MANAGED BY:
SENIN
18 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Selasa, 12 Februari 2019 13:07
Kementerian ATR Turunkan Tim

Tinjau Lokasi KIPI di Mangkupadi dan Tanah Kuning

TINDAK LANJUT: Wagub Kaltara H Udin Hianggio didampingi Asisten II H Syaiful Herman dan Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menyambut kedatangan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki di Bandara Juwata Tarakan, Senin (11/2).

PROKAL.CO, TARAKAN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui sejumlah pejabatnya menyambangi Kalimantan Utara sejak kemarin (11/2) hingga hari ini. Salah satunya Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki.

 

Disebutkan Asisten II Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H Syaiful Herman, kedatangan pihak Kementerian ATR/BPN tersebut, dalam rangka kunjungan kerja ke rencana lokasi pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Lokasi yang dikunjungi kali ini, lokasi KIPI di wilayah Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

 

“Kedatangan pihak Kementerian ATR/BPN ini juga berkaitan dengan pertemuan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dengan Menteri ATR/BPN, beberapa waktu lalu di Jakarta. Sekaligus menindaklanjuti Surat Gubernur Kaltara Nomor 600/892/GUB tanggal 12 Juli 2018 perihal laporan dan perubahan peta delineasi KIPI Tanah Kuning dan Mangkupadi, serta surat Bupati Bulungan Nomor 050/Bapp-Litbang.05 tanggal 12 September 2018 perihal perubahan peta delineasi KIPI Tanah Kuning dan Mangkupadi,” beber H Syaiful yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara Risdianto.

 

Diketahui bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan lampu hijau atas usulan perubahan delineasi KIPI Kaltara. Untuk itu, salah satu tindak lanjutnya adalah melakukan survei lapangan, sebelum akhirnya Kementerian ATR/BPN menyetujui perubahan delineasi kawasan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum menetapkan perubahan delineasi kawasan yang diusulkan. Di antaranya, Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan langkah diskresi untuk menetapkan delineasi KIPI Kaltara.

 

“Diskresi dilakukan apabila revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bulungan belum terealisasi dalam waktu dekat. Namun, informasinya revisi RTRW Bulungan sudah dapat direalisasikan pada April mendatang,” tutur H Syaiful.

 

Guna mempercepat penetapan delineasi dan hal terkait lainnya, Kementerian ATR/BPN membawa serta perwakilan perusahaan yang akan mengelola KIPI Kaltara, termasuk perusahaan yang memiliki Hak Guna Lahan (HGL) di kawasan tersebut.

 

“Jadi, lokasinya akan dipastikan secara langsung di lapangan. Dengan begitu, maka langkah selanjutnya adalah pembahasan detail untuk mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil, termasuk kemungkinan adanya diskresi,” jelas H Syaiful.

 

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menyebutkan, alasan dilakukannya perubahan delineasi pada kawasan industri tersebut, bertujuan untuk mengurangi persentase lahan perusahaan yang telah memiliki HGU. Dengan kata lain, memudahkan pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan, serta menjadi pertimbangan pengembang apabila investor akan membangun pelabuhan.

 

“KIPI merupakan salah satu kawasan industri yang berada di Kaltara, yang telah mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dan diperbarui dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional,” kata Suheriyatna.

 

Usulan perubahan delineasi telah disampaikan kepada Menteri ATR/BPN Sofian Djalil pada awal November lalu di Hotel Borobudur, Jakarta. Permintaan delineasi juga bertujuan untuk mempercepat realisasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Seperti diketahui, dari luas lahan areal KIPI sebesar 25.311,14 hektare, luas areal HGU yang terdampak pada kawasan itu, sebesar 17.256,09 hektare.

 

“Apabila usulan ini disetujui, maka perubahan kawasan tersebut dapat segera pula dilampirkan ke dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltara,” jelas Suheriyatna.

 

Selain itu, sehubungan dengan status KIPI sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperkuat Perpres No. 56/2018 diharapkan kementerian terkait dapat pula mengalokasikan anggaran. Salah satunya, kementerian ATR/BPN yang diharapkan mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi lahan. (humas)


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 13:21

14 Jenis Pelatihan UMKM Akan Digelar

TANJUNG SELOR – Dalam upaya meningkatkan kapasitas para pelaku usaha…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Gubernur Optimistis KIPI Terealisasi

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengaku…

Senin, 18 Februari 2019 13:18

Pemprov Diminta Lengkapi Data untuk Pelepasan HPL

TANJUNG SELOR – Sesuai janjinya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal…

Senin, 18 Februari 2019 13:17

PKN Siap Bangun PLTU untuk Penuhi Kebutuhan Listrik KIPI

Selain meninggalkan kesan yang baik, kunjungan kerja Menteri Energi dan…

Jumat, 15 Februari 2019 11:48

Bangun Sumur Bor di 20 Titik

TANJUNG SELOR – Sebanyak 20 titik sumur bor untuk memenuhi…

Jumat, 15 Februari 2019 11:47

Gubernur Minta Dukungan DPR RI

TARAKAN - Ada sejumlah permasalahan yang hingga saat ini terus…

Jumat, 15 Februari 2019 11:45

Forum Konsultasi Publik Beri Masukan untuk Perumusan RKPD

TANJUNG SELOR – Forum Konsultasi Publik seyogianya dapat menampung seluruh…

Kamis, 14 Februari 2019 14:29

6.600 Sertifikat Warga Transmigrasi Siap Dibagikan

TANJUNG SELOR –  Selain sertifikat lahan tambak bagi masyarakat di…

Kamis, 14 Februari 2019 14:27

Bahas Strategi Kendalikan Inflasi

TANJUNG SELOR – Agenda rutin untuk merespons persoalan yang terjadi…

Kamis, 14 Februari 2019 14:26

Gubernur Minta Gencarkan Sosialisasi

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Dr Irianto Lambrie meminta…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*