MANAGED BY:
SENIN
18 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Selasa, 12 Februari 2019 13:02
Pendaftaran Dibuka tapi Payung Hukum Belum Ada

Kaltara Siap Dibebankan Gaji PPPK

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pemerintah terkesan terburu-buru membuka pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur honorer K2.

Terbukti masih cukup banyak pemerintah daerah yang menolak membuka pendaftaran karena ketidaksiapan penganggaran.

Tidak hanya pemda, pemerintah pusat sendiri juga belum siap. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyiapkan infrastrukturnya dan diumumkan pada mulai 10 Februari pendaftaran sudah bisa dilakukan. Portal sscasn.bkn.go.id juga sudah bisa dibuka.

Anehnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang punya gawe malah belum siap. Payung hukum berupa PermenPAN-RB tentang pengadaan PPPK tahap satu belum ada.

"Maaf, PermenPAN-RB belum selesai. Ini lagi tahap finalisasi," kata Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Mudzakir yang dihubungi, Senin (11/2).

Dia membantah belum terbitnya PermenPAN-RB berkaitan dengan banyaknya daerah yang tidak membuka rekrutmen PPPK. Kendalanya lebih pada urusan internal.

"Enggak ada kaitan sama penolakan daerah. Ini masih ada yang perlu dikonsolidasikan akhir," ucapnya.

Dia meminta seluruh honorer K2 bersabar. PermenPAN-RB akan segera ditetapkan dalam waktu dekat sehingga pendaftaran bisa dimulai.

Sebelumnya, Karo Humas Badan BKN Mohammad Ridwan mengungkapkan, portal SSCASN (sistem seleksi calon aparatur sipil negara) memang sudah aktif. Namun, belum bisa menerima pendaftaran PPPK secara online.

"Web SSCASN sudah aktif per 10 Februari cuma memang belum bisa dipakai untuk daftar online," kata Ridwan.

Hal ini menurut Ridwan, karena PermenPAN-RB yang menjadi dasar hukum belum terbit. Kapan bisa daftar tergantung cepat lambatnya PermenPAN-RB keluar. Tidak mungkin buka pendaftaran kalau payung hukumnya belum terbit.

LEBIH BAIK DIBATALKAN

Sementara Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengatakan, belum terlambat bagi pemerintah untuk membatalkan seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khusus untuk honorer K2.

Dia menyebutkan bahwa kebijakan itu sejak awal sudah bermasalah, sehingga sulit diharapkan menjadi solusi untuk menuntaskan permasalahan honorer K2 secara permanen.

"Belum terlambat jika ingin membatalkan PPPK dan kembali ke jalan yang benar dengan merevisi UU ASN. Solusi bagi honorer K2 yang paling tepat adalah merevisi UU ASN," tegas Nizar kepada JPNN, Senin (11/2).

Politikus Gerindra itu juga menyoroti munculnya berbagai persoalan dalam proses seleksi PPPK. Dari belum siapnya payung hukum berupa Pertaruan Menteri PAN-RB, serta sistem pendaftaran online yang belum bisa digunakan.

Hal lainnya adalah adanya protes dari honorer K2 terutama para guru karena kuota mereka kalah jumlah dibandingkan dengan penyuluh pertanian dan guru yang berada di bawah Kemenag.

Berbagai masalah tersebut menurut legislator asal Madura ini, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak punya perencanaan matang sebelum memutuskan kebijakan itu.

"Keberadaan PPPK tidak terlepas dari model kerja pemerintah yang serba grusa-grusu. Konsep belum matang tapi sudah dipaksakan terjun di lapangan. Akhirnya amburadul sana sini," tandas politikus yang sejak awal konsisten mendorong honorer K2 diangkat sebagai CPNS.

KALTARA TAK MASALAH

Jika di tataran pemerintah pusat masih terjadi pro dan kontra, Pemprov Kaltara yang mendapat 8 kuota penerimaan PPPK untuk guru eks tenaga honorer K2, sudah sangat siap melaksanakannya.

Menurut Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, 8 kuota untuk eks guru honorer K2 tersebut tidak akan terpenuhi. Sebab satu guru yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dinilai tidak memenuhi syarat karena sudah berhenti mengajar.

Menurut Irianto, PPPK dengan PNS secara umum akan menerima hak dan kewajiban yang sama. Yang membedakan, PPPK tak mendapatkan hak pensiun. "Dalam pengangkatan jabatan pun mereka (PPPK) boleh. Kalau dulu tidak boleh, saat ini bisa diangkat menjadi kepala dinas," jelasnya, kemarin (10/2).

Gubernur juga tidak mempersoalkan ketentuan gaji PPPK yang dibebankan ke daerah, seperti yang menuai penolakan di banyak daerah. Menurutnya, sesuai pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dibebankan pada APBD. Pada ayat (3) pasal tersebut menyebutkan, gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di instansi daerah, tidak akan menjadi beban bagi kondisi keuangan Kaltara. "Insyaallah itu nanti (gaji PPPK) dari DAU (Dana Alokasi Umum)," ujarnya.

Menurutnya, persoalan di Kaltara tak seperti di provinsi lain. Berdasarkan ketersediaan APBD masih mencukupi untuk membiayai atau menggaji PPPK. Sehingga Kaltara tetap membuka pendaftaran bagi PPPK, khususnya formasi tenaga guru. (esy/fat/jpnn/uno/udi)


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 11:55

60 Mahasiswa Dicoret dari Daftar Beasiswa

TANJUNG SELOR – Verifikasi terhadap calon penerima beasiswa yang dilakukan…

Sabtu, 16 Februari 2019 12:23

Antrean Kendaraan Tiap Hari Mengular

TANJUNG SELOR – Pemerintah daerah maupun aparat kepolisian, sering menyoroti…

Jumat, 15 Februari 2019 11:44

Pajak Alat Berat Tak Maksimal

TANJUNG SELOR – Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terus dilakukan…

Jumat, 15 Februari 2019 11:42

P3K Tetap Gunakan Nilai Ambang Batas

TANJUNG SELOR - Penentu kelulusan bagi pendaftar pegawai pemerintah dengan…

Kamis, 14 Februari 2019 14:22

Kapolda Tak Akan Pandang Bulu

TANJUNG SELOR – Pemilihan umum presiden, DPD, DPR RI, DPRD…

Rabu, 13 Februari 2019 13:19

Peredaran Upal Belum Dianggap Meresahkan

TANJUNG SELOR – Peredaran uang palsu (upal) dengan modus berbelanja…

Rabu, 13 Februari 2019 13:17

Dorong Pelaksanaan UNBK Online 100 Persen

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara…

Rabu, 13 Februari 2019 13:15

KPU Tak Pasang Target

TANJUNG SELOR – Penyelesaian perakitan kotak suara pemilu serentak tahun…

Selasa, 12 Februari 2019 13:05

Akan Tindak Tegas Penyebar Hoaks

TANJUNG SELOR – Penyebaran berita bohong alias hoaks dan ujaran kebencian,…

Selasa, 12 Februari 2019 13:04

Cegah DBD, Koordinasi Lintas Sektor

TANJUNG SELOR – Angka kematian akibat demam berdarah dengue (DBD)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*