MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Rabu, 20 Maret 2019 12:55
KENAPA...?? Gubernur Layangkan Surat ke Menteri Susi

Tegaskan Peraturan Dikeluarkan Pusat

UPAYA SOLUTIF: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menemui perwakilan nelayan yang tergabung dalam HNSI Kaltara di VIP Bandara Juwata Tarakan, Selasa (19/3).

PROKAL.CO, TARAKAN - Bertempat di ruang VIP Bandara Juwata Tarakan, Senin (18/3) sore, Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menerima sejumlah perwakilan nelayan yang tergabung dalam HNSI (Himpunan Nelayan Selusruh Indonesia).  

Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengiriman Keluar Terhadap Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Indonesia. 

Ditegaskan Gubernur di depan perwakilan nelayan, permen yang mengatur larangan itu merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur tidak punya wewenang untuk mengubah, apalagi mencabut aturan itu. Karena itu yang mengeluarkan pusat. Yang bisa mencabut hanya menteri yang bersangkutan, atau atasannya, dalam hal ini presiden,” jelas Irianto yang saat itu didampingi staf khusus bidang hukum, Prof Denny Indrayana dan Dr Muhdar. 

Gubernur mengatakan, meski Pemprov tidak bisa mengubah aturan tersebut, bukan berarti tinggal diam. Pemprov Kaltara akan melayangkan surat resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti. Dalam surat tersebut, terangnya, berisikan tentang penjelasan terkait kondisi atau fakta-fakta di Kaltara. 

Dengan harapan, jika ada pertimbangan kondisi ini, Menteri KP bisa meninjau atau merevisi poin-poin yang memungkinkan bisa memberikan peluang para nelayan Kaltara bisa menjual kepiting ke luar. Tentu tetap pada koridor yang tidak melanggar aturan perundang-undangan, serta menjaga kelestarian lingkungan. 

“Perlu saya jelaskan, dalam surat yang akan kita ajukan ini, bukan minta Kaltara mendapat pengecualian. Karena peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia secara keseluruhan. Yang bisa kita harapkan adalah ada revisi pasal pada Permen KP itu. Dan, itu juga tidak serta merta. Tentu ada proses, nanti dari Kementerian akan menurunkan Tim untuk melihat sekaligus melakukan kajian teknis ke Kaltara,” beber Gubernur. 

Tak hanya itu, Gubernur juga menyatakan siap membantu dan memfasilitasi perwakilan HNSI Kaltara untuk mendiskusikan permasalahan ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna mendapatkan jalan penyelesaiannya. Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, siap membantu dan memfasilitasi perwakilan HNSI Kaltara untuk mendiskusikan permasalahan tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gubernur juga telah menginstruksikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara untuk bekerja sama dengan kalangan akademisi (UBT) melakukan kajian akademis untuk menopang harapan nelayan dan pelaku usaha perikanan tersebut secara sistematis dan akuntabel. 

“Saya secara sadar sangat memahami permasalahan yang dihadapi para nelayan juga pelaku usaha perikanan di Kaltara, dan mempunyai empati yang besar dalam membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut sesuai kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku,” urai Gubernur. 

Disebutkan, yang bisa memungkinkan dilakukan dalam permen itu, adalah dilakukn revisi, uji material yang dalam hal ini ke Mahkamah Agung, atau dicabut Peraturannya oleh Menteri atau atasannya. “Yang memungkinkan hanya yang pertama, revisi dengan menambahkn beberapa pasal. Untuk kedua  membutuhkan proses yang sangat lama. Sedangkan yang ketiga, sepertinya tidak mungkin,” timpal Denny Indrayana yang juga merupakan pakar hukum cukup terkenal itu. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan kepada masyarakat, utamanya para nelayan bersabar. Diminta untuk tidak memaksakan kehendak, dan memahami aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Gubernur juga sedikit menyinggung soal aksi demo di Tarakan, beberapa waktu lalu.  

Gubernur memahami permasalahan yg dihadapi para nelayan dan mempunyai empati yang besar dalam membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut, sesuai kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku. 

“Ini aturannya jelas. Dan berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kaltara saja. Mengenai anggapan ada pengecualian di Jawa Tengah, itu beda. Bukan soal kepiting, tapi aturan alat tangkap Cantrang. Dan itu juga bukan pengecualian, melainkan Menteri memperpanjang pemberlakuan penggunaan cantrang, sampai nelayan sudah siap menggunakan alat baru yang diperbolehkan,” jelasnya. (humas)


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 14:45

Pemprov Kenalkan Bahaya Rabies ke Pelajar

TANJUNG SELOR – Pengenalan dan pencegahan bahaya rabies, menjadi sasaran…

Jumat, 19 Juli 2019 14:44

Pemprov-KPPPA Gelar Pelatihan PUG dan PUHA

TANJUNG SELOR – Pengetahuan masyarakat, khususnya sumber daya manusia (SDM)…

Jumat, 19 Juli 2019 14:43

Kapolri Akui Ada Peranan Gubernur

TANJUNG SELOR – Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak memungkiri terbentuknya…

Jumat, 19 Juli 2019 14:43

Pembangunan Guest House Ditarget Agustus

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan membangun guest house…

Kamis, 18 Juli 2019 14:52

Kelas RSUD Tarakan Turun, Pemprov Siapkan Surat Tanggapan

TANJUNG SELOR – Berasarkan hasil review atau peninjauan ulang terhadap…

Kamis, 18 Juli 2019 14:49

56 Peserta Ikuti Tes Kesehatan

TANJUNG SELOR – Setelah menjalani seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan…

Kamis, 18 Juli 2019 14:48

Gubernur Tegaskan Komitmen dan Aksi Nyata Berantas KKN

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto…

Kamis, 18 Juli 2019 14:46

Disperindagkop Kendalikan Harga Beras

TANJUNG SELOR – Komoditas beras menjadi penyumbang garis kemiskinan terbesar…

Kamis, 18 Juli 2019 14:42

Pembentukan Balai BPOM Kaltara Jadi Prioritas

TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)…

Rabu, 17 Juli 2019 14:15

Pemprov Kirim 16 Orang ke BLK Samarinda

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*