MANAGED BY:
SELASA
23 APRIL
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

EKONOMI

Rabu, 20 Maret 2019 11:54
Berharap Dapat Kebijakan Khusus

DKP Susun Kajian Potensi Kepiting di Kaltara

POLEMIK KEPITING: Kepala DKP Kaltara Amir Bakry (dua kiri) memberikan penjelasan terkait Permen-KP yang mengatur ekspor kepiting pada acara Respons Kaltara.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kaltara tidak memiliki kewenangan untuk merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Indonesia.

Namun, Pemprov Kaltara tetap berupaya memperjuangkan aspirasi nelayan di Kaltara, khususnya Tarakan yang mengharapkan kebijakan khusus agar bisa mengekspor kepiting.

Dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Amir Bakry, pihaknya telah menyusun kajian mengenai potensi kepiting di Kaltara untuk disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penyusunan kajian bekerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT). Pasalnya, pola penambakan kepiting di Tarakan cukup berbeda dengan daerah lain. Sebab, budi daya kepiting di Tarakan dilakukan secara alami, karena kepitingnya masuk sendiri ke area tambak milik masyarakat. 

"Faktor kedua, habitat kepiting di Kaltara ditopang dengan banyaknya mangrove. Dengan luasan hutan mangrove 180 ribu hektare," sebutnya, saat ditemui usai Respons Kaltara (19/3).

Surat kajian tersebut ditargetkan bisa segera diajukan ke KKP. DKP Kaltara berencana bersama karantina, DPRD Kaltara dan perwakilan pengusaha kepiting, akan membawa surat kajian tersebut secara langsung. Agar kementerian bisa mempertimbangkan bahwa wilayah Kaltara memang mempunyai potensi kepiting yang sangat besar, sehingga bisa diberikan kebijakan khusus.

Menurut Amir, untuk merevisi Permen-KP tersebut bukanlah perkara mudah. Namun pemerintah pusat bisa mempertimbangkan potensi pengembangan kepiting yang dimiliki Kaltara.

Bahkan sesuai data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengelolaan kepiting di Kaltara mencapai 2.196 ton pertahun. Hal itu sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017, tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan.

"Namun yang diambil baru 1.756 ton pertahun, atau tingkat pemanfaatannya baru 0,38 persen," ungkapnya.

Berkaitan sanksi yang diberikan bila melanggar Permen-KP tersebut, diakui Amir, memang tidak ada. Kepiting yang berhasil disita hanya dilepas ke habitatnya. Terhadap pelaku yang membawa kepiting bertelur, hanya dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

"Tak ada sanksi tegas karena dinilai memberatkan bagi pengusaha kepiting," ujarnya. (uno/udi)


BACA JUGA

Selasa, 24 November 2015 18:39

Pasar Tenguyun jadi Lautan Sahabat Pejuang

<p><strong>TARAKAN &ndash;</strong> Setelah sukses menggelar jalan sehat santai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*