MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Rabu, 20 Maret 2019 11:53
Tegaskan Rekrutmen Pegawai Sesuai Aturan
Suriansyah

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sejak resmi terbentuk sebagai provinsi baru, Pemprov Kaltara telah beberapa kali mendapat kuota penerimaan CPNS. Yakni, 2014, 2017 dan 2018.

Rekrutmen pegawai tersebut, ditegaskan Sekprov Kaltara Suriansyah, telah sesuai aturan. Pasalnya, kata dia, transparansi dalam rekrutmen CPNS merupakan prinsip dasar yang diterapkan Pemprov Kaltara, guna mewujudkan good and clean governance.

“Tak ada batasan suku, agama, ras dan antargolongan. Artinya, benar-benar terbuka. Ini sudah dilakukan sejak awal berdirinya Kaltara,” ujarnya berdasarkan rilis yang diterima Harian Rakyat Kaltara, Selasa (19/3).

Pada awal terbentuknya Kaltara, lanjut dia, rekrutmen pegawai di lingkup Pemprov Kaltara dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Dijelaskan, Pasal 14 ayat (1) UU 20/2012 disebutkan Gubernur Kalimantan Timur bersama Penjabat Gubernur Kalimantan Utara mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemprov Kaltara sesuai persetujuan DPRD dan Gubernur Kaltim.

Artinya pembiayaan, kata dia, aset dan personel memang menjadi kewajiban Pemprov Kaltim untuk membantu mengisi PNS yang akan bertugas di Pemprov Kaltara. Sedangkan di ayat (2), lanjutnya, dikatakan bahwa pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 bulan sejak pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara. Lalu, di ayat (4) disebutkan bahwa personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Utara.

Sementara itu, di Pasal 19 ayat (1), kata dia, diuraikan bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah dan Pemprov Kaltim melakukan pembinaan/koordinasi dan fasilitasi secara khusus terhadap Kalimantan Utara dalam waktu 3 tahun sejak diresmikan.

“Artinya, selama 3 tahun sejak dimekarkan, provinsi induk juga pemerintah daerah yang berada di wilayah pemekaran akan melakukan proses penyerahan pembiayaan, personel, peralatan dan dokumen (P3D) kepada daerah otonom baru. Jadi, selama 3 tahun itu, pastinya pegawai dari kabupaten/kota di Kaltara, juga Pemprov Kaltim, serta pemerintah pusat bisa mutasi untuk bertugas di Pemprov Kaltara,” bebernya.

Dia juga menegaskan bahwa sejak 2013 hingga 2016, rekrutmen pegawai pun diatur dengan sejumlah peraturan. Yakni, surat edaran Menpan-RB No. 16/2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Mempedomani peraturan tersebut, kata suriansyah, Pemprov Kaltara pun menerima usulan mutasi masuk dari seluruh jajaran pemerintah daerah maupun provinsi se-Indonesia. Atas usulan yang ada, Pemprov Kaltara melakukan pemetaan kebutuhan jabatan yang dirilis akhir 2016. Harapannya, pejabat yang terpilih benar-benar berkompeten dan berkualitaas.

“Di tahapan ini, difokuskan pada pengisian JPT (jabatan pimpinan tinggi) pratama,” ungkapnya.

ASN yang berkompeten dan berkualifikasi pun, kata Suriansyah, akan mengisi JPT pratama yang lowong. “Kalau tidak salah, mereka dilantik awal 2017. Di sini makin beragam asal daerah dari tiap pejabat itu. Tak hanya Kaltim, Kaltara, tapi juga dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, mereka dilantik ulang untuk mengisi jabatan yang ditetapkan,” sebutnya.

Lanjutnya, sejak 2018, khususnya pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai menggunakan sistem seleksi terbuka berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. “Seleksi terbuka ini dapat diikuti oleh seluruh ASN yang memenuhi syarat dari seluruh Indonesia. Mereka harus mengikuti sejumlah tahapan seleksi, yakni tahapan seleksi administrasi, uji kompetensi (metode assessment) juga penulisan makalah, presentasi dan wawancara,” jelasnya.

Kesempatan tersebut, kata dia, disambut baik oleh ASN dari seluruh Indonesia. “Dengan seleksi terbuka ini, juga membuktikan bahwa kualitas ASN dari wilayah di Kaltara mampu bersaing dengan ASN dari luar Kaltara. Ini dibuktikan dengan banyaknya ASN dari wilayah Kaltara yang menempati JPT pratama. Jumlahnya sebanyak 76,08 persen. Sementara, sisanya dari luar Kaltara,” ujarnya. (uno/fen)

 

PNS Pemprov Kaltara Berdasarkan Daerah Asal:

Kaltara                                   : 35 orang (76,08 persen)

Kaltim                                    : 7 orang (15,22 persen)

Papua Barat  (Sorong)      : 1 orang

Sulawesi Tengah (Palu)    : 1 orang

Sulawesi Utara (Kejari )    : 1 orang

Kementerian Keuangan                : 1 orang

Daerah Lain                                                 : 4 orang (8,70 persen)

Sumber : BKD Kaltara


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 14:40

PP 34 Menuai Reaksi Warga Perbatasan

TANJUNG SELOR – Perdagangan di perbatasan negara, menurut Kepala Badan…

Jumat, 19 Juli 2019 14:38

Jangan Tergiur Kuota Negara Lain

TANJUNG SELOR – Menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kuota negara…

Kamis, 18 Juli 2019 14:41

Perdagangan Lintas Batas Jadi Tantangan BPOM

TANJUNG SELOR – Demi meningkatkan pengawasan obat-obatan dan makanan ilegal…

Rabu, 17 Juli 2019 14:05

NAH..!! Polisi Temukan Kejanggalan dalam Penyaluran Bansos

DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara menemukan kejanggalan…

Selasa, 16 Juli 2019 13:35

DPKP Numpang Lab Kementerian

TANJUNG SELOR – Meskipun Kaltara dapat mengeluarkan sertifikat prima untuk…

Selasa, 16 Juli 2019 13:32

Abieng Lihan Padan untuk Kapolri

TANJUNG SELOR – Rencana kedatangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke…

Selasa, 16 Juli 2019 13:29

Dalami Laporan Penipuan

PENYUPLAI bahan bakar minyak (BBM) di beberapa perusahaan berinisial HE,…

Selasa, 16 Juli 2019 13:27

Dua SMP Baru Kekurangan Guru

TARAKAN – Tahun ajaran baru SD dan SMP di Tarakan…

Senin, 15 Juli 2019 16:01

5.000 Warga Lanjutkan Pendidikan di PKBM

TANJUNG SELOR – Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di…

Sabtu, 13 Juli 2019 14:15

Usulan Anggaran Pilgub Rp 142 Miliar..!! Ini Kata Pemprov Kaltara

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah mengajukan anggaran pemilihan gubernur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*