MANAGED BY:
SABTU
25 MEI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 14 Maret 2019 14:53
Kaltara Akan Perkuat Rantai Pasok Industri
Irianto Lambrie

PROKAL.CO, JAKARTA – Ada 13 provinsi yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas rencana penguatan rantai pasok industri. Ke-13 provinsi itu, yakni Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

 

“Kaltara sendiri telah menyampaikan rencana penguatan rantai pasok industri di dalam negeri kepada Kemendagri. Dalam hal ini, Pemprov Kaltara akan memenuhi amanat UU Nomor 3/2014 terkait penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPID),” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Rabu (13/3).

 

Dalam penguatan rantai pasok industri dalam negeri itu, sedianya Kemendagri menetapkan 5 langkah untuk dapat dipenuhi pemerintah daerah. “Setelah menyusun RPID, langkah selanjutnya adalah menetapkan RPID itu ke dalam peraturan daerah (Perda) setelah dievaluasi oleh pemerintah. Perda itulah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan industri di daerah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan,” tutur Irianto.

 

Setelah itu, dilakukan evaluasi terhadap Raperda tentang RPID sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2018. “Ada 6 hal yang patut diperhatikan dalam evaluasi ini, utamanya oleh pemerintah daerah. Yakni, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) dan KIN (Kebijakan Industri Nasional), RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan selaras dengan RPJP provinsi dan kabupaten/kota, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi dan kabupaten/kota, serta potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan,” beber Gubernur.

 

Diungkapkan, pentingnya rencana penguatan rantai pasok industri di dalam negeri direalisasikan, yakni salah satunya untuk mengatasi hambatan pelaksanan investasi dan ekspor di Indonesia, juga daerah. “Selama ini, yang menjadi penghambat pelaksanaan investasi dan ekspor adalah perizinan dan keruwetan regulasi pusat dan daerah yang tumpang tindih serta tidak harmonis. Akibatnya, hanya beberapa daerah yang menjadi tujuan investasi dan memberikan kontribusi ekspor. Dampak lainnya, timbulnya kesenjangan perekonomian antar daerah,” ujarnya. (humas)


BACA JUGA

Jumat, 24 Mei 2019 14:29

Si Pelandukilat Masuk Inovasi Pelayanan Publik

TANJUNG SELOR – Inovasi yang dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan…

Jumat, 24 Mei 2019 14:28

Jumlah Penumpang Diprediksi Meningkat

MENJELANG musim mudik Lebaran 2019, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara terus…

Jumat, 24 Mei 2019 14:26

Dua Hal Jadi Penekanan Gubernur

TANJUNG SELOR – Arus mudik dan balik Lebaran, serta lonjakan…

Jumat, 24 Mei 2019 14:24

Gubernur Ajak Masyarakat Jaga Kedamaian

TANJUNG SELOR - Disamping membahas persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri…

Kamis, 23 Mei 2019 14:00

Kaltara Miliki 236 Usulan Prioritas Nasional

TANJUNG SELOR – Rencana Strategis Kaltara 2020 menjadi tema yang…

Kamis, 23 Mei 2019 13:59

SOA Barang ke Pujungan Masih Proses

TANJUNG SELOR –  Pemberian subsidi ongkos angkut (SOA) barang ke…

Kamis, 23 Mei 2019 13:57

ASN Wajib Masuk Tepat Waktu

TANJUNG SELOR – Pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara…

Kamis, 23 Mei 2019 13:56

Gubernur Minta Baznas Benahi Administrasi

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr H Irianto Lambrie memberikan arahan…

Rabu, 22 Mei 2019 13:53

Cetak Sawah Direncanakan 300 Hektare

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara menjadi salah satu dari 8…

Rabu, 22 Mei 2019 13:52

Perusahaan Migas Diminta Optimalkan CSR

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*