimana ceritanya jika ada yang bertahun-tahun enggak tahu, apa enggak tambah banyak tunggakan. Paling tidak kan ada surat tagihan per bulannya, jadi kita tahu,” sambungnya. Curhatannya di media sosial tersebut, telah mendapat sebanyak 161 komentar hingga pukul 20.20 Wita, Kamis (31/1).

Dikonfirmasi hal itu, Area Koordinator PT PGN Cabang Tarakan Bramantya Pradhana Saputra, menyebut hal tersebut memang sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan beban itu berlaku bagi pelanggan rumah-rumah pribadi. Namun tidak berlaku bagi perumahan dinas seperti perumahan TNI/Polri maupun rumah susun sewa sederhana (rusunawa).

Kebijakan ini muncul sebagai imbas dari penggunaan dana APBN untuk membiayai proyek pembangunannya. Dana miliaran rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memaksimalkan sambungan yang terpasang.

Menurut Bram –sapaan akrabnya– saat survei sebelum dilakukan pemasangan, petugas survei sebenarnya sudah menyampaikan kepada calon pelanggan akan adanya beban minimum yang harus ditanggung calon pelanggan, sebesar 4 meter kubik setiap bulannya, atau Rp 17.672. Atas dasar itulah timbul tagihan meskipun tidak memakai jargas.        

“Anda pakai tidak pakai, tetap akan timbul tagihan. Kecuali dua tadi, rumah dinas TNI/Polri sama rusunawa,” ujar Bramantya Pradhana Saputra dikonfirmasi pada Kamis (31/1).

Ketentuan ini berlaku sejak pihaknya menerima serah terima pemanfaatan jargas dari kontraktor pelaksana. Lalu ditindaklanjuti dengan melakukan konversi gas ke rumah-rumah warga. Adapun rumah yang belum siap dikonversi dengan berbagai alasan, pihaknya melewati dan memberikan waktu sampai 6 bulan.

“Akhirnya kita tunggu sampai 6 bulan. Ketika selepas 6 bulan, mau tidak mau harus kami lakukan penagihan, karena jangan sampai 21 ribu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak termanfaatkan,” tuturnya.

Menurut Bram, sebenarnya bila pelanggan tertib membayar setiap bulan, beban Rp 17.672 dinilai tidak memberatkan. Namun yang terjadi justru menunggak berbulan-bulan. Sehingga nilai tagihannya memberatkan setelah diakumulasikan. Tarif beban tersebut juga sudah disetarakan dengan isi gas harga eceran tertinggi (HET) 3 kilogram. 

Bram membeberkan, sebenarnya banyak tunggakan pelanggan hingga berbulan-bulan. Meskipun tarifnya terbilang murah dibandingkan tarif pelayanan lainnya, namun pihaknya tetap dibuat pusing saat penagihan.

Karena itu, pihaknya juga terpaksa melakukan pemutusan sementara terhadap pelanggan yang menunggak paling lama dua bulan, sambil menunggu itikad baiknya untuk membayar.

Dalam dua tahun kemarin, pihaknya sudah mencabut 400 lebih sambungan dari total 24.336 pelanggan. “Kalau yang dua bulan itu sudah ada juklaknya (petunjuk pelaksana). Satu bulan disegel, dua bulan dicabut,” tuturnya. (mrs/udi)

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 11:51

Perhatikan Hak Warga Binaan, Urai Persoalan Persiapan Pemilu

Persoalan data pemilih di lembaga pemasyarakatan (Lapas), ikut menyita perhatian…

Senin, 18 Februari 2019 11:49

Bawaslu ‘Sapu’ APK Liar

TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bulungan dan…

Minggu, 17 Februari 2019 14:20

Penyuluh Pertanian Tak Sebanding Jumlah Desa

TANJUNG SELOR – Pertanian dalam arti luas merupakan salah satu…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:01

Kebutuhan Listrik Kaltara Akan Ditambah

TANJUNG SELOR – Ignasius Jonan kembali menginjakkan kakinya di Kalimantan…

Sabtu, 16 Februari 2019 12:21

Kompor Meledak, Diduga Penyebab Kebakaran

TARAKAN - Kepolisian Resor Tarakan telah melakukan olah tempat kejadian…

Sabtu, 16 Februari 2019 12:19

Sekali Jalan, Ratusan Liter Diselewengkan

TANJUNG SELOR – Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus)…

Jumat, 15 Februari 2019 11:30

Mulai Realisasikan Janji Politik

TARAKAN – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih…

Jumat, 15 Februari 2019 11:14

7 Bangunan Jadi Arang

TARAKAN – Kebakaran kembali membuat panik warga RT 36, Kelurahan…

Kamis, 14 Februari 2019 13:38

He Belum Tereliminasi, Pencoretan DCT Menunggu Inkrah

TANJUNG SELOR – Status tersangka yang kini disandang He, calon…

Kamis, 14 Februari 2019 13:37

Kirim Data DPO ke Malaysia

TANJUNG SELOR – Polres Nunukan terus mengembangkan hasil penangkapan sabu-sabu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*