MANAGED BY:
SELASA
23 APRIL
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 16 Maret 2019 13:06
Peraturan Menteri Dinilai Sengsarakan Nelayan

HNSI Tuntut Kaltara Diberikan Kebijakan Khusus

TUNTUT KEISTIMEWAAN: Nelayan dan mahasiswa berunjuk rasa di simpang empat GTM, menuntut kebijakan khusus agar bisa mengekspor kepiting betina dan bertelur yang selama ini terbentur Permen KP 56/2016, Jumat (15/3).

PROKAL.CO, TARAKAN – Kemarin (15/3), mungkin menjadi klimaks dari kekecewaan nelayan di Tarakan, setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebab peraturan menteri tersebut dinilai sangat merugikan nelayan kepiting di Tarakan.

Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan dan Mahasiswa se Tarakan, menggelar unjuk rasa di simpang empat Grand Tarakan Mall (GTM). Aksi kemarin merupakan lanjutan dari aksi serupa pada Selasa (12/3) lalu.

Secara bergantian, perwakilan dari sejumlah organisasi, seperti dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Utara, Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan, juga dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan, serta perwakilan tokoh masyarakat, berorasi di hadapan massa.

Seperti tuntutan sebelumnya, massa kembali mendesak pusat maupun Pemprov Kaltara untuk membuat kebijakan khusus, agar kepiting betina atau bertelur bisa dieskpor ke luar negeri. Sebab aturan saat ini, membuat pelaku usaha kepiting di Tarakan menderita.

“Kami sudah meminta kepala dinas, minta siapapun, ke dirjen, semuanya sudah kami lakukan. Tapi tetapi semuanya mental. Inikah negara yang adil, inikah negara makmur, inikah yang dikatakan bahwa semuanya ekspor lancar,” ujar Ketua HNSI Kaltara, Muhammad Nurhasan, saat diwawancarai awak media kemarin.

Ditekankannya, ekspor kepiting CBH masih ada. “Tapi perhatikan Bapak Presiden, perharikan Ibu Menteri, perhatikan gubernur, CBH itu adalah sumber masyarakat Kaltara, jangan hanya berdiam saja,” tegas Nurhasan.

“Keluarkan pergub, keluarkan aturan menteri, khusus untuk Kaltara dibebaskan, diperlakukan khusus, ada aturan otonomi daerah, ada aturan kepres. Tolonglah, perhatikanlah, lihatlah kami, kami masyarakat menderita,” sambungnya.

Kebijakan tersebut, bisa saja dikeluarkan. Karena menurut Nurhasan, Gubernur Jawa Tengah sudah melakukannya untuk melegalkan penggunaan pukat cantrang bagi nelayan di wilayahnya, padahal penggunaannya sudah dilarang pemerintah.

“Gubernur Jawa Tengah, dia memperjuangkan cantrang bisa beroperasi di laut Jawa, sementara Permen 01 dan Permen 71 yang melarangnya masih berlaku,” bebernya.

Gubernur Kaltara diharapkannya bisa memperhatikan aspirasi mereka. Sebab gubernur kembali tidak bisa menemui massa, karena tengah berada di Samarinda.

“Kami mungkin bisa mengerti, tetapi masyarakat yang ada hari ini, ribuan yang turun ke jalan menderita pak. Tolong perhatikanlah kami,” ungkapnya.

Salah satu pelaku usaha kepiting, Abdullah, mengaku, Permen KP 56/2016 berdampak buruk bagi usahanya. Bahkan, anggotanya harus pulang kampung karena harga kepiting sangat murah jika dijual di dalam negeri.

“Anggota saya lima hari enggak buka, sudah setengah mati, menjerit semua. Ada yang sampai pulang kampung. Kepiting tidak bisa dijual dengan harga murah, sedangkan kebutuhan terus naik,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap aspirasi nelayan bisa menggugah pemerintah dengan melegalkan ekspor kepiting bertelur, khusus bagi nelayan Tarakan, Kaltara.

Menurut Abdullah, kepiting yang dihasilkan di Kaltara merupakan kepiting budidaya tambak. Apabila tidak diambil, maka menjadi hama bagi budidaya perikanan lainnya, seperti udang dan ikan. Sehingga nelayan harus menjualnya.

Pemerintah, dinilai Abdullah, hanya membuat aturan namun tidak mengetahui kondisi perikanan di Kaltara. Hal inilah yang menjadi fokus aksi tersebut, agar pemerintah memperhatikan nelayan kepiting.

“Makanya pemerintah harus melihat itu, dia harus turun ke bawah. Melihat bagaimana sebenarnya kondisi nelayan, khususnya kepiting di Tarakan,” harapnya.

Aksi kemarin berjalan aman dan lancar di bawah pengawalan aparat TNI/Polri.

“Kita kerahkan 450 personel untuk mengamankan unjuk rasa dengan massa sekitar 1.000 orang,” ujar Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyawan, kepada awak media.

“Alhamdulillah, kita sudah koordinasi dengan korlapnya, saudara-saudara kita semua, sudah kenal semua. Korlapnya sudah berkomitmen untuk menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban,” tuturnya. (mrs/udi)


BACA JUGA

Selasa, 23 April 2019 14:03

Terserang DBD, Satu Siswa Absen

TARAKAN – Satu siswa SMP IT Ulul Albab Tarakan, dilaporkan…

Selasa, 23 April 2019 14:01

PLTA dan KIPI Terintegrasi, KBM Butuh Kucuran APBD

Berbagai kegiatan pembangunan, baik yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan…

Selasa, 23 April 2019 13:58

Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS

Sesuai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU Kaltara akan menggelar…

Selasa, 23 April 2019 13:54

PAN dan Golkar Belum ‘Lempar Handuk’

TARAKAN – Persaingan partai dalam memperebutkan kursi unsur pimpinan DPRD…

Selasa, 23 April 2019 13:49

Aparat Masih Siaga Satu

TANJUNG SELOR – Meski Kaltara berada di posisi pertama paling…

Senin, 22 April 2019 14:27

Sehari, Hanya Mampu 20 TPS

TANJUNG SELOR - Hingga kemarin, hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu…

Senin, 22 April 2019 14:23

Operasi Mengeluarkan Gumpalan Darah Berhasil

TARAKAN – Gerva, salah satu korban kecelakaan lalu lintas di…

Senin, 22 April 2019 13:37

Hubungkan Wilayah Perbatasan, Sabet Banyak Penghargaan

Hari ini, 6 tahun lalu provinsi termuda di Indonesia ini…

Senin, 22 April 2019 13:30

Meninggal setelah Selesaikan Pengawasan

TANJUNG SELOR – Muhammad Saleh (27), salah satu pejuang demokrasi…

Minggu, 21 April 2019 13:41

Pencoblosan Ulang di 5 TPS

TANJUNG SELOR – Rekomendasi pencoblosan ulang di lima tempat pemungutan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*