MANAGED BY:
SABTU
25 MEI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 13 Maret 2019 13:15
Kenali Hoaks, Bedakan Portal Berita dan Blog Pribadi

Dari Workshop Peliputan Pileg dan Pilpres Bersama Dewan Pers

PERANGI HOAKS: Wakil Ketua Bagian Hukum Dewan Pers, Jimy Silalahi, memaparkan materi mengenai hoaks dan portal berita dalam Workshop Peliputan Pileg dan Pilpres di Tarakan, Selasa (12/3).

PROKAL.CO, Hoaks menjadi perhatian serius Dewan Pers menjelang Pemilu 2019. Termasuk keberadaan portal berita yang jangan disamakan dengan blog pribadi. 

 

MUHAMMAD RAJAB, Tarakan

 

Wakil Ketua Bagian Hukum Dewan Pers, Jimy Silalahi mengungkapkan, media sangat penting untuk membantu masyarakat mengenali dan mengidentifikasi berita hoaks atau informasi bohong.

Jimy menggambarkan, untuk mengenali hoaks, yang paling gampang adalah dengan menelusuri sumbernya. Jika tidak jelas, tidak punya narasumber, tidak ada fakta yang disajikan, lebih berat kepada opini, hanya menyasar pada satu pihak saja, mencari-cari kesalahan, dan kadang-kadang disertai dengan ujaran kebencian, dapat dipastikan informasi yang disampaikan adalah hoaks.

“Dan juga biasanya kalimat awal atau pembuka dan kalimat penutupnya mengajak untuk viralkan. Misalnya sebarkan ini, viralkan ini. Kalau sudah ada kata-kata itu muncul, selain dari faktanya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, narasumbernya tidak jelas, menyudutkan satu pihak, sudah bisa dipastikan adalah hoaks,” tegas Jimmy kepada awak media, usai kegiatan di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (12/3). 

“Oleh sebab itu Dewan Pers ingin mengajak masyarakat Kaltara menuju kepada proses pemilu 2019 yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat Kaltara,” sambungnya.

Hoaks lanjut dia, adalah hantu bagi semua pihak. Hoaks adalah sesuatu yang bergentayangan yang harus dilawan.

Upaya untuk mencegah berita hoaks, keberadaan portal berita dan blog pribadi juga menjadi perhatian Dewan Pers. Pasalnya menjelang pemilu, fenomena yang ditemukan banyak sekali blog pribadi yang mengklaim sebagai portal berita. Bahkan dari blog pribadi mencoba memaksakan diri bermetamorfosis menjadi portal berita.

Padahal portal berita dinilai merupakan perusahaan pers yang memiliki standar perusahaan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Untuk menjadi portal berita, harus memiliki badan hukum, bisa Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Sedangkan untuk CV tidak diperkenankan karena merupakan badan usaha, bukan badan hukum. Selain itu, struktur organisasi perusahaan juga harus jelas, serta tunduk pada kode etik jurnalistik. Bukan dikelola perorangan.

“Dewan pers mengimbau kepada semua pemilik-pemilik blog pribadi yang mencoba memaksakan diri mengklaim dirinya sebagai portal berita, tolong segera lakukan hal yang profesional. Kalau mau menjadi portal berita atau perusahaan pers, harus mengikuti syaratnya,” ajaknya.

Dewan Pers sudah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk mengidentifikasi mana portal berita yang masuk kategori pers dan mana blog pribadi.

Jika masyarakat menemukan blog pribadi yang menyerupai portal berita, dapat melaporkan ke www.dewanpers.or.id, Polsek terdekat, atau Kemenkominfo untuk ditindaklanjuti.

Karena blog pribadi biasanya berpatokan pada kebebasan berpendapat sesuai dengan pasal 28 konstitusi. Memang kepemilikan blog pribadi tidak dilarang selama menyampaikan hal-hal yang sesuai norma. Kalau sampai ternodai oleh ulah orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengklaim sebagai portal berita, tentu bisa diberi sanksi.

Konten yang berbau sara, hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian di blog pribadi, dapat dijerat hukum pidana dengan KUHP dan UU ITE. Namun jika perusahaan pers, cara penyelesaiannya juga berbeda, dan Dewan Pers akan ikut campur untuk menyelesaikannya.

“Kalau pers, tentu saja penyelesaiannya sesuai konstruksi Undang-Undang Pers atau hukum pers. Kalau yang namanya Undang-Undang Pers, sudah jelas mekanisme sanksinya, Undang-Undang ITE juga jelas sanksinya apa,” pungkasnya. (*/udi)


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*