MANAGED BY:
SELASA
23 APRIL
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 16 Maret 2019 13:07
Patuhi Aturan, Pemprov Tak Pernah Janjikan Legalisasi

PROKAL.CO, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tak pernah menjanjikan akan melegalisasi penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan. Ini dikarenakan Pemprov Kaltara sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tunduk dan patuh kepada peraturan yang berlaku. Yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2-16.

Dijelaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara Amir Bakry, pemerintah menilai untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/2004 tentang Perikanan, maka perlu mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah NKRI. "Ini dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya hasil perikanan tersebut," kata Amir, Jumat (15/3).

Sementara itu, menanggapi demonstrasi para pelaku usaha perikanan di Kota Tarakan kemarin, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, telah mengutus Asisten I Setprov Kaltara Sanusi dan Kepala DKP Provinsi Kaltara. Dijelaskan Amir, dalam pertemuan dengan demonstran, dirinya menjelaskan bahwa sesuai Permen-KP No. 56/2016, ditegaskan mengenai kewenangan pengawasan terkait pelaksanaan aturan ini, bukanlah kewenangan Pemprov Kaltara. "Yang pasti, pemprov akan berusaha mengetahui dan mengidentifikasi setiap tuntutan dan keluhan masyarakat, utamanya pelaku usaha perikanan. Apabila penyampaiannya baik dan sistematis, maka pemprov akan mudah menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang ada," tutur Amir.

Apabila para pelaku usaha perikanan di Tarakan dan wilayah Kaltara lainnya menginginkan adanya pengecualian dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara, hal tersebut tak mungkin dilakukan. "Di dalam Permen-KP 56/2016 kan sudah diatur secara jelas mengenai aturan penangkapan dan pengeluaran kepiting. Tepatnya di Pasal 3," ulas Amir.

Pada Pasal 5 Permen-KP No. 56/2016, disebutkan bahwa penangkapan dan pengeluaran kepiting dari wilayah NKRI hanya dapat dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Pertama, penangkapan dan pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai 5 Februari, baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur, dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm, atau berat di atas 200 gram per ekor.

Selanjutnya, penangkapan dan pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm atau berat di atas 200 gram per ekor. Ketiga, pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari, baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur, dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm atau berat di atas 200 gram per ekor, yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal. Atau pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur, dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm atau berat di atas 200 gram per ekor, yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Ditegaskan Amir, apabila dipaksakan, dalam hal ini Gubernur Kaltara melegalkan atau tak mengacuhkan aturan tersebut, maka permasalahannya menjadi lebih rumit. "Siapa yang akan menjamin keamanan gubernur apabila melakukan pelanggaran peraturan. Sebab, sudah jelas, ini bukan kewenangan Pemprov Kaltara," ucap Amir.

Untuk itu, sebagai upaya pendahuluan, gubernur memerintahkan jajarannya untuk mengumpulkan setiap fakta yang ada, sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan permohonan pengecualian kepada kementerian terkait. "Saya menyampaikan permintaan maaf, karena gubernur tak berhak menganulir kebijakan yang sudah diatur oleh setiap kementerian," jelas Amir.

Pihaknya juga telah mengumpulkan dan bertemu dengan setiap pelaku usaha perikanan, khususnya kepiting di Kaltara. "Insya Allah, kami membuat kajian akademis terkait pelarangan dan pengeluaran kepiting di Kaltara. Dalam kajian akademis ini, kami bekerja sama dengan tim dari UBT," jelas Amir.

Kajian akademis tersebut, diklaim Amir telah tuntas disusun. "Nanti akan dipaparkan DKP bersama tim UBT, insya Allah besok (hari ini, Red.)," jelasnya. Kajian akademis tersebut, rencananya akan disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan pertimbangan untuk pengecualian aturan pelarangan dan penangkapan kepiting di wilayah Kaltara.

Di dalam kajian akademis itu, termuat mengenai data populasi kepiting di wilayah Kaltara. "Dalam kajian ini, dilakukan penaksiran mengenai bahayanya apabila kepiting dieksploitasi. Dalam kaitannya dengan kelangsungan kelestarian kepiting itu sendiri," urai Amir. Setelah kajian dievaluasi kementerian, apabila ada lampu hijau maka Pemprov Kaltara akan menindaklanjutinya segera. Begitupula sebaliknya. (*/udi)


BACA JUGA

Selasa, 23 April 2019 14:03

Terserang DBD, Satu Siswa Absen

TARAKAN – Satu siswa SMP IT Ulul Albab Tarakan, dilaporkan…

Selasa, 23 April 2019 14:01

PLTA dan KIPI Terintegrasi, KBM Butuh Kucuran APBD

Berbagai kegiatan pembangunan, baik yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan…

Selasa, 23 April 2019 13:58

Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS

Sesuai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU Kaltara akan menggelar…

Selasa, 23 April 2019 13:54

PAN dan Golkar Belum ‘Lempar Handuk’

TARAKAN – Persaingan partai dalam memperebutkan kursi unsur pimpinan DPRD…

Selasa, 23 April 2019 13:49

Aparat Masih Siaga Satu

TANJUNG SELOR – Meski Kaltara berada di posisi pertama paling…

Senin, 22 April 2019 14:27

Sehari, Hanya Mampu 20 TPS

TANJUNG SELOR - Hingga kemarin, hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu…

Senin, 22 April 2019 14:23

Operasi Mengeluarkan Gumpalan Darah Berhasil

TARAKAN – Gerva, salah satu korban kecelakaan lalu lintas di…

Senin, 22 April 2019 13:37

Hubungkan Wilayah Perbatasan, Sabet Banyak Penghargaan

Hari ini, 6 tahun lalu provinsi termuda di Indonesia ini…

Senin, 22 April 2019 13:30

Meninggal setelah Selesaikan Pengawasan

TANJUNG SELOR – Muhammad Saleh (27), salah satu pejuang demokrasi…

Minggu, 21 April 2019 13:41

Pencoblosan Ulang di 5 TPS

TANJUNG SELOR – Rekomendasi pencoblosan ulang di lima tempat pemungutan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*