MANAGED BY:
SENIN
18 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 01 Februari 2019 11:15
13.830 KPM Terima Bantuan PKH 2019

Gubernur Minta Penyaluran Bansos Penuhi 4T

KELUARGA HARAPAN: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat mengunjungi salah seorang warga penerima PKH di Kaltara, belum lama ini.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pada tahun ini, Program Keluarga Harapan (PKH) akan menyasar 13.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kaltara, dengan nilai total bantuan yang dialokasikan sebesar Rp 20.431.700.000. Nilai ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, pada 2018, jumlah KPM dari Kaltara untuk peserta PKH sebanyak 13.916 KK. Dengan total alokasi anggaran Rp 25.973.778.850.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai data Dinas Sosial (Dissos) Kaltara, kuota KPM penerima bantuan PKH 2019 terbanyak berada di Kabupaten Nunukan. Yakni, 5.808 KPM dengan alokasi bantuan Rp 8.889.425.000. Terbanyak kedua di Kota Tarakan, kemudian Bulungan dan paling sedikit di Kabupaten Tana Tidung (KTT), dengan hanya 606 PKM.

Gubernur berharap penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat, yang salah satunya melalui PKH di Kaltara, bisa tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat tempat atau 4T. Begitu kepada para penerima, diharapkan adalah yang benar-benar memang membutuhkan.

“Apalagi mulai sekarang penyaluran program bansos diawasi ketat. Termasuk dari kepolisian. Hal ini menyusul adanya MoU antara Kementerian Sosial dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya. Sekali lagi saya tekankan, jalankan program yang memberikan manfaat untuk masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, sesuai aturan yang ada,” ungkap Irianto.

Berkaitan dengan pencairan PKH tahun ini, Gubernur yang didampingi Kepala Dissos Kaltara Sugiono, menyampaikan akan dilakukan dalam 4 tahap, atau per triwulan. Untuk tahap I sudah dicairkan pada Januari tahun ini.

“Pencairannya melalui rekening bank tiap pemerintah daerah untuk kemudian disalurkan kepada KPM,” kata Sugiono menimpali.

Mengenai besaran bantuan per KPM, lanjutnya, sesuai dengan surat keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Nomor 02/SK/LJS/01/2019 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019, maka komponen bantuan itu terdiri dari bantuan tetap, bantuan komponen kesehatan, bantuan komponen pendidikan dan bantuan komponen kesejahteraan sosial.

Adapun bantuan tetap itu adalah bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarga peserta PKH. Ada 2 jenis bantuan yang diterima PKH, yakni bantuan tetap PKH reguler senilai Rp 550 ribu dan PKH akses Rp 1 juta. Lalu, bantuan komponen kesehatan, yakni bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0 hingga 6 tahun peserta PKH. Besarannya masing-masing Rp 2,4 juta.

Selanjutnya, bantuan komponen pendidikan yang merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bagi anak usia pendidikan wajib belajar 12 tahun. Besarannya, untuk anak usia SD Rp 900 ribu, SMP/sederajat Rp 1,5 juta, dan SMA/sederajat Rp 2 juta. Terakhir, bantuan komponen kesejahteraan sosial yang merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Masing-masing memiliki nilai indeks bantuan sebesar Rp 2,4 juta.

Sedianya, dari pengolahan data final closing untuk pembayaran bantuan PKH tahap I 2019 di Kaltara, jumlah total KPM yang diusulkan sebanyak 14.380. Ini terdiri dari 14.095 KPM eligible dan 285 KPM non eligible. Untuk KPM yang belum masuk di pencairan tahap I, masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemensos. Namun, sangat diharapkan dapat masuk pada pencairan PKH selanjutnya.

“Sebab, PKH ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan juga hal lainnya,” ujarnyaTiap tahapan pencairan akan dilakukan evaluasi. Ini dilakukan agar pencairan dan penyaluran bantuan PKH tepat sasaran. Dalam artian, apabila dalam 3 bulan masa pencairan selanjutnya, ada KPM yang tingkat kesejahteraannya membaik atau ada perubahan data penerima. Seperti ada anak yang sudah lulus SMA/sederajat, dan lainnya, maka besaran dana yang diterima pun diubah pada pencairan tahap selanjutnya. (humas)


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 13:21

14 Jenis Pelatihan UMKM Akan Digelar

TANJUNG SELOR – Dalam upaya meningkatkan kapasitas para pelaku usaha…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Gubernur Optimistis KIPI Terealisasi

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengaku…

Senin, 18 Februari 2019 13:18

Pemprov Diminta Lengkapi Data untuk Pelepasan HPL

TANJUNG SELOR – Sesuai janjinya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal…

Senin, 18 Februari 2019 13:17

PKN Siap Bangun PLTU untuk Penuhi Kebutuhan Listrik KIPI

Selain meninggalkan kesan yang baik, kunjungan kerja Menteri Energi dan…

Jumat, 15 Februari 2019 11:48

Bangun Sumur Bor di 20 Titik

TANJUNG SELOR – Sebanyak 20 titik sumur bor untuk memenuhi…

Jumat, 15 Februari 2019 11:47

Gubernur Minta Dukungan DPR RI

TARAKAN - Ada sejumlah permasalahan yang hingga saat ini terus…

Jumat, 15 Februari 2019 11:45

Forum Konsultasi Publik Beri Masukan untuk Perumusan RKPD

TANJUNG SELOR – Forum Konsultasi Publik seyogianya dapat menampung seluruh…

Kamis, 14 Februari 2019 14:29

6.600 Sertifikat Warga Transmigrasi Siap Dibagikan

TANJUNG SELOR –  Selain sertifikat lahan tambak bagi masyarakat di…

Kamis, 14 Februari 2019 14:27

Bahas Strategi Kendalikan Inflasi

TANJUNG SELOR – Agenda rutin untuk merespons persoalan yang terjadi…

Kamis, 14 Februari 2019 14:26

Gubernur Minta Gencarkan Sosialisasi

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Dr Irianto Lambrie meminta…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*