MANAGED BY:
SELASA
23 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 16 Maret 2019 13:06
Peraturan Menteri Dinilai Sengsarakan Nelayan

HNSI Tuntut Kaltara Diberikan Kebijakan Khusus

TUNTUT KEISTIMEWAAN: Nelayan dan mahasiswa berunjuk rasa di simpang empat GTM, menuntut kebijakan khusus agar bisa mengekspor kepiting betina dan bertelur yang selama ini terbentur Permen KP 56/2016, Jumat (15/3).

PROKAL.CO, TARAKAN – Kemarin (15/3), mungkin menjadi klimaks dari kekecewaan nelayan di Tarakan, setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebab peraturan menteri tersebut dinilai sangat merugikan nelayan kepiting di Tarakan.

Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan dan Mahasiswa se Tarakan, menggelar unjuk rasa di simpang empat Grand Tarakan Mall (GTM). Aksi kemarin merupakan lanjutan dari aksi serupa pada Selasa (12/3) lalu.

Secara bergantian, perwakilan dari sejumlah organisasi, seperti dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Utara, Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan, juga dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan, serta perwakilan tokoh masyarakat, berorasi di hadapan massa.

Seperti tuntutan sebelumnya, massa kembali mendesak pusat maupun Pemprov Kaltara untuk membuat kebijakan khusus, agar kepiting betina atau bertelur bisa dieskpor ke luar negeri. Sebab aturan saat ini, membuat pelaku usaha kepiting di Tarakan menderita.

“Kami sudah meminta kepala dinas, minta siapapun, ke dirjen, semuanya sudah kami lakukan. Tapi tetapi semuanya mental. Inikah negara yang adil, inikah negara makmur, inikah yang dikatakan bahwa semuanya ekspor lancar,” ujar Ketua HNSI Kaltara, Muhammad Nurhasan, saat diwawancarai awak media kemarin.

Ditekankannya, ekspor kepiting CBH masih ada. “Tapi perhatikan Bapak Presiden, perharikan Ibu Menteri, perhatikan gubernur, CBH itu adalah sumber masyarakat Kaltara, jangan hanya berdiam saja,” tegas Nurhasan.

“Keluarkan pergub, keluarkan aturan menteri, khusus untuk Kaltara dibebaskan, diperlakukan khusus, ada aturan otonomi daerah, ada aturan kepres. Tolonglah, perhatikanlah, lihatlah kami, kami masyarakat menderita,” sambungnya.

Kebijakan tersebut, bisa saja dikeluarkan. Karena menurut Nurhasan, Gubernur Jawa Tengah sudah melakukannya untuk melegalkan penggunaan pukat cantrang bagi nelayan di wilayahnya, padahal penggunaannya sudah dilarang pemerintah.

“Gubernur Jawa Tengah, dia memperjuangkan cantrang bisa beroperasi di laut Jawa, sementara Permen 01 dan Permen 71 yang melarangnya masih berlaku,” bebernya.

Gubernur Kaltara diharapkannya bisa memperhatikan aspirasi mereka. Sebab gubernur kembali tidak bisa menemui massa, karena tengah berada di Samarinda.

“Kami mungkin bisa mengerti, tetapi masyarakat yang ada hari ini, ribuan yang turun ke jalan menderita pak. Tolong perhatikanlah kami,” ungkapnya.

Salah satu pelaku usaha kepiting, Abdullah, mengaku, Permen KP 56/2016 berdampak buruk bagi usahanya. Bahkan, anggotanya harus pulang kampung karena harga kepiting sangat murah jika dijual di dalam negeri.

“Anggota saya lima hari enggak buka, sudah setengah mati, menjerit semua. Ada yang sampai pulang kampung. Kepiting tidak bisa dijual dengan harga murah, sedangkan kebutuhan terus naik,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap aspirasi nelayan bisa menggugah pemerintah dengan melegalkan ekspor kepiting bertelur, khusus bagi nelayan Tarakan, Kaltara.

Menurut Abdullah, kepiting yang dihasilkan di Kaltara merupakan kepiting budidaya tambak. Apabila tidak diambil, maka menjadi hama bagi budidaya perikanan lainnya, seperti udang dan ikan. Sehingga nelayan harus menjualnya.

Pemerintah, dinilai Abdullah, hanya membuat aturan namun tidak mengetahui kondisi perikanan di Kaltara. Hal inilah yang menjadi fokus aksi tersebut, agar pemerintah memperhatikan nelayan kepiting.

“Makanya pemerintah harus melihat itu, dia harus turun ke bawah. Melihat bagaimana sebenarnya kondisi nelayan, khususnya kepiting di Tarakan,” harapnya.

Aksi kemarin berjalan aman dan lancar di bawah pengawalan aparat TNI/Polri.

“Kita kerahkan 450 personel untuk mengamankan unjuk rasa dengan massa sekitar 1.000 orang,” ujar Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyawan, kepada awak media.

“Alhamdulillah, kita sudah koordinasi dengan korlapnya, saudara-saudara kita semua, sudah kenal semua. Korlapnya sudah berkomitmen untuk menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban,” tuturnya. (mrs/udi)


BACA JUGA

Selasa, 23 Juli 2019 15:52

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan

TARAKAN – Identitas pelaku penembakan mobil dengan tanda nomor kendaraan…

Selasa, 23 Juli 2019 15:50

Warga Tarakan Hilang di Perairan Tias

TANJUNG SELOR – Seorang nelayan bernama Yanudin (50), dikabarkan hilang…

Selasa, 23 Juli 2019 15:50

Pembangunan Lapas Mendesak

TANJUNG SELOR - Wacana pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di wilayah…

Selasa, 23 Juli 2019 15:48

Inisial KH Mengarah ke Mantan Wawali

TARAKAN – Polres Tarakan terus mendalami dugaan korupsi pengadaan lahan…

Selasa, 23 Juli 2019 14:19

Wajah Lama Tersisa Lima

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah menetapkan…

Senin, 22 Juli 2019 11:44

BNN Rencanakan Pos Interdiksi Terpadu

BADAN Narkotika Nasional (BNN) Pusat menaruh perhatian khusus terhadap Kalimantan…

Senin, 22 Juli 2019 11:42

Lokasi PLBN Seimenggaris Disepakati

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di…

Senin, 22 Juli 2019 11:41

Terendus sejak Awal Juli

TANJUNG SELOR – Penangkapan seorang pria bernama Achmad Fathoni, 20,…

Senin, 22 Juli 2019 11:41

Desak Investor Segera Bebaskan Lahan

TANJUNG SELOR – Pembebasan lahan di lokasi Kawasan Industri dan…

Senin, 22 Juli 2019 11:37

Aliran Sesat di Sini Diduga Masih Ada

TARAKAN – Kegiatan aliran sesat diduga masih ada di Bumi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*